Haidar Alwi : Kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif adalah halusinasi
JAKARTA – Hembusan issue kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif bukanlah issue baru. Tetapi, itu adalah issue basi pada Pilpres 2014 lalu yang coba digoreng kembali. Dan, issue basi itu dicoba untuk disajikan kembali pada Pilpres 2019 ini. Tetapi, finishing touch juru masak kali ini memang terkesan seperti ingin keluar daripada jalur kewajaran. Sehingga, justru terlihat seperti seseorang yang sudah sangat haus kekuasaan sesaat yang sesat jalannya.
Demikian antara lain disampaikan Haidar Alwi, Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) melalui keterangan tertulisnya kepada Redaksi Kantor Berita Online www.kabar65news.com , Rabu (24/04/2019) pagi.
Lebih lanjut Haidar berkata, jika individu atau suatu kelompok yang terdiri dari manusia normal mengatakan, bahwa kecurangan Pilpres secara terstruktur. Maka, individu atau kelompok tersebut harus mampu membuktikan secara hukum mulai dari level RT, RW, Lurah, Camat dan seterusnya, sampai dengan Kepala Pemerintahan telibat semua sebagai satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari struktur paling bawah hingga high level. Tetapi, kalau tidak mampu membuktikan lebih baik jangan menghembuskannya. Karena, itu sama saja sudah memfitnah.
“Begitupula, dengan issue kecurangan sistematis harus mampu diungkap adalah skema secara terencana yang dimaksud itu memang benar-benar ada faktanya. Dan, issue kecurangan secara masif agak aneh kalau selisihnya hanya 10 sampai dengan 30 persen bisa dikatakan dengan penuh percaya diri sebagai kecurangan secara masif”, papar Haidar Alwi.
Ditambahkan Haidar, jika kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif itu tidak mampu diungkap faktanya oleh individu atau suatu kelompok. Maka, itu sama saja halusinasi manusia yang perlu perawatan atau penanganan khusus masalah kejiwaan dan mental.
“Namun, sekiranya individu atau suatu kelompok masih meyakini ada kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Maka, tempuhlah jalur yang berlaku. Karena, negara kita adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat) bukan negara berdasarkan kekuasaan (Machtstaat)”, tegas Haidar.
Oleh karena itu, ujar Haidar Alwi, segala sesuatu masalah beraroma hukum seperti sengketa hasil Pilpres sudah ada procedures dan mechanisms yang harus dilakukan sesuai corridor hukum yang berlaku. Dan, hukum itu sifatnya memaksa. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya taat dengan hukum di republik ini.
“Sehingga, diharapkan semua kepentingan masyarakat dapat terjaga. Karena, persekusi atau teror disertai ancaman dalam wujud tindakan bukanlah product hukum di Indonesia. Tetapi, itu adalah product kaum intoleransi, kaum radikalisme dan kaum teroris”, pungkas Haidar Alwi.***(R/K65News).
Gambar : Joko Widodo bersama Haidar Alwi, Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ).
Penulis : Kurnia
Editor : Fahrozi
_____________________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
