Kapasitas LP Lebih, Pemerintah Setuju Pembebasan Bersyarat Sejumlah Napi TPU

JAKARTA – Presiden Ir.H.Joko Widodo, Senin (06/04/2020) menyatakan, bahwa warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) perlu diakui, saat ini melebihi kapasitas di sejumlah Lapas yang ada.

“Ini sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19. Karena itulah Pemerintah setuju untuk memberikan pembebasan bersyarat terhadap sejumlah Narapidana Tindak Pidana Umum”, kata Presiden di Jakarta.

Selanjutnya Jokowi berkata, pembebasan secara bersyarat ini semata-mata dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19 di lembaga-lembaga pemasyarakatan. “Tetapi tidak dibebaskan begitu saja, ada syarat, kriteria, dan pengawasannya. Dan ini juga di laksanakan di negara-negara lain seperti Iran dan Brazil”, paparnya.

Selain itu bagaimana dengan Narapidana Tindak Pidana Korupsi ? Dengan tegas Presiden menjawab, “tidak..!!! Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk koruptor. Dibicarakan dalam rapat pun tidak pernah. Sekali lagi, hanya untuk Narapidana Tindak Pidana Umum”,tegas Kepala Negara.

Dituturkan Presiden, bahwa Pemerintah sama sekali tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan Narapidana Tindak Pidana Korupsi.***(r/k65news).

Gambar : Dokumen Presiden Jokowi

Editor    : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”