Gubernur Diminta RDTR dan PZ Kawasan Potensi Cepat Tumbuh Kuala Tolak – Kuala Satong Dapat Segera Ditetapkan

KETAPANG – Kabag Humas dan Protokol Setda Ketapang melalui Kasubbag Kehumasan, Hendro Bernurnanda, S.Sos., MM, kepada media ini menyatakan, bahwa Bupati Ketapang Martin Rantan,SH,M.Sos yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Edi Junaidi, S.Sos yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang, telah mengikuti rapat pembahasan permohonan rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Potensi Cepat Tumbuh Kuala Tolak – Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, melalui fasilitas video teleconference bersama Pemerintah Provinsi Kalbar di Ruang Network Operation Center (NOC) Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, Senin (04/04/2020) pagi.

Menurut Hendro, bahwa tema yang diangkat dalam rapat itu adalah “Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak – Kuala Satong Dapat Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kabupaten Ketapang Yang Aman, Nyaman, Produktif, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”.

Selanjutnya Staf Ahli Bupati, Edi Junaidi menyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Potensi Cepat Tumbuh Kuala Tolak – Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara ini dapat segera ditetapkan dan menjadi pedoman dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Ketapang, serta mendukung percepatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam kesempatan itu Edi Junaidi juga minta agar Gubernur Kalimantan Barat dapat memberikan Rekomendasi terhadap Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Potensi Cepat Tumbuh Kuala Tolak – Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara itu guna memenuhi salah satu persyaratan substansi dari Kementrian ATR / BPN RI.***(r/k65news).

Gambar  : Dokumen Humas dan Protokol Setda Ketapang

Editor     : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”