Iuran BPJS Naik atau Tidak,Masyarakat Miskin Tetap Dapat Jaminan Pengobatan Gratis Melalui JKN
Oleh : Chandra Kirana
PEMERINTAH memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, sebelumnya dalam putusan pada 31 Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada 2019.
Tentunya ada pertimbangan dan alasan kenapa Pemerintah tetap menaikkan Iuran BPJS Mandiri,Dimana kebijakan kenaikan Iuran tersebut tertuang dalam peraturan Presiden(Perpres) No.64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas perpres no.82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dimana iuran BPJS Mandiri kelas I dari Rp.80.000,- menjadi Rp.150.000,- dan kelas II dari Rp.51.000,- menjadi Rp.100.000,- dan Kelas III dari Rp.25.500,- menjadi Rp.42.000,-,Namun nasabah/Peserta Kelas III mendapat prioritas Subsidi Rp.16.500,-,yang berarti tetap bayar RP.25.500 sampai tahun 2021 baru bayar seharga Rp.42.000,-.
Berbagai Statement yang terjadi dimasyarakat,terutatama para elit partai dan pihak-pihak yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah. Kritikan bahkan tidak segan menghujad dengan mengatakan “Pemimpin Zholim yang menaikkan Iuran BPJS disaat masyarakat sedang susah,serta rakyat seperti jatuh dan tertimpa tangga”.
Ada juga yang mengingatkan bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi Prioritas.
Setelah saya lakukan analisah dan memperhatikan kenapa kok Pemerintah mengambil kebijakan yang tidak populis,sementara baik partai-partai pendukung maupun Oposisi berusaha membangun panggung pencitraan kok Pemerintah sendiri justeru berkesan turun dari panggung.
Dari itu saya mencoba untuk mencari tahu kenapa Pemerintah berani mengambil keputusan yang tidak populis tersebut.
Mengenai Prioritas kesehatan Masyarakat, ada JKN yang memberikan bantuan perawatan RS bagi masyarakat tidak mampu.
Pemerintah menanggung iuran JKN bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang.
Tanpa perlu membayar, para penerima bantuan tersebut berhak memperoleh pelayanan kesehatan di semua Yankes yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), termasuk, bila perlu rawat inap di kamar Kelas III di failitas kesehatan (Faskes) tingkat lanjutan atau Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan jaminan perawatan dengan biaya standart. Daftar PBI akan ditinjau setiap enam bulan, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima.
JKN adalah program jaminan sosial kesehatan nasional, yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan ini mengacu pada prinsip asuransi sosial, yaitu: peserta wajib membayar iuran yang cukup terjangkau, dapat dilayani di semua wilayah Indonesia (portabilitas) dan mendapatkan pelayanan yang sama (equal). Dana yang terkumpul dari iuran dikelola secara efektif dan efisien, serta sepenuhnya digunakan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi peserta JKN. Program ini dilaksanakan dengan prinsip kendali biaya dan mutu. Artinya ada integrasi antara pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terkendali.
Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah termasuk Puskesmas, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara. Sementara fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa RS umum dan RS khusus.
Untuk mendapatkan manfaat JKN, calon peserta harus mendaftar terlebih dahulu di loket-loket BPJS setempat.
Bagi peserta yang sakit wajib terlebih dahulu memeriksakan diri ke(Fasilitas Kesehatan) Faskes tingkat pertama, kecuali dalam keadaan darurat dapat langsung ke RS.
Di Faskes tingkat pertama, peserta JKN dapat memperoleh pelayanan yang menyeluruh, termasuk konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis, transfusi darah, rawat inap tingkat pertama, dan diagnostik laboratorium.
Peserta yang memerlukan tindakan lebih lanjut akan dirujuk ke Faskes tingkat rujukan atau lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Di fasilitas tingkat lanjutan, peserta dapat memperoleh pelayanan dari dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, dan transfusi darah, serta rawat inap intensif maupun non-intensif.
Manfaat JKN hanya dapat diperoleh di Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Adapun pelayanan kesehatan bagi mereka yang ingin mendapatkan keturunan, perawatan kecantikan, gangguan medis akibat dari ketergantungan obat dan alkohol, dan pengobatan alternatif tidak ditanggung dalam program jaminan kesehatan ini.
Oleh Karena itu Tujuan untuk menaikkan Iuran BPJS tentu untuk menyesuaikan perubahan biaya rumah Sakit dan sebagainya yang sering mengalami perubahan harga,baik harga obat,biaya rawat dan sebagainya.
BPJS Mandiri artinya BPJS yang berlaku untuk masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar yang disesuaikan dengan kelas dan kemampuan masyarakat,sehingga ada pilihan kelas yang terdiri dari Kelas I sampai dengan Kelas Tiga.
Selain itu juga untuk mengurangi beban anggaran Negara,sehingga harus ada perbedaan antara masyarakat yang mampu dan masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
Kalau yang mampu anggaran negara akan membengkak dan akan mempengaruhi hutang pemerintah. Bilamana hutang negara makin besar jelas nanti akan ada suara-suara yang mengkritisi dan menghujad pemerintah karena hutangnya makin besar.
Iuran Jaminan kesehatan seperti BPJS sudah berlaku terlebih dahulu diluar negeri jauh sebelum diberlakukan pada era SBY,misal Hongkong dan Taiwan sudah puluhan tahun yang lalu memberlakukan jaminan kesehatan seperti halnya BPJS diIndonesia. Diluar negeri juga diberlakukan tarif dan iuran.
Memang pada umumnya semua ingin mencari yang Gratis,terutama untuk biaya pengobatan yang dianggap sangat mahal.
Oleh Karena pemerintah diera SBY kemudian menerapkan Asuransi Kesehatan BPJS jelang akhir kekuasaannya yang berlaku sampai sekarang.
Bagi yang merokok satu hari satu bungkus harga Rp.23.000,-,namun saat membayar iuran bulanan BPJS Mandiri,lalu berteriak pemerintah Zholim,seharus mencoba untuk sedikit merenung,agar dapat lebih memahami kondisi negara,tidak seharusnya segala sesuatu membebani negara.
Juga tidak ada dasar hukumnya untuk menghujad pemerintah,karena untuk masyarakat tidak mampu sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
dan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Rakyat/masyarakat Miskin/tidak mampu telah mendapat fasilitas pengobatan gratis,sehingga kalau tidak lagi mampu bayar tentunya bisa mendaftarkan diri didalam program kesehatan tanpa bayar yang ditanggung oleh Pemerintah,sebagai solusi dan bagi yang mampu tetap melalui Program BPJS Mandiri yang bayar sesuai kemampuan sebagai pilihan kelas dan bayarnya.
Memang harus diakui bahwa pelayanan dari pihak rumah sakit khususnya Pemegang BPJS JKN yang ditanggung pemerintah(Gratis),sering mendapat perlakuan yang tidak layak oleh pihak rumah sakit,bahkan yang berbayarpun sering kali mengeluhkan perlakuan diskriminasi dari pihak rumah sakit dan perawat dirumah sakit.
Namun tidak dapat dipukul rata semua rumah sakit memperlakukan tidak layak terhadap pasien BPJS,ada juga rumah sakit yang memperlakukan sama terhadap peserta BPJS dan pasien Asuransi Swasta.
Bagi pihak rumah sakit yang masih belum maksimal,tentunya harus diperbaiki dalam memberikan pelayanan. Karena selama tidak sakit peserta BPJS mandiri telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,dan bila sakit sudah seharusnya mendapat pelayanan maksimal sesuai standart sebagai Hak dari kewajibannya yang telah membayar iuran bulanan.
Walaupun ada peserta BPJS yang gratis,Sekalipun mereka keluarga tidak mampu,tapi harus diingat bahwa kewajiban mereka telah ditanggung dan diambil alih oleh negara,sehingga hak mereka juga harusnya sama dengan peserta BPJS Mandiri dan tidak ada alasan untuk diperlakukan berbeda/diskriminasi.
Jadi paham ya,iuran BPJS naik atau tidak,masyarakat tidak mampu/miskin sudah ada jaminan dalam perawatan dirumah sakit secara gratis,kalau anda Sakit.***(r/k65news).
Editor : Adjie Saputra
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
