Seleksi Alam Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Oleh : Chandra Kirana

PANDEMI merupakan suatu wabah penyakit global. 

Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas.

COVID-19 yang memiliki gejala mirip flu ini dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO pada 12 Maret 2020.

Setelahnya dikatakan sebagai Covid 19 yang sebelum dinyatakan sebagai Pandemi,bernama Corona Virus.

Covid 19 dikategorikan pandemi karena merupakan penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.

COVID-19 dimulai sebagai epidemi di China sebelum menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan bulan dan menjadi pandemi. Meski demikian, epidemi tidak selalu menjadi pandemi dan tidak selalu memiliki transisi yang cepat atau jelas.

Seperti halnya China,Amerika,Italia,Jerman serta berbagai negara pada belahan dunia lain,demikian juga dengan Masyarakat Indonesia sedang menghadapi wabah  Covid-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah tidak menambah korban dengan cara tidak menyebarkan virus tersebut.

Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. 

Dari Imbauan untuk menjaga jarak fisik (physical distancing), kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus digaungkan.

Hal ini terkait sifat Covid 19  yang menular antarmanusia. Penularan bisa terjadi melalui percikan.

Itulah mengapa diharapkan warga menjaga jarak fisik dengan sesamanya untuk meminimalisasi risiko terkena percikan (droplet), atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena droplet.

Apa itu Covid 19,apa bedanya dengan Corona Virus?

Covid-19 ini ialah kependekan dari “Co” untuk “corona”, “Vi” untuk “virus”, dan “D” untuk disease yang berarti ‘penyakit’.

Kepanjangan Covid-19 adalah Corona Virus Disease,sementara angka 19 menunjukkan angka tahun kemunculan penyakit tersebut,yaitu diakhir tahun 2019,tepatnya China melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 31 Desember 2019.

Covid 19 adalah sebuah akronim nama resmi yang langsung diberikan dan diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Corona merupakan nama virus, yang kemudian biasa disebut dengan virus corona atau coronavirus kalau dalam bahasa Inggris,dengan nama penyakit resminya disebut sebagai Corona Virus Disease 2019,atau Covid 19.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, telah melakukan berbagai langkah pencegahan masuknya COVID-19 ke wilayah Indonesia, yaitu:

1. Menerbitkan surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, Rumah Sakit Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL), untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini.

2. Menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara di Indnesia terutama yang mempunyai penerbangan langsung dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Memberikan health alert card dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada penumpang.

3. Menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit Rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung dan menyiapkan 21 kapsul evakuasi (meja dorong isolasi pasien) sebagai langkah pencegahan.

Kemudian Pada 2 Februari 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan:

1.Penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT yang berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB.

2.Pelarangan seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT.

3.Pencabutan sementara bebas visa dan visa on arrival untuk warga negara RRT.

Penghentian sementara impor live animal dari RRT.

Sebagai bentuk perlindungan, Pemerintah RI telah memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT, pada 2 Februari 2020. Kepada para WNI tersebut telah diterapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a.Memastikan ketersediaan dan akses terhadap logistic di Wuhan (sebelum dilakukan evakuasi): 

karena adanya kebijakan karantina dari Pemerintah RRT, KBRI Beijing telah mengirimkan bantuan dana kepada WNI yang sebagian besar merupakan mahasiswa untuk keperluan membeli makanan dan logistic di Wuhan.

b.Mengirimkan bantuan logistic dari Indonesia: BNPB melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beijing telah mengirimkan 10.000 masker N-95 untuk WNI di RRT.

c.Melakukan penjemputan sukarela: 237 WNI dan 1 WNA yang berada di Provinsi Hubei pada tanggal 1 – 2 Februari 2020.

d.Sejak tanggal 2 Februari 2020, seluruh WNI bersama 5 tim dari KBRI Beijing serta 42 anggota tim evakuasi menjalani observasi kesehatan selama 14 hari (masa inkubasi virus) di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad di Pulau Natuna.

e.Pada 15 Februari 2020, seluruh WNI beserta tim evakuasi telah menyelesaikan masa karantina observasi kesehatan dan dinyatakan sehat, bebas dari virus corona.

Selain melakukan pendekatan medis untuk menangani pasien positif, pendekatan psikologis juga dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Awalnya mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing dengan mengurangi aktifitas di luar rumah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona di Indonesia,dengan bekerja dirumah,belajar dirumah,menghindari kontak fisik dengan orang lain diluar lingkungan rumah,serta tidak berkumpul dan berkerumun,hindari keramaian,mengatur jarak serta menggunakan masker,Hand sanitizer,serta rajin mencuci tangan diair mengalir,dan mandi yang bersih dengan sabun.

Namun, karena hanya bersifat imbauan, keefektifan kebijakan ini sepertinya sulit dijalankan dan tidak menghasilkan seperti apa yang diharapkan.

Kemudian Kapolri Idham Azis menerbitkan lima telegram untuk menindak lanjuti upaya pencegahan penyebaran virus Corona,yang kemudian Polri menjadikan lima surat telegram Kapolri sebagai pedoman dalam melakukan penanganan penyebaran Virus Corona, termasuk penindakan hukum dilapangan.

Secara keseluruhan, Surat Telegram ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.

Surat telegram pertama, bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kedua, surat telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 berisi tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.

Ketiga, surat telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 perihal penanganan kejahatan di ruang siber. Keempat, surat bernomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 ihwal penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.

Surat kelima, Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.

Sebelum surat telegram diatas, Kapolri Idham Azis sebagai pucuk pimpinan kepolisian telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 terbit pada 19 Maret lalu. Maklumat tersebut dikeluarkan dalam rangka menekan laju penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Kelima surat tersebut dikhususkan untuk penyidik di unit reserse kriminal (reskrim) yang nantinya akan melakukan penindakan hukum selama masa penanganan Covid-19.

Klasifikasi tersebut akan dilanjutkan dengan penentuan penempatan personel dan juga cara bertindak.

Tujuannya untuk melakukan upaya penegakan hukum serta pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawat kejahatan dimasa pandemi covid 19.

Dimaksudkan Surat Telegram ini agar polisi efektif menangani berbagai persoalan terkait pemberlakuan PSBB,berpedomankan surat telegram polisi setidaknya sudah membubarkan 10.873 kerumunan massa diseluruh Indonesia per April 2020.

Dalam penerapannya, polisi berpedoman pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; Pasal 212, Pasal 214 ayat (1) dan 2, Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP terkait pembubaran kerumunan oleh petugas.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik melalui himbauan serta penerapan tindakan pidana terhadap pelanggar ketentuan dalam upaya pencegahan Covid 19 walaupun oleh daerah tertentu seperti halnya Bali dan beberapa daerah lain cukup berhasil,namun untuk daerah tertentu justeru semakin bertambah penyebarannya,dan sampai pada  Minggu (19/7/2020), Indonesia melaporkan tambahan 1.639 kasus baru sehingga total menjadi 86.521 Berdasarkan data Worldometers,menunjukkan Indonesia berada di posisi 25 dunia, di atas China dengan 83.660 kasus.

Artinya dalam pelaksanaan New normal maupun pemberlakuan PSBB sudah tidak ada perbedaan kasus positif semakin meningkat.

Tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan kenapa segala upaya dan kerja keras pemerintah,dari upaya melakukan himbauan maupun dengan tindakan hukum dan sangsi dalam upaya melakukan pencegahan penyebaran covid 19 tidak membuahkan hasil?

Jawaban Utama adalah tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan diri sendiri,menjadi faktor utama semakin meluasnya penyebaran Covid 19.

Selain itu dikarenakan tidak adanya ketegasan aparat kepolisian dalam menindak pelanggar ketentuan,dimana berkesan setengah hati dan tebang pilih dalam menindak pelanggar ketentuan tentang upaya pencegahan penyebaran Covid 19 yang ditetapkan pemerintah.

Bagi orang-orang tertentu tindakan dapat tegas diberlakukan,namun bagi orang khusus yang disebut sebagai bukan orang biasa,justeru dengan vulgar mempertontonkan arogansinya dalam melecehkan petugas dilapangan dan kemudian berakhir justeru petugas Gugus Tugas Covid 19 bersama kepolisian berakhir dalam silaturrahmi,dengan petugas mendatangi pelaku untuk meminta maaf dimana berakhir mencium tangan pelaku seperti halnya yang terjadi disurabaya.

Contoh yang demikian berbeda perlakuan dengan seorang laki-laki yang marah-marah dan melawan petugas karena menolak istrinya disuruh pindah duduk dikursi belakang pengemudi yang berakhir sebagai tersangka.

Hal-hal demikian semakin memicuh masyarakat lain untuk melakukan pengabaian terhadap berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah,yang kemudian ditambah adanya manipulator agama yang melakukan provokasi kepada umat yang secara awam kurang memiliki kesadaran dan memahami tentang ancaman dan bahaya covid 19 semakin memunculkan penolakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab individu akan kesehatan dan keselamatan diri sendiri,akan menjadi seleksi alam dalam menentukan Keselamatan masing-masing orang secara pribadi,dalam upaya pencegahan serta terhindar dari ancaman Covid 19,diluar upaya dan kerja keras Pemerintah.

Tanpa adanya kesadaran,sekeras apapun yang dilakukan oleh pemerintah bersama Tim Medis,semua akan sia-sia,sekalipun sangsi hukum diterapkan,apalagi dalam pelaksanaan tindakan sangsi hukum banyak celah dan kelemahannya,dimana aparat penegak hukum sendiri masih belum siap dan belum mampu bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Kunci utama dalam mencegah dan mengurangi penyebaran Covid 19 hanya ada pada Kesadaran Masyarakat dalam bertanggung Jawab terhadap upaya pencegahan,serta penyebaran dan menghadapi Pandemi Covid 19,termasuk Hoax serta manipulasi informasi yang berkembang. Ya Kesadaran kuncinya,bukan aturan dan sangsi hukum.

Apakah ada Kesadaran masyarakat Indonesia muncul sebagai upaya kemampuan dalam menghadapi Covid 19 yang semakin mengganas dari hari kehari??. Wallahualam….***(r/k65news).

Penulis : merupakan ketua umum Seknas KPPJustitia&Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Editor: Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”