23 TAHUN LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) 19 Desember 2002 - 19 Desember 2025 "MITRA ANDA MEMBANGUN NEGERI"

Kabar65News

Menembus Peradaban

Pemkab Ketapang Tandatangani Nota Kesepakatan dengan KemenkumHAM Terkait Fasilitasi Pembentukan Perda dan HAKI

KETAPANG – Atas Nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran yang selama ini telah memberikan bimbingan, pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang diantaranya melalui kegiatan harmonisasi, penyelarasan dan pemantapan konsepsi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang. Koordinasi dan kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini semoga kedepannya dapat ditingkatkan seiring dengan ditandatanganinya nota kesepakatan pada hari ini.

Hal itu disampaikan Bupati Ketapang yang diwakili Pj. Sekda Drs. Heronimus Tanam, M.E. pada acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, berkenaan dengan Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Hak atas Kekayaan Intelektual HAKI, Rabu (18/11/ 2020) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang.

Selanjutnya disampaikan Pj. Sekda bahwa, ucapan terima kasih kami sampaikan atas bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemantapan program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang telah mengantarkan Kabupaten Ketapang mendapat prestasi terbaik di tingkat nasional.

“Mudah-mudahan kedepannya prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pembinaan dan bimbingan dari KemenkumHAM Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat,” ucap Heronimus Tanam.

Selanjutnya Heronimus Tanam menyampaikan ucapan terima kasih karena selama ini KemenkumHAM telah memberikan kesempatan dan tawaran dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya tawaran mengikuti diktat, sosialisasi, workshop, rapat koordinasi dan kegiatan lainnya.

“Mudah-mudahan kedepannya kerjasama dan koordinasi ini terus ditingkatkan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan publik,” ujar Haronimus Tanam.

Kemudian kata Heronimus Tanam, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Sesuai amanat Pasal 58 Juncto Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, diatur bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang berasal dari gubernuribupatiiwalikota dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang undangan. Proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi tersebut, sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan balk, namun belum diikat dalam bentuk kerjasama daerah.

“Oleh karena itu, perlu jalinan kerjasama sehingga dapat mempermudah proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan kewenangan serta ruang lingkup yang akan disepakati bersama dalam nota kesepakatan ini,” kata Heronimus Tanam. 

Selanjutnya Heronimus Tanam menambahkan, Selain nota kesepakatan mengenai Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam kesempatan ini juga akan disepakati Kerjasama Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Ketapang. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan apresiasi kepada KemenkumHAM Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat atas inisiatif serta ide untuk mengakomodir pengembangan hak atas kekayaan intelektual sehingga dapat mendorong perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang.

“Pemerintah Kabupaten Ketapang kedepannya berharap dapat terjalin kerjasama yang lebih produktif terkait hak atas kekayaan intelektual sehingga sesuai dengan prinsip ekonomis, keadilan, kebudayaan dan social serta diharapkan dapat mendorong proses legalisasi hasil karya masyarakat Kabupaten Ketapang yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Heronimus Tanam. 

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini lanjut Heronimus Tanam, tentunya akan menjadi komitmen kita bersama untuk melaksanakan setiap tahapan dan langkah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah sehingga dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sesuai dengan harapan masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Selain itu juga, diharapkan dapat mendorong pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat melindungi hasil karya cipta masyarakat Kabupaten Ketapang,” Harap Heronimus Tanam.***(r/k65news).

Editor    : Adjie Saputra

Gambar : Dokumen Humas dan Protokol Setda Ketapang

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *