Keteladanan dan Hak Asasi

Oleh : Chandra Kirana
PRESIDEN RI H.Ir.Joko Widodo sebagai penerima Vaksin Covid 19 pertama di Indonesia dan Ribka Tjiptaning Proletariati, anggota komisi IX yang Menolak untuk di vaksin.
Jokowi menunaikan janji sebagai Presiden dan orang nomor 1 dinegeri ini untuk menjadi orang yang berada pada urutan nomor 1 untuk divaksin covid 19,sebagai wujud pertanggungan jawaban seorang pemimpin dan kepala negara dalam memberi keteladanannya.
Suara sumbing Hoax dan hasutan seputaran Vaksin Corona,yang selama ini terbantahkan dengan sebuah jawaban keteladanan contoh Jokowi sebagai orang pertama yang divaksin,merupakan wujud tanggung jawabnya kepada rakyat Indonesia,bahwa vaksin yang ditakutkan tidak aman justeru disuntikkan kepada seorang presiden pertama,sebelum diterima dan disuntikkan kepada masyarakat.
Sementara itu dr.Ribka Tjiptaning Proletariati, anggota komisi IX justeru menyatakan dirinya untuk divaksin,bukan hanya alasan karena usianya telah mencapai 63 tahun.
Lalu apa yang melatar belakanginya??
Alasan lain dr.Ribka masih belum yakin,karena Berdasarkan informasi Bio Farma,Vaksin corona yang dikenal Vaksin covid 19 belum menyelesaikan uji klinis tahap 3.
Apakah apa yang disampaikan oleh dr.Ribka itu sebagai bentuk pembangkangan dan Provokasi??
Secara objektif,apakah yang disampaikan oleh dr.Ribka sebagai wakil rakyat,sudah mewakili suara-suara rakyat yang ragu,galau dan tidak percaya pada vaksin yang kini jadi rebutan dunia,bahkan Malaysia saja sampai resah karena tidak kebagian vaksin tersebut.
Apa yang dilakukan oleh dr.Ribka dalam rapat resmi dengan menteri kesehatan adalah suara-suara keraguan rakyat yang harus dijawab dengan edukasi,bukan dengan ancaman denda dan sangsi hukum dengan dalil tegas menegakkan UU Kekarantinaan dan Kesehatan.
Dalam Hal ini harus dilihat bahwa tidak semua rakyat/manusia memiliki intelektual dan pemahaman yang sama,mengenai sebuah informasi.
Sosialisasi sangat penting dilakukan secara terstruktur dari tingkat kementerian sampai pada tingkat struktur pengurus Rukun Tetangga/RT,selain tokoh masyarakat/agama,dan tokoh akademisi yang memiliki integritas dimata masyarkat,dalam mematahkan HOAX ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini.
dr.Ciptakan menginggatkan dalam melaksanakan dan menegakkan UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,juga jangan sampai mengabaikan tentang Hak asasi manusia diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945.
Akan tetapi juga harus disadari bahwa didalam menegakkan hak asasi yang dijamin secara asasi oleh UUD 1945,setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara,yang bukan hanya sebagai tanggung jawab secara individu atau pribadi,melain juga terhadap lingkungan,masyarakat dan negara secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Jokowi telah mewakili wujud keteladanan sebagai seorang pemimpin,Sementara dr.Ribka mewakili suara tentang hak asasi yang wajib untuk diperhatikan.
Bagi yang percaya Vaksin jangan jadikan eforia untuk menyerang dan membully orang-orang yang masih dipenuhi keraguan dan sebaliknya bagi yang masih ragu-ragu,jangan menelan informasi hoax dengan mentah-mentah,tapi carilah informasi secara benar kepada orang yang memahami dengan benar,dan sumber informasi resmi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.***(r/k65news).
Editor : Adjie Saputra
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

