Aturan Syarat Perjalanan Pemerintah Pusat yang Disikapi Aturan Berbeda Oleh Pemerintah Daerah

Oleh : Chandra Kirana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor& Ketua Umum Seknas KPPJustitia
ADANYA aturan syarat perjalanan perjalanan memberikan harapan bagi masyarakat dimana aturan tersebut berlaku mulai 1 April 2021,Akan tetapi
Syarat perjalanan terbaru Yang mulai berlaku pada 1 April 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 12 tahun 2021,dimana Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yaitu SE Nomor 7 tahun 2021.
Dalam edaran ini menyebutkan syarat perjalanan yang menggunakan Tes GeNose dibandara sebagai syarat perjalanan.
Penerapan GeNose 1 April di perjalanan udara sementara hanya ada diempat bandara pada empat kota,yaitu Bandara dikota Medan, Bandung, Jogjakarta dan Surabaya di luar Soekarno-Hatta.
Rencana Menurut kemterian Perhubungan per 1 Mei 2021 akan di berlakukan pada semua Bandara di Indonesia.
Akan Tetapi peraturan atau surat edaran dari Satgas Covid 19 ditingkat Pemerintah Pusat belum tentu dilaksanakan secara seragam oleh pemerintah daerah,seperti sebelumnya masing-masing daerah membuat kebijakannya masing-masing yang tidak seragam dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Hal demikian menjadi permasalahan dan kesulitan bagi masyarakat akibat perbedaan biaya yang sangat tinggi Antara satu jenis tes yang satu dengan yang lain dan mencekik bagi sebagian masyarakat dimana biaya tes Swab PCR yang rata-rata biaya sekali tes swab PCR harus membayar Rp.900.000,-/orang,walaupun kemudian ada ditempat tertentu sudah menetap biaya Rp.700.000,-/sekali melakukan tes swab PCR dengan waktu paling cepat hasil keluar keesokan harinya.
Demikian dengan tes swab antigen yang lebih murah dibanding dengan biaya tes swab PCR. Tes Swab Antigen ditempat tertentu bisa dengan harga Rp.150rb,dan pada umumnya antara Rp.200.000,- s/d.250.000,/sekali tes swab antigen perorangnya,yang hasilnya bosa ditunggu antara 20-40 menit paling lama.
Sementara biaya GeNose hanya cukup merogoh kocek dan membayar Rp.20.000,- dimana perbedaan biaya yang sangat mencolok antara biaya tes swab PCR dan Swab Antigen.
Peraturan Pemerintah daerah yang berbeda satu sama lain tentang teknis pelaksanaan pencegahan penyakit menular khususnya pencegahan penyebaran Covid 19 yang mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Seusunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Aadapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.
Aturan masing-masing daerah yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala daerah tentu berada dibalik alasan otoritas dari Otonomi daerah yang tentunya untuk tidak mengabaikan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dimana “Pasal a quo” memberikan kewenangan kepada gubernur dan menteri untuk membatalkan peraturan daerah (perda) yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan, pada tingkatan kabupaten atau kota maupun provinsi dan juga terhadap peraturan gubernur atau bupati atau walikota.
Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam bingkai Negara kesatuan, menurut Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Hal ini menegaskan bahwa istilah “dibagi atas” menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kesatuan dimana kedaulatan Negara berada ditangan pusat.
Jadi dalam hal ini Hak melaksanakan kekuasaan kedaulatan ini dapat diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan hak otonomi sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan pembinaan dan pengawasan. Hubungan pembinaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan hubungan pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melalui pengawasan terhadap produk-produk hukum Daerah.
Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan dimaksudkan agar terjadinya kesatuan kerja Pemerintahan dari Pusat sampai tingkatan Daerah. Sedangkan hubungan pengawasan dimaksudkan agar kebebasan Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonominya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam membuat Peraturan Daerah. Artinya, pelaksanaan otonomi melalui pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur persoalan warga negara tidak sampai menghilangkan hak-hak warga negara itu sendiri.
Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum Daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”
Kekuasaan yang diserahkan Pusat ke daerah melalui Hak otonomi dijalankan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri untuk terjaminnya demokrasi.
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hak wewenang yang dimiliki daerah, daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan sendiri yang sesuai dengan perkembangan dan keanekaragaman daerah sendiri”.
Akan tetapi secara praktek banyak menimbulkan pertentangan yang tidak harmonis antara Peraturan pemerintah pusat yang disikapi dengan kebijakan yang berbeda satu sama lain yang membuat bingung dan masyarakat merasa dirugikan,dimana pemahaman tentang pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah seolah-olah punyak hak dan kewenangan dalam mengabaikan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat selama ini.
Contoh yang paling konkrit ada penerapan aturan perjalanan penerbangan yang ditetapkan pemerintah pusat disikap dengan peraturan yang berbeda-beda oleh masing-masing kepala daerah,sehingga banyak menimbulkan kebingungan dimasyarakat.***(r/k65news).
Editor : M. Fahrozi
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

