23 TAHUN LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) 19 Desember 2002 - 19 Desember 2025 "MITRA ANDA MEMBANGUN NEGERI"

Kabar65News

Menembus Peradaban

KKB OPM Memaksa Indonesia Menyudahi Batas Kesabaran Dengan Penetapan Organisasi Teroris Melalui UU No.5 Tahun 2018,Tentang Terorisme

Oleh: Chandra Kirana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

SEORANG warganegara Asing yang melakukan propaganda dan memobilisasi kelompok gerakan sparatis dengan melakukan pembunuhan demi pembunuhan ditanah Papua yang merupakan Terotori kedaulatan RI , sesuai perjanjian  Newyork Tanggal 15 Agustus 1962 yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI sampai saat ini.

Sehingga apa yang dilakukan oleh Benny Wenda bersama KKB OPM dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan Terorisme dan pemerintah tentunya memiliki alasan yang kuat untuk menetapkan KKB/OPM sebagai organisasi teroris yang dikendalikan oleh Benny Wenda yang merupakan Warga Negara Asing Inggris.

Puluhan tahun Tangan prajurit TNI-Polri terikat dengan aturan yang harus ditebus dengan berbagai kematian akibat diserang oleh KKB Papua dan rakyat Papua hidup dalam ketakutan yang disebabkan kebringasan KKB/OPM yang bukan hanya membunuh warga Papua secara membabi buta,namun juga melakukan perampokan dan pemerkosaan terhadap anak gadis Papua.

Catatan terbaru kejahatan yang dilakukan oleh KKB/OPM:

Pada tanggal 8 April 2021 menembak mati dan membakar 3 Sekolah.

Pada tanggal 9 April 2021 seorang guru SMP ditembak mati.

Pada tanggal 10 April OPM meminta tebusan untuk mayat guru yang ditembak mati,dan pesawat tidak ada yang berani ke Beoga dan menyebabkan rakyat Orang Asli Papu(OAP) kelaparan.

Pada tanggal 11 April 2021 jenazah guru yang ditembak mati baru berhasil dievakuasi ke Timiki dan pada tanggal 12 April 2021 46 orang warga,Guru-guru dan tenaga kesehatan yang ketakutan dan terancam,terpaksa harus mengungsi ke Timika.

Tidak sampai disitu,pada tanggal 13 April 2021 rumah seorang kepala SMP, dan seorang pendeta Kharismatik bernama Menas Mayau, STh yang juga merupakan anggota DPRD dibakar oleh OPM.

Pada tanggal 14 April Warga Orang Asli Papua(OAP) yang kelaparan hanya bisa memakan mie instant yang ada untuk bertahan hidup,dan pada tanggal tanggal 15 April seorang anak sekolah menengah atas(SMA) umur 16 tahun tewas ditembak oleh OPM dan pada tanggal 16 April jenazah anak tersebut baru dapat dievakuasi.

Ditambah kemudian berguguran Prajurit TNI maupun Polri yang tewas ditembak oleh OPM,dan sampai pada puncaknya dalam sejarah OPM semakin beringas dan semakin memaksa batas kesabaran pemerintah RI untuk bertindak lebih tegas dengan terbunuhnya seorang perwira tinggi TNI-AD Mayjen Anumerta Putu Danny Nugraha yang merupakan Kabinda Papua,dan juga merupakan Prajurit dari Komando Pasukan Khusus(Kopassus) TNI-AD.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.

Pemerintah menyebut alasan dan dasar hukum KKB/OPM Papua dicap sebagai organisasi teroris lantaran apa yang telah mereka lakukan, baik secara organisasi maupun anggotanya adalah sebuah bentuk tindakan teroris merujuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,dimana:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

3.Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

4.Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

5.Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

6.Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

7.Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:

a.menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;

b.merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

c.menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.

8.Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

9.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

10.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

11.Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.

12.Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

13.Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.

14.Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Kemudian pada pasal 12A berbunyi:

(1)”Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun.”

(2)”Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Sehingga penetapan organisasi Teroris terhadap OPM yang selama ini diberi label sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) kini telah ditingkatkan sebagai organisasi Teroris,karena perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh OPM selama ini sudah sesuai dengan UU No.5 tahun 2018,tentang Terorisme.

Jadi keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan OPM dari KKB menjadi Kompok Teroris merupakan sebuah keputusan yang berdasarkan UU No.5 2018 sebagai Dasar Hukum,yang dapat dipertanggung jawabkan secara Konstitusi.

Dalam hal ini harus dipahami bahwa Pemerintah hanya menerapkan OPM yang selama berstatus sebagai KKB kini telah menjadi Teroris,bukan mengeneralisir untuk semua masyarakat Papua seperti isu dan provokasi yang OPM lakukan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya untuk membenturkan pemerintah dengan masyarakat Papua yang selama ini dijadikan korban kejahatan oleh pihak OPM.***(r/k65news).

Editor    : M. Fahrozi

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *