23 TAHUN LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) 19 Desember 2002 - 19 Desember 2025 "MITRA ANDA MEMBANGUN NEGERI"

Kabar65News

Menembus Peradaban

Pemerintah Harus Membuat Regulasi yang Konkrit untuk Melindungi WNI dan Menindak Tegas Penyalur Pekerja Migran Ilegal

Oleh : Chandra Kirana, Ketua umum Sekretariat Nasional Komite Penegakan Pro Justitia (Seknas KPPJustitia)

SEJAK beredarnya berita penyelamatan 76 Pekerja Migran Indonesia non prosedural/ilegal di Kingsha Kamboja, membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang dimaksud sebagai Pekerja Migran Indonesia(PMI) yang sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia(TKI).

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia atau luar negeri.

Apa yang dimaksud pekerja migran Ilegal?, pekerja Migran ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut. Para Pekerja Migran Ilegal ini tidak mengikuti prosedur baik secara administrasi, proses penempatan dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima, serta tidak membayar pajak penghasilan(devisa) kepada negara tempat yang bersangkutan bekerja maupun negara asal. PMI ilegal tidak memiliki jaminan dan perlindungan hukum.

PMI ilegal bekerja di luar negeri dengan status ilegal Umumnya, pergi ke negara tempat tujuan melalui jalur yang berbahaya dan rawan penipuan, yaitu intimidasi, penyekapan dan mengalami kekerasan serta dipekerjakan secara paksa tidak sesuai dengan perjanjian seperti halnya pekerja migran non prosedural yang diselamatkan dari penyekapan oleh KBRI di Pnom Penh Kamboja pada tanggal 8 Mei 2021 lalu.

Risiko PMI yang berangkat melalui jalur illegal, pada saat ada masalah penyelesaiannya bukan lagi di tangan dinas, tapi harus melalui prosedur Negara dengan Negara yang memperlakukan ketentuan hukum dinegara setempat yang tidak dapat diintervensi oleh hukum Indonesia. Proses itu juga tidak gampang, karena  pekerja juga tak memiliki posisi yang kuat untuk tawar menawar dalam statusnya sebagai Pekerja Migran non prosedural/ilegal.

Sebagai pekerja ilegal gaji yang akan diterima juga tidak terjamin, dengan keberadaan majikan yang memberikan gaji seenaknya karena tidak adanya perjanjian besaran gaji yang tercantum sebagai ikatan perjanjian kontrak kerja.

Tentunya pemerintah khususnya Kementerian tenaga kerja harus membuat regulasi yang lebih baik agar masyarakat yang selama ini sebagai pekerja Migran yang lebih memilih jalur non prosedural/ilegal, karena mengalami kesulitan dalam proses resmi di tanah air, sehingga tidak antusias mengikuti prosedur resmi. Hal demikian tentunya harus dicari solusinya, selain untuk jaminan hukum bagi WNI sebagai pekerja migran, juga untuk meningkatkan devisa negara dari keberadaan Pekerja Migran Indonsia.

Keuntungannya bagi Indonesia adalah pertama, setiap tahunnya sumbangan yang diberikan oleh pekerja Migran Indonesia  berupa remitansi. Kedua, peningkatan devisa dan peningkatan hubungan kerjasama ketenagakerjaan Indonesia dan negara tujuan.

Selain perlu adanya penataan regulasi yang lebih baik dalam penempatan pekerja migran Indonesia yang lebih manusiawi dan juga perlu adanya keselarasan dengan KBRI negara dimana adanya WNI dan PMI agar dapatf memberikan perlindungan yang lebih baik serta pelayanan yang lebih ramah terhadap WNI dan Pekerja Migran diluar negeri, serta perlu adanya penyegaran dan rotasi pegawai-pegawai di KBRI negara bersangkutan, agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik bagi WNI dan pekerja Migran.

Semakin banyak masalah yang berasal dari pekerja migran ilegal yang bertambah dari waktu kewaktu tentunya menjadi serius untuk disikapi dengan ketegasan penegakan Undang-undang nomor 18 tahun  2017,tentang Perlindungan Pekerja Migran   dan secara tegas pada pasal 82 UU PPMI yang menyebut ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 Milyar kepada setiap orang yang dengan sengaja menempatkan pekerja migran dengan jabatan dan tempat pekerjaan yang tak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan pekerja migran. Atau menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, norma kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga sangat rawan terjadinya praktek Tindak pidana perdagangan Orang(TPPO), dimana pasal 297 yang masih sangat lemah karena hanya menyebut perempuan dan anak yang belum dewasa dan tindak masuk dalam ranah perekrutan dan pengiriman pekerja Migran ilegal keluar negeri.

Secara umum UU PPMI sudah cukup bagus dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, namun semua masih sebatas teori yang belum terimplementasi secara konkrit kedalam praktek dilapangan.

Pembenahan regulasi aturan hukum tentang PMI tidak bisa sekedar wacana dan teori belaka, perlu adanya komitmen untuk menerapkan secara tegas dari awal perekrutan sampai pada penempatan dan jaminan perlindungan hukum setelahnya, dan harus ada ketegasan pidana maksimal bagi penyalur pekerja migran ilegal yang mengirim WNI bekerja tanpa prosedural diluar negeri.***(r/k65news).

Editor    : M. Fahrozi

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *