Ancaman Pidana Menghina Suatu Negara Berdasarkan UU No.11/2008, yang Menimbulkan Pertanyaan Soal Efektifitas Penegakan SE Kapolri No.2/11/2021&RKUHP

Oleh : Chandra Kirana, Mahasiswa Fakultas Hukum universitas Djuanda-Bogor
DALAM sepekan terakhir sejak terjadinya konflik senjata antara Israel dan Hamas Palestina,telah memakan korban jiwa dan harta antar kedua negara yang bertika,demikian halnya di Indonesia telah ada yang menjadi korban akibat dianggap melakukan hal yang tidak pantas melalui media sosial Tiktok dan dianggap menghina negara Palestina,dengan dikenakan ancaman pidana berdasarkan:
Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45a (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) soal ujaran kebencian terkait SARA:
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”
Artinya mereka yang menghina negara lain seperti halnya pelaku penghinaan terhadap Palestina dengan Tiktok yang merujuk pada UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE),apakah Palestina termasuk dalam frasa “GOLONGAN” yang ada pada pasal tersebut dan apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi negara lain?
Saya mencoba untuk menguraikan secara singkat sesuai ilmu yang saya dapatkan dari hasil perkuliahan saya selama ini,dengan mencoba untuk melakukan kajian seobjektif mungkin hanya dari sisi sosial dan hukum semata,karena timbul berbagai macam pertanyaan dalam benak saya selaku aktivis dan akademisi hukum dengan ancaman penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap orang-orang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Palestina sejak pecahnya konflik bersenjata antara Israel dan Hamas Palestina.
Kalau kita memperhatikan dalam RKUHP terdapat larangan menghina kepala negara sahabat dan para dubes asing di Indonesia.
Ancaman pidanya dapat ditemui didalam RKUHP Pasal 218 ayat 1 berbunyi:
“Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”
Lalu Pasal 218 Ayat 2 berbunyi: “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.”
Sementara hukuman menghina dubes asing dapat dikenai pidana yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 227.
“Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.”
Dan ancaman hukuman pidana bagi yang menghina kepala negara sahabat tercantum pada Pasal 226.
“Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.”
Ujaran kebencian dan penghinaan kepada negara dan kepala negara lain tentu tidak dibenarkan,terlebih melakukannya penghinaan kepada kepala negara sendiri sudah pasti lebih tidak dibenarkan.
Dalam hal ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana( RKUHP) tentunya tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pidana terhadap apa yang dilakukan,karena baru berupa Rancangan sebuah Undang-undang dan belum disahkan untuk dipergunakan sebagai Undang-undang.
Demikian halnyanya dengan frasa pada UU ITE Pasal 28 ayat 2 JO Pasal 45a (2). Apakah hal ini berlaku untuk sebuah golongan yuridiksi Indonesia??
Kalau berlaku untuk golongan yuridiksi diluar Indonesia,Bagaimana dengan penghinaan yang dilakukan banyak orang dimedia sosial kepada RRC dan negara lain selama ini,apakah sudah pernah ada tindakan hukumnya?
Setidaknya memperhatikan 4 asas penting dalam peraturan perundang-undangan diIndonesia dalam menindak suatu kasus seperti kasus penghinaan terhadap suatu negara, yaitu:
1.asas legalitas atau undang-undang tidak berlaku surut atau asas non rectro active, artinya : Asas legalitas atau asas undang-undang tidak berlaku surut.
tercantum pada Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang menyatakan bahwa undang-undang yang berlaku pada masa akan datang tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.
Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang. Jadi, jika kita melakukan suatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang legal dan tidak bisa dihukum. Jika dikemudian hari perbuatan itu dianggap melanggar hukum oleh undang-undang, maka kita tidak boleh terkena sanksi itu.
Asas legalitas juga dikenal dengan sebutan asas non rectro active yang berarti undang-undang tidak berlaku surut. Dengan berlakunya asas legalitas, maka syarat berlakunya undang-undang yang baru tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi kedudukannya.
Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat dituntut atau dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan.
2.asas lex specialis derogate legi generalis, artinya ” Asas lex specialis derogate lex generalis. Pada pokoknya asas lex spesialis derogate lege generalis memiliki arti bahwa undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
Asas ini diterapkan jika ada pertentangan hukum antara dua ketentuan hukum yang memiliki kedudukan yang sama.
3. asas lex superior derogate legi inferiori, artinya: Asas ini disebut juga asas lex superior derogate lex inferior,Yang merupakan asas sebuah perundang-undangan yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan dan mengesampingkan undang-undang yang posisinya lebih rendah. Asas ini pula yang menyebabkan timbulnya hierarki atau tata urutan kedudukan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.
Adanya asas lex superior derogate lege inferior menyebabkan aturan hukum yang berada di bawah tidak boleh sekalipun bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi posisinya jika menyangkut persoalan yang sama. Dimana Undang-undang dalam bentuk apapun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Dengan adanya asas lex superior derogate lex inferior, maka aturan hukum yang tingkatanya lebih rendah tidak bisa menghapus dan membatalkan aturan hukum yang tingkatannya lebih tinggi.
4.asas lex posterior derogate lege inferiori, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika terdapat dua aturan yang memiliki kedudukan yang sama dan bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama.
Jadi, jika ada dua peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur hal yang sama, maka undang-undang yang lebih baru digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Undang-undang yang baru bisa memiliki kekuatan untuk mengesampingkan atau bahkan membatalkan undang-undang yang lama.
Jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan yang sifatnya umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus.
Tentunya penerapan pasal dalam UU no.11 tahun 2008 masih harus menghadapi pro dan kontra diantara akademisi dan praktisi dan pakar hukum yang ada,karena UU ITE selama ini dianggap sebagai UU yang cenderung memihak pada kepentingan tertentu.
Surat Edaran(SE) Kapolri perihal penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),yang ditandatangani langsung oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yang merujuk:
1. Rujukan:
a. Undang-Undang 1945
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
h. Surat Edaran Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas dan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital, maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:
A. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya
B. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat
C. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber
D. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil
E. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi
F. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada
G. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.
H. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme
I. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali
J. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan
k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.
4. Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri.
5. Demikian untuk menjadi maklum.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal: 19 Februari 2021 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Dalam hal yang diduga penghinaan yang menyebabkan seorang pelajar harus dikeluar oleh pihak sekolah setelah ditangkap jelas sudah tidak sesuai SE Kapolri yang mengharuskan yang bersangkutan dalam hal ini Palestina untuk melaporkan pelaku dugaan penghina pada negara Palestina,kepada aparat Kepolisian dan tentunya RKUHP tidak dapat dijadikan rujukan untuk mempidanakan seseorang dengan sebuah perundang-undangan yang belum diperlakukan sebagai hukum dan Undang-undang.
Sehingga penerapan dengan asas berkeadilan juga dipertanyakan kepada mereka yang menghina negara lain diluar Palestina,dan mereka yang menghina Presiden RI,kepolisian dan Satgas Covid 19 yang melaksanakan penegakan Prokes dilapangan yang hanya berakhir permintaan maaf diatas pernyataan bermaterai.
Aparat penegak hukum sudah sewajarnya untuk mengenakkan hukum serta menertibkan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum,namun setidaknya dapat memperhatikan dalam mengambil tindakan bertentangan dengan peraturan yang telah ada dan tidak dijadikan sebagai acuan prosedur penindakan,sehingga mengabaikan penegakan hukum yang berkeadilan.
Demikian singkat bahasan tentang judul bahasan,yang bilamana dikaitkan dengan pasal dan uandang-undang lain termasuk tentang UU HAM,maka akan semakin panjang pembahasannya,dan biar pembaca tidak bosan saya akhiri pemahasan sampai disini dengan harapan dapat bermanfaat untuk edukasi dasar masyarakat tentang Hukum.
Tulisan ini berasal dari Surat Edaran Kapolri dan berbagai sumber materi hukum.***(r/k65news).
Editor : M. Fahrozi
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

