Rencana Pengenaan PPN Jasa Pendidikan Akan Membunuh Hak Pendidikan Anak, dan Melanggar Pasal 31 UUD 1945

Oleh : Chandra Kirana, Mahasiswa Semestet Genap Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
KONSTITUSI Republik Indonesia UUD 1945 amandemen ke-empat, secara tegas telah mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dapat menjangkau kebutuhan warga masyarakat. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4) UUD 1945, yang berbunyi ;
Ayat (3) : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang”.
Selanjutnya ayat (4) menyebutkan : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Mandat konstitusi tersebut kemudian telah dijabarkan oleh Pemerintah RI dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003, yang secara teknis menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan harus berpegang pada prinsip sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003, bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Kemudian pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karenanya, hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan merupakan hak asasi rakyat yang harus dapat dipenuhi oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Dengan demikian, di hari pendidikan nasional yang kita peringati saat ini, mestinya kita tidak lagi mendengar berita masih ada anak yang putus sekolah, bangunan sekolah roboh, serta ada peserta didik yang tidak dapat mengikuti ujian.
Dalam kondisi dimana sudah diatur demikian rupa baik UUD 1945 maupun peraturan dan perundang-undangan yang lain sudah begitu jelas tanggung jawab dan wewenang negara/pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia,masih sangat banyak anak putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan yang ada.
Selama ini alih-alih pendidikan gratispun anak didik masih banyak yang dibebani membeli seragam dan buku pelajaran.
Apalagi kemudian muncul wacana biaya pendidikan akan dikenakan PPN oleh pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang sudah diserahkan ke DPR untuk dibahas.
“Jenis jasa yang sebelumnya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut, (jasa pendidikan) dihapus,” terang draft RUU KUP seperti yang dikutif dari CNNIndonesia.com, Kamis (10/6).
Secara logika, tentunya jasa pendidikan yang sebelumnya tidak dipungut pajak, lalu dikenakan pajak, maka akan membuat biaya pendidikan anak yang selama ini dibayarkan orangtua peserta didik naik ditengah kenaikan berbagai komponen pajak lain,serta kondisi ekonomi rakyat sedang kesulitan ditengah pandemi covid 19.
Bila hal ini direalisasikan dan diberlakukan artinya pemerintah berpotensi melanggar Pasal 31 UUD 1945 :
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Kewajiban pemerintah dalam menanggung dana pendidikan dimuat dalam ayat (4). Di mana pemerintah akan mengutamakan anggaran pendidikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sebesar dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Bilamana pajak atau PPN(Pajak Pertambahan Nilai) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dibahas dan dipaksakan untuk diberlakukan hal ini jelas-jelas akan membunuh hak berpendidikan anak dan cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara struktur hirarki berada diatasnya,yaitu UUD 1945.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Lepas dari apakah biaya sekolah akan naik atau tidak, Yustinus menekankan dasar rencana pengenaan PPN sekolah adalah untuk keadilan.
Menurut saya kalau dalil untuk keadilan dalam rencana pengenaan PPN pada biaya pendidikan bukan demi asas keadilan namun sebagai dikotomi dalam menciptakan ketidak adilan,seperti halnya amanat UUD 1945 penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban negara untuk menyediakannya.
Bila PPN dikenakan otomatis biaya pendidikan akan naik dan hal ini tidak dapat dipungkirinya.
Bila mau dipaksakan seharusnya terlebih dahulu pemerintah melakukan revisi dan amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (1),ayat (2) dan ayat (4),bukan hanya melalui revisi UU Nomor 6 Tahun 1983,sebab bukan hanya akan prematur tapi akan cacat sebelum diberlakukan karena jelas-Jelas bertentangan dan melanggar UUD 1945 yang merupakan sumber dari pemberlakuan UU dibawahnya.
Selain melanggar UUD 1945 hal demikian juga jelas melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal (12) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”
Tidak sesederhana yang diwacanakan,dan banyak aspek resiko dan gejolak yang akan terjadi bilamana rencana pengenaan PPN bagi jasa pendidikan ini dipaksa untuk diberlakukan tanpa melakukan revisi UU Pendidikan dan UUD 1945.
Sangat diharapkan sikap Komnas Anak,Komnas HAM dan komisi X DPRRI juga diharapkan bersikap untuk menyikapi secara tegas dengan menolak RUU tersebut dimana dengan kondisi kesulitan ekonomi justeru muncul rencana untuk menambah beban pengeluaran bagi masyarakat,yang seharusnya tidak dilakukan.
Dalam hal ini penulis bukan menciptakan dikotomi dan asumsi negatif terhadap Draf RUU revisi UU nomor 6 tahun 1983 yang belum dibicarakan dan dibahas di DPR,namun mengingatkan akan berpotensi melanggar banyak UU didalam realisasinya,khususnya UU pendidikan,UU tentang HAM dan UUD 1945.***(r/k65news).
Editor : M. Fahrozi
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

