Terkait Hal Ini, Ribuan Karyawan WHW-AR Ancam Mogok Kerja dan Demo Perusahaan

KETAPANG – Kabar yang dierima Kantor Berita Online Kabar65news.com Minggu (04/07/2021), bahwa ribuan karyawan PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW-AR) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja dan demontrasi.
Selain itu, para karyawan yang tergabung dalam dua serikat buruh itu, yakni SBSI dan FSBSPK juga menuntut sejumlah hak mereka termasuk memproses Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang kerap melakukan pelecehan terhadap karyawati asal Indonesia.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. WHW-AR, Aliman Husin kepada Wartawan di Ketapang baru-baru ini, membenarkan adanya rencana mogok kerja dan demonstrasi yang akan dilakukan ribuan karyawan yang tergabung dalam dua serikat buruh diantaranya SBSI dan FSBSPK yang ada di PT. WHW-AR itu.
Menurut Aliman Husin surat tuntutan sudah mereka sampaikan ke managemen perusahaan termasuk tembusannya ke pihak terkait pertanggal 1 Juli 2021.
Diungkapkan Aliman Husin lebih lanjut, bahwa ada rentang waktu 7 (tujuh) hari perusahaan WHW memberikan solusi atas apa yang karyawan tuntut, jika tidak maka akan ada aksi demonstrasi dan mogok kerja besar-besaran.
Adapun 7 (tujuh) tuntutan yang telah disampaikan kepada PT. WHW-AR itu diantaranya yang pertama mengenai pihak perusahaan yang wajib membuat struktur dan skala upah serta menjalankannya dimulai bulan Juli 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kesepakatan bersama.
Kedua, jika managemen PT.WHW-AR tidak membuat struktur skala upah sesuai kesepakatan bersama maka struktur skala upah yang disusun dan dibuat oleh pihak SBSI untuk dapat dijalankan menjadi acuan struktur skala upah seluruh karyawan PT. WHW-AR.
Ketiga, PT WHW-AR diminta untuk membayar kelebihan jam kerja atau lembur bagi karyawan dengan sistem mekanisme cuti 6 : 1 sesuai dengan aturan perundang-undangan lantaran ada ratusan karyawan yang belum dibayarkan kelebihan jam kerjanya.
Keempat, mereka menuntut penyelesaian perkara terhadap karyawan Indonesia dan Tenaga Kerja Asing (TKA) China sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan rasa berkeadilan.
Kelima mengusut tuntas perselisihan kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum TKA China terhadap salah satu karyawati Indonesia di dalam lingkungan perusahaan.
Keenam, mereka menuntut perusahaan PT. WHW-AR melakukan pembayaran tepat waktu terhadap benefit-benefit karyawan yang telah disepakati sebelumnya, namun belum semuanya terbayarkan.
Ketujuh, mereka meminta perusahaan PT.WHW-AR menjalankan seluruh aturan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja bersama (PKB).
Ditegaskan Aliman Husin, bahwa jika sampai tanggal 8 Juli 2021, apa yang jadi tuntutan mereka tidak digubris atau tidak ada solusi maka dengan terpaksa mereka akan melakukan demo dan mogok kerja yang diikuti ribuan karyawan, yang berdampak pada pabrik PT.WHW-AR itu akan tutup.
Aliman Husin menambahkan, pihaknya meminta perusahaan untuk peka dan serius menanggapi tuntutan mereka itu, karena apa yang dituntut pihaknya merupakan hak-hak yang telah disepakati di dalam PKB oleh pihak karyawan dengan perusahaan sebelumnya.
Yang paling krusial, tegas Aliman Husin, adalah soal struktur skala upah yang sebelumnya telah disepakati dalam MoU bersama tertanggal 29 Desember 2020 lalu, untuk disusun pada Januari hingga Juni 2021, namun nyatanya sampai Juli 2021 ini pihak managemen perusahaan PT.WHW-AR tidak menyusun itu dan baru akan menyusun setelah adanya peringatan keras dari karyawan melalui serikat buruh.
Padahal,papar Aliman Husin, rentang waktu 6 (enam) bulan yang tertuang dalam kesepakatan bersama harusnya bisa digunakan perusahaan untuk menjalankan kewajibannya, namun nyatanya perusahaan terkesan mengingkarinya dan bahkan beralasan akan menggunakan jasa konsultan yang tentunya memakan waktu lama dan hal ini memicu adanya tuntutan dan ancaman mogok kerja para karyawan.
Dikatakan Aliman Husin, bahwa struktur skala upah ini penting karena mengatur soal gaji karyawan dari terendah hingga karyawan tertinggi dan ini sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang syarat-syarat perusahaan melegalkan perjanjian kerja bersama.
Selama ini lanjut Aliman Husin, persoalan gaji yang menggunakan struktur skala upah yang lama tidak jelas dan tidak beres karena menimbulkan kecemburuan sosial, contohnya karena ada gaji pengawas yang sama dengan gaji pimpinan, ini menimbulkan konflik sehingga harus dibuat struktur skala upah baru sesuai kesepakatan bersama.
Aliman Husin mengaku, bahwa persoalan lain yang juga tidak kalah pentingnya mengenai adanya oknum TKA yang melecehkan karyawati atau pekerja wanita dengan mengirim voice note (rekaman suara) yang melecehkan sehingga dinilai melanggar UU ITE dan diminta untuk dapat diberikan sanksi dan di deportasi dari Indonesia.
Bukan cuma kali ini, ungkap Aliman Husin, dulu juga pernah terjadi makanya mereka marah, giliran orang kita yang salah, tutur Aliman, langsung diusir sedangkan TKA kesannya dilindungi.
Tapi, jelas Aliman Husin, bahwa persoalan itu sudah diketahui aparat terkait dan akan segera dimediasikan untuk segera diselesaikan, dan pihaknya, ujar Aliman Husin, membuka ruang agar persoalan diselesaikan, namun tetap oknum TKA itu membayar denda serta di deportasi karena yang jadi korbannya anggota SBSI.***(r/k65news).
Editor : M. Fahrozi
Gambar : Ilustrasi***(Dok.Google)
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

