Rustam Halim : Pemkab Ketapang segera lakukan investigasi
KETAPANG – Menyikapi sejumlah proyek yang dibangun Pemerintah Kabupaten Ketapang sebelum tahun 2025, akan tetapi terbengkalai maka langkah Pemkab harus segera melakukan investigasi untuk memastikan kondisi pembangunan tersebut berikut kerugian negara secara rinci.
Pendapat tersebut dikemukakan Rustam Halim, Pemerhati Kebijakan Publik Ketapang kepada awak media baru-baru ini menanggapi sejumlah proyek yang terbengkalai di sejumlah daerah di Ketapang.
Menurut Rustam, investigasi mutlak dilakukan sebab segoyganya bangunan yang sudah selesai dikerjakan maka harus dimanfaatkan secara maksimal, bukan malah dibiarkan menjadi terbengkalai dan akhirnya bangunan mengalami kerusakan. OPD yang memiliki kewenangan atas proyek tersebut harus bertangungjawab mengapa sampai bangunan tersebut terbengkalai.
Menurutnya ada dua kemungkinan terbengkalai, pertama bangunan tidak selesai karena kendala pendanaan sehing8ga OPD, kontraktor dan konsutan harus ikut bertanggungjawab. Kedua, bangunann sudah selesai akan tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai asas manfaat. Dua kemungkinan tersebut harus dicarikan jalan penyelesaian terbaik, sebab percuma membangun proyek namun manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat.
Menyinggung soal apakah ada peluang dari sisi hukum terutama potensi yang mengarah pada tindak pidana korupsi, menurut saya dapat tidak menutup kemungkinan. Oleh sebab itu aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dilmiliki harus memastikan proyek tersebut bermasalah atau tidak sebab sudah pasti menggunakan keuangan negara, apakah berasal dari APBD atau APBN.
Potensi kerugian atas keuangan negara harus menjadi titik konsentrasi APH agar ke depan tidak ada lagi proyek yang terbengkalai sedangkan keuangan negara sudah dikucurkan dan hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Peran anggota DPRD Ketapang juga harus dikedepankan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. Sikap kritis atas persoalan proyek yang terbengkalai harus terdengar dan menjadi atensi, sebab DPRD memiliki kewenangan dalam pengawasan atas kebijakan pembangunan.
Rustam menyatakan sejumlah bangunan yang sudah selesai dikerjakan hendaknya segera difungsikan antara lain di jalan kawasan BLK. Selain itu bangunan lama contoh bangunan Dekranasda Kabupaten Ketapang yang terletak di Jalan Dharma Bhakti sudah bertahun-tahun tidak ditempati sementara di akhir tahun 2024 dilakukan pengecatan ulang. Sampai sekarang walaupun sudah dicat tetapi tidak ditempati.*** (r/k65news).
Editor: M.Fahrozi.
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
