Kabupaten Ketapang Kembali Raih Predikat WTP Untuk Ke-11 Kalinya
PONTIANAK – Bupati Ketapang Alexander Wilyo,S.STP.,M.Si Menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Senin (26/05/2025) di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak.
Agenda ini dihadiri oleh Pemimpin daerah perwakilan kabupaten/kota, Perwakilan Ketua DPRD kabupaten/kota, Kepala BPK Perwakilan Kalbar Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CFSA berserta Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK R I Perwakilan Kalbar, Sri Haryati menyampaikan, bahwa pemeriksaan keuangan adalah mandat konstitusional dan mengharapkan para Bupati dapat hadir.
Disampaikannya, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan setiap tahun dan harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dikatakannya, bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan di Provinsi Kalimantan Barat sejak Februari hingga Mei 2024, dan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi dalam laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
BPK, lanjut Sri Haryati, memberikan opini wajar tanpa pengecualianatau WTP kepada beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Opini WTP, paparnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selanjutnya diungkapkan Sri Haryati, bahwa BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pendapatan atau potensi pendapatan daerah belum optimal, belanja atau kesalahan penganggaran, kelebihan pembayaran gaji, honorarium, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta perjalanan dinas, dan aset atau pengelolaan aset daerah belum memadai yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Seperti diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Tahun 2024.***(adv/k65news).
Editor : M.Fahrozi.
Editor : M. Fahrozi.
Dokumen : Puspen TNI.
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
