Kursi Empuk Komisaris Diguncang! PRPHKI Desak Bersih-Bersih 7 Nama Bara JP di BUMN
JAKARTA – Gelombang kritik keras mengguncang lingkaran kekuasaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Dr. Saiful Anam, melontarkan desakan tajam kepada Menteri BUMN, Dony Oskaria, untuk segera mencopot tujuh komisaris yang berasal dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).
Desakan ini bukan tanpa sebab. Pernyataan mengejutkan justru datang dari internal Bara JP sendiri. Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, secara terbuka mengancam akan mencabut rekomendasi terhadap tujuh kadernya yang kini duduk nyaman di kursi komisaris BUMN.
“Kalau mereka tidak produktif, tidak punya kapasitas, dan tidak memberi kontribusi nyata bagi bangsa, maka kami akan tarik rekomendasinya. Ini keputusan pleno,” tegas Willem, usai Sidang Pleno II DPP Bara JP di Jakarta Timur, Sabtu (23/5).
Menurut Saiful, pernyataan Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay tersebut bak membuka kotak pandora dan menguak pertanyaan besar tentang bagaimana jabatan strategis di BUMN bisa diisi.
Saiful Anam pun tak menahan kritiknya. Ia menilai, kontribusi Bara JP dalam kontestasi Pilpres 2024 tidaklah signifikan hingga layak ‘diganjar’ tujuh posisi komisaris.
“Kita semua tahu kapasitas Bara JP seperti apa. Jadi wajar publik bertanya, ini soal kompetensi atau sekadar balas jasa politik?,” sindir Saiful dengan nada tajam.
Lebih jauh, ia menduga pengangkatan para komisaris tersebut bukanlah produk pemerintahan saat ini, melainkan warisan dari era sebelumnya. Indikasi kuat mengarah pada praktik lama yang kerap menuai polemik: pembagian jabatan berbasis kedekatan, bukan kemampuan.
“Kalau ini murni keputusan di era sekarang, rasanya kecil kemungkinan terjadi,” tambahnya, Sabtu 23 Mei 2026.
Fenomena ini, menurut Saiful, menjadi alarm keras bagi tata kelola BUMN. Ia menekankan bahwa perusahaan negara bukanlah panggung bagi politik balas budi, melainkan institusi strategis yang menentukan arah ekonomi bangsa.
“Masih banyak putra-putri terbaik negeri ini yang punya kapasitas, integritas, dan visi. Jangan sampai kursi komisaris hanya jadi hadiah bagi relawan,” tegasnya.
Dirinya menjelaskana, ditengah sorotan publik yang semakin tajam, momentum ini bisa menjadi titik balik.
“Akankah pemerintah berani melakukan bersih-bersih secara besar-besaran? Atau justru praktik lama akan terus berulang, membiarkan meritokrasi kalah oleh loyalitas?. Satu hal yang pasti, publik kini menunggu bukan sekadar janji, tetapi tindakan nyata,” pungkas Saiful Anam.****w/k65news).
Editor : HAR.
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPATKAN IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
