Novel Baswedan Dapat Menggunakan Upaya Koridor Hukum Ketidakpuasan Tuntutan Jaksa dan Keputusan Hakim

Oleh: Chandra Kirana

TUNTUTAN hukuman yang diberikan pada pelaku penyiraman Penyidik senior KPK Kompol.Novel Baswedan mendapat sorotan dari berbagai pihak dan menimbulkan Pro maupun kontra dimasyarakat.

Bahkan Novel Baswedan langsung bereaksi keras Kedua terdakwa penyiraman air keras yang telah merusak wajah dan salah satu matanya hanya dituntut 1 tahun penjara.

Bahkan sampai menyindir dengan narasi yang terucap dari mulutnya ‘Selamat atas Prestasi Aparat Bapak’ yang ditujukan pada Presiden Jokowi melalui cuitan ditwitter.

Tuntutan Jaksa Penuntut umum(JPU) menggunakan pasal Tindak pidana itu sesuai dengan Pasal 353 KUHP Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Karena menurut JPU terdakwah (Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis) terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat.

Menurut kuasa Novel Baswedan, jaksa seharusnya mendakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Ketidak puasan terhadap keputusan Majelis hakim dan tuntutan JPU atas kedua terdakwa merupakan hal yang wajar,karena keputusan dianggap tidak sesuai hasil kerja penyidikan terhadap terdakwa yang memakan waktu lebih dari tiga tahun.

Ketidak puasan atas keputusan dan Vonis satu tahun penjara terhadap terdakwa pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan juga menjadi sorotan dari berbagai aktivis hukum yang dianggap tidak adil dan dicurigai sudah diskenariokan oleh pihak tertentu dengan mengatur putusan ringan terhadap kedua terdakwa tersebut.

Akan tetapi keputusan yang tidak memuaskan bagi Novel Baswedan tentunya tidak dengan cara menuntut dan menyindir apalagi memaksa Presiden Jokowi untuk melakukan intervensi atas tuntutan JPU maupun keputusan/Vonis majelis Hakim atas kedua terdakwa pelaku penyiraman air keras.

Karena JPU secara hukum oleh negara memberikan wewenang untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana ada pada penuntut umum (jaksa). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6)UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Artinya dalam menyikapi keputusan yang dianggap tidak memuaskan dan memenuhi rasa keadilan bagi Novel Baswedan selaku korban,harus disikapi oleh JPU.

Harusnya Jaksa menyikapi ketidakpuasan Novel Baswedan selaku Korban dengan melakukan banding atas keputusan Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa tersebut,guna mewujudkan keadilan bagi Novel Baswedan selaku korban. 

Sebagaimana yang diatur dalam landasan hukum dari

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana Jaksa Wajib melakukan Banding guna memenuhi hak korban. 

Jadi bukan memunculkan polemik dengan mengaitkan isu politik yang berkesan memaksa Presiden Jokowi untuk Turut melakukan intervensi terhadap keputusan pengadilan tindak pidana jelas bukan hal yang patut dan tidak patut dilakukan. 

Dalam keputusan Hakim yang dianggap memiliki potensi dan dugaan melakukan pelanggaran etik serta tidak menjalankan fungsi hakim yang seharusnya,dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung(MA) RI sesuai tugas dan fungsi dari Bawas MA:

Tugas:

Badan Pengawasan  mempunyai tugas membantu sekertaris mahkamah agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan

Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.

Landasan hukum Bawas MA berdasarkan :Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat.

4. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 131 / M Tahun 2001.

5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Atau bilamana keputusan hakim dalam perkara tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan serta ada dugaan penyimpangan didalamnya,dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia,sebagaimana fungsi dari Komisi Yudisial pada:

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa: 

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,

e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Adapun landasan hukum Komisi Yudisial(KY) adalah : 

Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Keputusan majelis hakim masih belum final,karena masih ada upaya hukum ditingkat peradilan yang lebih Tinggi dengan melakukan upaya Banding diPengadilan tinggi,serta upaya kasasi di tingkat MA.

Sedangkan untuk ketidakpuasan terhadap JPU juga punya koridor untuk dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia(KKRI),karena Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Landasan hukum tentan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia(KKRI) adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Sehingga tidak perlu berteriak-teriak dimedia massa maupun dimedia sosial ditujukan pada Presiden,namun dapat melakukan pelaporan kepada KKRI yang diberi tembusan kepada Presiden RI dan bila perlu tembuskan juga bukti laporan pada media massa sebagai fungsi kontrol publik,agar turut ambil bagian memberikan pengawasan terhadap tindak lanjut proses laporan tersebut.

Ataupun Kalau memang hendak minta keadilan pada presiden,hendaknya menggunakan jalur resmi melaporkan pada Presiden,tanpa harus menggunakan cara yang tidak patut dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum dengan berbagai pernyataan dimedia sosial.

Beda lain halnya kalau Novel Baswedan adalah masyarakat sipil biasa dan bukan berstatus sebagai aparat penegak hukum.

Seharusnya memberikan Contoh dan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara dan upaya untuk mendapatkan keadilan melalui upaya dan koridor yang memiliki landasan hukum,dalam mengupayakan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan. ***(r/k65news).

Penulis : Merupakan Mahasiswa Semester IV akhir Fakultas Hukum Universitas Djuanda,Bogor.

Editor    : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”