Polemik dan Isu Kepentingan Politik Dibalik Vonis Pasal Ringan Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan?

Oleh : Chandra Kirana

SIDANG kasus penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sudah memasuki tahap penuntutan. Proses sidang di meja hijau  kembali mendapat sorotan berbagai kalangan  dan masyarakat Tanah Air.

Karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya melakukan tuntutan hukuman penjara 1 tahun kepada para pelaku penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Menurut JPU “Fedrik Adhar”, meski bersalah namun Rahmat Kadir dianggap tak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel Baswedan.

Kelalaian (Culpa)

Di sisi lain, ilmu hukum pidana mengenal istilah culpa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R.Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.

Sementara Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (hal. 72).

Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal. 69–70).

Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi (hal. 70).

Bunyi pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ancaman pidana dari Pasal 355 ayat 1 KUHP sendiri adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kemudia pada KUHP

“Pasal 355 ayat 1, berbunyi: Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam KUHP penyiraman air keras pada seseorang masuk kategori penganiayaan yang diatur di bab XX tentang kejahatan terhadap tubuh. Akan tetapi perumusan penganiayaan tidak didefinisikan dalam KUHP tersebut.

Mengenai alasan tidak sengaja yang melatar belakangi Jaksa penuntut umum/JPU menuntut pelaku menggunakan Pasal 353 Ayat 2 KUHP,dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun,yang kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim.

Menurut kuasa hukum Novel Baswedan dan sebagian akademisi serta Praktisi hukum seharusnya para terdakwa/pelaku dipidana menggunakan Pasal 355 ayat 1 KUHP,dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara.

Baik pasal 353  maupun pasal 355 KUHP,semua mengandung Frasa yang berbunyi “penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu”,namun perbedaan pada pasal 355 KUHP ada penambahan frasa “Penganiayaan Berat” didepan Frasa “dengan rencana terlebih dahulu”.

Pemikiran dan dasar penerapan pasal oleh JPU yang mengatakan tidak sengaja sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pelaku pada saat ditangkap dengan mengatakan tidak menyukai Novel Baswedan dan perasaan ketidak sukaan Terhadap Novel Baswedan oleh pelaku yang melatar belakangi rencana penyiraman terhadap Novel Baswedan,hal ini disampaikan oleh pelaku bernama RB pada 28 Desember 2019 silam diPolda Metro Jaya.

Artinya dalam melakukan penyiraman air keras disaat Novel Baswedan usai Sholat Subuh dalam perjalanan pulang kerumahnya,jelas bukan merupakan perbuatan spontan atau tidak sengaja,namun sudah ada perencanaan sebelumnya.

Akan tetapi Tuntutan dan vonis pidana 1 tahun penjara  terhadap kedua pelaku,berbuah ketidak puasan baik bagi Novel Baswedan maupun sebagian masyarakat Indonesia,sehingga menjadi ramai diperbincangkan dan muncul pro dan kontra dimedia sosial,yang kemudian mengaikan Vonis Majelis Hakim dengan isu kepentingan politik dibaliknya.

Karena banyak yang membandingkan dengan kasus penyiraman air keras oleh terdakwa Heriyanto yang menyebabkan istrinya, Yeta Maryati, tewas di Bengkulu.

Peristiwa ini terjadi di Hotel Gumay, Ratu Agung, Bengkulu, Jumat, 12 Juli 2019. Yeta mengalami luka bakar parah akibat ulah pelaku. Korban tewas dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu, Minggu, 14 Juli 2019. JPU menuntut pelaku dengan 20 tahun penjara.

Pada Kamis, 20 Januari 2020, PN Bengkulu menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP juncto Pasal 356 ayat (1) KUHP. Pasal 356 mengatur hukuman Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga jika kejahatan dilakukan terhadap keluarga inti.

Ketua Majelis Hakim Arifin Sani menjatuh Vonis 20 terhadap Pelaku/terdakwa(Heriyanto).

Catatan pada Oktober 2018, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis berat terhadap kasus penyiraman air keras. MA menolak kasasi yang diajukan terdakwa Rika Sonata yang menyerang suaminya, Ronaldo, dengan menyewa preman.

Serangan ini membuat wajah suaminya Ronaldo cacat permanen. 

PN Bengkulu memvonis Rika dengan hukuman 12 tahun penjara, sedangkan sang preman delapan tahun penjara. 

Rika menyewa preman untuk menyiramkan air keras terhadap suaminya Ronaldo yang sedang tertidur di rumah pada saat kejadian.

Rika dianggap melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 KUHP subsider Pasal 354 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 KUHP subsider Pasal 351 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Vonis yang dibacakan pada Mei 2019 di PN Bengkulu lebih berat dari tuntutan 10 tahun yang diajukan JPU. 

Korban pelaku penganiayaan dengan modus penyiraman air keras diatas hanya contoh kecil dari sekian korban kejahatan dengan cara yang sama dan terjadi diIndonesia dimana hanya kejadian yang dialami Novel Baswedan,para pelakunya diganjar hukuman paling ringan dimana telah menyebabkan Novel Baswedan harus mengalami cacat dan kehilangan fungsi/cacat pada salah satu matanya.

Keputusan Majelis Hakim belum tuntas,ada upaya hukum ditingkat lanjut,baik banding maupun Kasasi. Upaya tingkatan peradilan lanjutan yang harus menjadi Fokus pengacara/penasihat hukum Novel Baswedan. Jangan sampai kemudian menjadi isu politik yang menyalahkan Presiden dan memaksa Presiden untuk melakukan Intervensi terhadap keputusan pengadilan tersebut.

Kita harus mencontoh dari Kasus yang dialami oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Meliana dari Tanjung Balai Asahan,Sumut,dimana peradilan berjalan tanpa ada intervensi dari Presiden.

Bilamana tuntutan dan Vonis dianggap janggal ada upaya hukum melaporkan kepada Komisi Pengawasan Jaksa bilamana ada dugaan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Jaksa,dan dapat melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung(Bawas MA) dan Komisi Yudisial bilamana berhubungan Pengadilan dan Hakim dalam perkara tersebut,tidak harus melibatkan orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk menciptakan isu kepentingan politik dibaliknya.***(r/k65news).

Penulis : Merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Editor    : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”