Pastikan Dukungan Calon Perseorangan, Junjung Tinggi Demokrasi yang Fair
Oleh : Muhaiyan Siddik, Mantan Ketua Tim Paslon Perseorangan Ismet Siswadi-Suhermansyah Pilkada Ketapang Tahun 2010 pertama kali jalur independen KTP dan Pemerhati Sosial Masyarakat.
DENGAN sempatnya penundaan tahapan Pilkada lantaran kasus Pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir, sesuai diterbitkan nya Perpu No 02 Tahun 2020 maka Pemilihan tetap dilaksanakan 9 Desember 2020.
Selain calon dari Parpol yang memperoleh kursi di DPRD syarat 20% berhak untuk berkompetisi juga ada calon perseorangan berhak maju apabila memenuhi syarat dukungan jalur perseorangan.
Untuk calon perseorangan tahapan dimulai tanggal 24 Juni 2020 masuk jadwal tahapan verifikasi calon perseorangan atau Independen yang dilakukan KPU Kabupaten Ketapang dengan 14 Hari Kerja.
Adapun sistim verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan dalam Pilkada kali ini mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dari Pilkada sebelum nya sejak munculnya undang-undang diperbolehkan maju melalui jalur perseorangan atau Independen asalkan memenuhi syarat dukungan dari masyarakat yang memberikan dukungan dengan menyerahkan copy e-KTP dan membuat pernyataan dukungan.
Bedanya dari Pilkada 2010 dan 2015 sistim verifikasi faktual di tahun tersebut hanya sistim sampling 10% disetiap Desa atau Kelurahan dari jumlah banyaknya dukungan.
Namun sistim kali ini Verifikasinya model sensus penduduk dukungan 100% artinya utuh tidak ada yang terlewati.
Kalau Bapak dan Ibu merasa memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tentu bersiap-siap untuk menyocokkan e-KTP yang dimiliki masing masing, apakah sesuai dan pastikan bahwa sudah menandatangani pernyataan dukungan tersebut.
Kalaupun memang merasa tidak pernah memberikan dukungan dan menandatangani pernyataan itu hak bapak dan ibu menolak dengan menandatangani pernyataan yang sudah disediakan KPU format penolakan nya, dan juga jika bapak ibu merasakan keberatan bahwa Copy e-KTP nya ditileb dan dokumen dukungan dipalsukan bapak dan ibu tidak terima bisa membawa ranah ini dijalur hukum, dengan minta ganti rugi, secara materi dan imateri karena bentuk pemalsuan Dokumen Negara.
Hal ini sesuai dengan UU Nomor 10 Th 2016 pasal 185. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp.12 juta dan paling banyak Rp.36 Juta.
Sebagai calon Kepala Daerah dan calon Pemimpin rakyat mesti fair dan murni dukungan penuh dari rakyat bukan dukungan rekayasa, bagaimana nanti kalau sudah terpilih jika dukungan saja melalui e-KTP syarat dengan rekayasa dan pemalsuan dan tidak mustahil apabila jadinya pemimpin nanti penuh kepalsuan yang terjadi.
Hal inilah mesti kita wanti bersama sejak dini,kita sebagai masyarakat sangat berhati-hati jangan sampai suatu saat kita sebagai masyarakat selalu dijadikan objek dan dikorbankan penuh kepalsuan tentu tidak kita inginkan bersama.
Kita suport bapak dan ibu yang benar-benar memberikan dukungan secara ikhlas terhadap calon perseorangan dan itulah proses demokrasi yang benar.***(r/k65news).
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
