Kasus Bocor Data Denny Siregar,Dasar Hukum dan Sanksi Pidana
Oleh : Chandra Kirana
BOCORNYA data pribadi telepon seluler oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bukan baru pertama kali terjadi di Indonesia dan
kejadian terbaru dialami Kritikus pegiat sosial media Denny Siregar.
Atas Kejadian data pribadinya yang bocor tersebut Denny Siregar mengancam melaporkan salah satu provider telepon seluler ke polisi.
Namun perihal ancaman yang dilaporkan Denny Siregar terhadap provider telpon seluler karena diduga datanya dibocorkan oleh orang dari internal Provider tersebut.
Kasus yang menjadi pemberitaan hangat diberbagai media nasional mendapat beragam tanggapan dari netizen dan masyarakat luas.
Terjadi pro dan Kontra antara pendukung dan pembenci Denny Siregar pun terjadi dijagad dunia maya.
Provider/Operator dapat dilaporkan ke polisi bila terbukti ada oknum sipil bukan penegak hukum yang sengaja membocorkan data pribadi tanpa seizin pemiliknya.
Ahli digital forensik Ruby Zukri Alamsyah berpendapat warga bisa melaporkan provider ke polisi bilamana terbukti ada oknum sipil bukan penegak hukum yang sengaja membocorkan data pribadi tanpa seizin pemiliknya.
Zukri Alamsyah juga mengatakan “Kalau terbukti ada dua hal yang bisa terjadi terhadap provider bersangkutan yaitu teguran atau pun sanksi dari BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia)”.
Menurut pendapat saya dalam pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi yang telah diatur dalam Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler selaku badan usaha wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan serta wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam mengelola data pelanggan.
ISO 27001 merupakan sertfikasi manajemen keamanan informasi yang mensyaratkan adanya implementasi kontrol keamanan spesifik untuk melindungi aset informasi dan seluruh gangguan keamanan, termasuk potensi kebocoran data pelanggan.
Menurut hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo, pada saat ini seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler telah memiliki sertifikasi ISO 27001. Guna mencegah adanya kebocoran data pelanggan jasa telekomunikasi seluler,dan pihak Kemenkominfo mengimbau masyarakat untuk merahasiakan dan menyimpan data pribadi dengan baik.
Yang menjadi permasalahan apakah yakin dan bisa data pribadi masyarakat disimpan dengan baik,dan dapat dijamin tidak akan bisa bocor?.
Ketika masyarakat melakukan registrasi prabayar, operator/provider tidak menyimpan data pelanggan. Data registrasi prabayar seluruhnya disimpan dan dijaga oleh Dukcapil. Tentunya menjadi pertanyaan kenapa data tersebut bisa bocor dan tersebar luas?.
Misalnya saja pemilik nomor telpon seluler sering kali mendapat SMS iklan dari berbagai merchant Produk dan juga SMS berbagai penawaran,dari penawaran pinjaman dana sampai pada perjudian online dan lain sebagainya.
Tentunya hal demikian bukan hanya merugikan pemilik nomor telpon seluler tersebut,juga menciptakan ketidaknyamanan.
Data Pribadi masyarakat sulit disimpan dan dirahasiakan karena segala sesuatu kebutuhan masyarakat membutuhkan Nomor KTP/NIK,contohnya saat berbelanja di Mall dan supermarket,ketika mendapat kupon undian dari program hasil belanja dengan nilai tertentu ,Konsumen harus mengisi data pribadi dan alamat yang disertai pengisian nomor KTP/NIK.
Saat usai pengundian kupon-kupon yang berisi data masyarakat belum tentu dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku,bisa saja langsung dibuang begitu saja ketempat sampah dan kemudian ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kemudian disalahgunakan.
Lalu saat Pilkada Syarat untuk Calon perseorangan/Independen,harus mengumpulkan dukungan berupa foto copy KTP serta data lengkap yang disertai tanda tangan pemilik KTP sebagai Bukti dukungan,dan hal ini juga rentan bocor dan disalahgunakan.
Menerima bantuan Sosial,mendaftarkan diri pada provider Taksi dan ojek online,dan lain-sebagainya tidak lepas dari penggunaan data kependudukan/pribadi.
Termasuk pengajuan kredit kendaraan juga demikian,terutama konsumen yang lancar pembayarannya,sering kali data pribadinya dibocorkan kepada marketing bank,sehingga konsumen tersebut sering kali dihubungi pihak bank untuk menawarkan pinjaman maupun kartu kredit dan sebagainya.
Hal demikian pernah menjadi pengalaman pribadi saya beberapa tahun lalu,setiap hari saya ditelpon oleh marketing bank ditawarkan pinjaman Kredit Tanpa Angunan(KTA) dan kartu kredit,usut punya usut ternyata perusahaan pembiayaan/leasing yang memberikan data saya pada marketing bank yang setiap hari menghubungi serta mengganggu kenyamanan dan ketenangan saya. Setelah saya datangi pihak leasing dan mengancam akan melapor kepada pihak berwajib teror tersebut baru berhenti.
Untuk kasus yang terjadi pada Denny Siregar, ada kemungkinan pelaku telah menggabungkan beberapa data pribadi Denny Siregar yang telah bocor dan tidak disadarinya misalnya untuk mendapatkan pelayanan travel online membeli tiket perjalanan ,toko online,taksi dan ojek online,serta melalui data media sosial,dan lain sebagainya.
Kasus bocornya data Pribadi Denny Siregar seharusnya menjadi Momentum dan kesempatan bagi pemerintah untuk membuat regulasi hukum dalam melindungi keamanan data pribadi masyarakat Indonesia yang sangat rentan bocor dan disalah gunakan.
Dalam Hal ini bilamana Denny Siregar melaporkan kepada pihak kepolisian dengan apa yang dialaminya,tentu hal demikian sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hujum dan peraturan perundangan yang berlaku ,Agar kepolisian dapat mengusut tuntas siapa dan dari mana data tersebut muncul,Selain itu akan membantu menjaga integritas Provider Telpon seluler bilamana ternyata data tersebut bocor dari eksternal Provider bersangkutan.
Jika merujuk Pasal 58 UU No 24 tahun 2013 atas perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , pembukaan informasi data kependudukan hanya bisa dilakukan instansi-instansi negara tertentu, contohnya Kemendagri dan Kepolisian. Itu pun hanya dalam konteks pelayanan negara.
Data pribadi atau informasi pribadi dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung dan tidak langsung. Itu sangat berisiko karena bisa digunakan berbagai hal.
Aturannya pada Pasal 95 A UU Adminduk.
“Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah).”
Lalu merujuk UU ITE tahun 2016 dalam memperkarakan pihak-pihak yang menyebarluaskan data-data pribadi warga negara.
Pada UU ITE di Pasal 32 ada larangan pembukaan data pribadi seseorang.
Ancaman pidananya ada di pasal 48 bisa mencapai 10 tahun dan denda Rp10 miliar.
Karena UU ITE mediumnya sistem elektronik apa pun bisa dipidana, termasuk media sosial.
Jadi hati-hati jangan memposting KTP atau Kartu identitas orang lain dimedia Sosial bilamana tidak ingin dituntut dan dipidana.
Kasus Denny Siregar merupakan hak dan sah-sah saja bilamana dilaporkan kepada pihak kepolisian,guna menuntaskan sekaligus terhadap ancaman penyalagunaan data pribadi masyarakat atas kebocoran yang sering kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat.
Selain itu juga perlu diingat bahwa otoritas regulasi hukum seharusnya hal ini menjadi tanggung Jawab pemerintah khususnya Kemenkominfo,Kemendagri/Disdukcapil dan DPR,guna menciptakan regulasi serta aturan perundang-undangan yang betul-betul dapat memberikan rasa aman bagi untuk melindungi data pribadi masyarakat,serta menerapkan sangsi berat dan tegas kepada pelaku yang membocorkan data pribadi seseorang guna menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
Selain itu Bagi Provider atau operator Telpon seluler tentunya harus betul-betul memastikan untuk selalu melakukan upgrade sistem pengamanan data pelanggan,guna meminimalisir terjadinya peretasan terhadap sistem pengamanan dan penyimpanan data pelanggan dari oknum-oknum peretas(Hacker).
Seketat dan sehebat apapun suatu sistem pengamanan elecktronik pasti akan ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas(Hacker).
Tentunya kasus seperti demikian sudah harus mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum dinegeri ini,khususnya Cyber Crime Polri yang juga harus didukung dengan berbagai regulasi hukum guna meningkan kinerja serta kemampuan untuk mengimbangi kepiawaian para peretas(Hacker) dalam meretas dan membobol sistem keamanan pada perangkat elecktronik pada dewasa ini.
Bila terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik(Provider/Operator telpon Seluler) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pelanggan selaku pemilik Data Pribadi tersebut,termasuk data pribadi pengguna platform e-commerce(toko online)
Kewajiban memberikan notifikasi(Informasi/pemberitahuan) tertuang dalam ketentuan Pasal 14 ayat (5) PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan:
“Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut”.
Dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mengatur pemberitahuan tertulis ini dapat dilakukan paling lambat 14 hari sejak masalah terjadi.
Dalam rumusan RUU Perlindungan Data Pribadi, kewajiban notifikasi tertulis diatur paling lambat 3×24 jam. Sehingga waktu 3×24 jam yang diberikan kepada operator Telpon seluler dan Kemenkominfo untuk menjelaskan masalah bocor data pribadi oleh Denny Siregar sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut saya pihak operator seharusnya segera menyikapi kejadian tersebut dengan membuat laporan kepada pihak berwajib dan pihak terkait(Kemenkominfo) sebagai bentuk tanggung jawab dan contoh itikad baik dalam merespon peringatan yang diberikan oleh Denny Siregar serta pelanggan lain yang dirugikan dalam masalah bocornya data pribadi milik pelangan
seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (3) PP No. 71 Tahun 2019.
Pasal itu menyatakan: “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait”.
Karena dengan demikian akan meredam keresahan yang akan terjadi dikalangan masyarakat akibat pemberitaan dan tersebarnya isu serta hoax dimasyarakat oleh pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan atas kejadian ini,dengan mengail di air keruh. ***(r/k65news).
Penulis : Merupakan Ketua Umum Seknas KPPJustitia dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor
Editor : Adjie Saputra
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
