Akur Sunda Wiwitan Anak yang Ditirikan oleh Negara

Oleh: Chandra Kirana

PERNYATAAN Jokowi tentang Tidak Ada Tempat bagi Mereka yang Intoleran di Indonesia dan Nasib AKUR Sunda Wiwitan dirumah Sendiri.

Setelah Membaca dimedia perihal Kejadian penyegelan bangunan yang bakal menjadi makam tokoh Sunda Wiwitan, yakni Pangeran Djatikusumah dan istrinya Ratu Emalia Wigarningsih, 

saya jadi kembali teringat dengan pernyataan Presiden Jokowi pada wartawan media nasional pada tanggal 12 Februari 2018,yang menegaskan tidak ada tempat bagi kelompok intoleran di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan terkait beberapa peristiwa penyerangan umat dan pemuka agama yang tengah beribadah di beberapa daerah di Indonesia,pada saat itu.

“Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita, Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berujar benci saja tidak boleh, apalagi dengan kekerasan,” ujar Jokowi saat dijumpai wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin (12/2/2018).

Jokowi menegaskan, konstitusi di Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan keyakinan.

Namun ditahun 2020 pernyataan dan ketegasan yang disampaikan Presiden Jokowi kembali diuji dan sepertinya sudah dilupakan sehingga Diskriminasi dan intoleransi diduga kembali dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia, ketika pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan,dilarang oleh pemerintah daerah Kuningan, Jawa Barat.

Sebab dianggap tak mengantongi IMB dan dikhawatirkan menjadi tempat pemujaan.

Apa yang dialami AKUR Sunda Wiwitan sudah sangat jelas merupakan “penyangkalan terhadap eksistensi dan hak” kelompok minoritas penghayat kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya yang telah diakui negara dan dilindungi oleh Undang-undang.

Satuan Polisi (Satpol PP) menyegel bangunan yang bakal menjadi makam tokoh Sunda Wiwitan, yakni Pangeran Djatikusumah dan istrinya Ratu Emalia Wigarningsih, pada Senin 20 Juli 2020 lalu.

Makam berupa dua liang lahat dan batu berukuran besar yang ditatah seperlunya hingga berbentuk tugu—atau disebut batu satangtung oleh warga lokal—terletak di desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. 

Selain dari pada itu apa yang dialami oleh AKUR Sunda Wiwitan merupakan sebuah perlakuan Diskriminasi yang sangat masif dan sistematis yang bertentangan Pasal 28E ayat (2)  UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. 

Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. 

Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945  selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Namun pihak pemerintah kabupaten Kuningan mengatakan alasan penyegelan makam yang berupa tugu tersebut sudah sesuai SOP karena,Pembangunan Makam tersebut tidak memiliki izin.

Bahkan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Kasatpol PP mengatakan Jika tujuh hari setelah penyegelan tak bisa menunjukkan surat izin, maka Satpol PP akan memberi waktu 30 hari pada Akur Sunda Wiwitan untuk membongkar sendiri bangunan tersebut dengan  merujuk pada Perda Kabupaten Kuningan Nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan IMB, dan juga Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satpol PP.

Anggota DPRRI yang juga budayawan Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta kasus pendirian tugu untuk makam sesepuh Sunda Wiwitan, Djati Kusumah, di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

Menurut Dedi, jika tugu itu harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan tokoh Sunda Wiwita sudah mengajukan, tinggal dibantu prosesnya.

Menurutnya, kalau dilihat dari alasan Pemda Kuningan bahwa tugu itu belum ber-IMB, maka bisa ditinjau tugu tersebut apakah membahayakan pemilik bangunan dan warga sekitar atau tidak.

“Masalah tugu kuburan saja harus menjadi polemik nasional. Yang gitu aja cukup diselesaikanlah oleh kepala DPMPTS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) setempat. Kenapa yang begitu saja menjadi ribut, dilakukan penyegelan segala. Itu sekadar batu,” kata Dedi yang pernah menjabat Bupati Purwakarta Jawa Barat dua periode tersebut.

Saat penyegelan, ratusan anggota ormas Islam turut datang ke lokasi. Beberapa dari mereka berorasi menyuarakan sentimen SARA tentang pembangunan makam tersebut.

Padahal pemakaman keluarga itu dibangun di tanah milik pribadi. Seharusnya pembangunan pemakaman tidak memerlukan izin menurut 

Djuwita Djatikusumah Putri, yang merupakan putri dari Pangeran Djatikusumah.

Akan tetapi, Kepala Satpol PP Kuningan, Indra Purwantono, berkukuh bahwa bangunan itu dikategorikan bangunan bukan gedung berupa tugu.

Menurut pendapat saya alasan tiadanya IMB merupakan alasan klasik dinegeri ini yang sering kali dialami oleh pelaksana agama dan keyakinan minoritas,atas konspirasi pemeluk agama mayoritas yang didukung oleh sebagian besar pelaksana pemerintahan diIndonesia,Padahal disinyalir banyak tempat ibadah lain yang tidak memiliki izin tidak dipermaslahkan oleh pihak pemerintah.

Ibaratnya AKUR Sunda Wiwitan adalah anak tiri dinegeri Sendiri,dimana seharusnya negara dan pemerintah sebagai orang tua hadir melindungi mereka justeru terlibat melakukan pengeroyokan bersama dengan ormas yang menolak mereka untuk tinggal dan berteduh dirumah mereka sendiri.

Yang lebih ironis  menurut Sumanto al Qurtuby pemerintah dan parlemen lokal kadang atau bahkan sering kali bukannya melindungi warga minoritas yang memiliki hak asasi penuh sebagai warga negara, tetapi malah ikut menjadi “cheerleaders”, eksekutor dan penabuh gendang gendeng yang dimainkan oleh kelompok ultrakonservatif dan ultrafanatik”.

Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Sumanto al Qurtuby,akibatnya praktek-praktek Intoleransi diIndonesia semakin hari semakin tinggi,yang disebabkan keenganan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku intoleran yang patut diduga adanya ketakutan aparat penegak hukum menghadapi kelompok-kelompok intoleran yang sering kali mengerahkan massa besar ketika aparat hendak melakukan tindakan penegakan hukum terhadap praktek intoleransi.

Sepertinya ada dugaan aparat penegak hukum lebih memilih mengabaikan Konstitusi daripada mengambil resiko menghadapi massa.

Akhirnya semua peraturan dan Konstitusi dinegeri ini berkesan hanya berlaku bagi kaum minoritas semata.

Sepertinya negara dalam hal ini masih belum memahami penegasan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan permohonan uji materi pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).

Ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan pengakuan konstitusi terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun.

Sedangkan Pasal 29 UUD 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya.

Disisi lain, menurut Saldi, hak dasar untuk menganut agama, mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik.

Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak dalam kelompok hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak alamiah.

“Dengan demikian, dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, negara dibentuk justru untuk melindungi, menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut,” ucapnya.

“Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, hak ini melekat pada setiap orang karena ia adalah manusia, bukan pemberian negara,” kata Saldi.

Pada kesempatan yang sama, hakim MK Maria Farida Indrati mengatakan, secara tekstual, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menempatkan agama selalu berkaitan dengan kepercayaan, di mana agama adalah kepercayaan itu sendiri.

Hanya saja, lanjut Maria, dengan membaca dan memahami keberadaan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak sama. Namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya.

Pemahaman tersebut muncul karena Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengatur agama dan kepercayaan secara terpisah.

“Dengan demikian, istilah ‘agama’ dan ‘kepercayaan’ memang dipahami sebagai dua hal berbeda yang disetarakan,” kata Maria.

Menurut pendapat saya persoalan intoleransi tidak lagi bisa hanya ditegaskan melalui statemen dan peringatan lisan,namun sudah betul-betul harus dibuat regulasi peraturan dan perundang-undang yang tegas,dimana bukan hanya berlaku kepada kaum minoritas namun berlaku sama untuk semua baik minoritas maupun mayoritas.

Seperti yang saya kutif dari pernyataan Haris Azhar, SH, MA.Direktur Eksekutif Lokataru Foundation:

“Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. maka diadakannya kegiatan kuliah umum ini dalam rangka memberikan pencerahan terkait dengan solusi – solusi permasalahan tersebut.”

Equality Before the Law (selanjutnya, untuk memudahkan penulisan disebut EBL) adalah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal EBL sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, EBL tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum yang ada.

Lebih dari itu salah satu unsur penting dalam hukum adalah substansinya yang patut memuliakan manusia, dalam bahasa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebut sebagai Kehormatan Manusia (Human Dignity). 

Pada rejim hukum HAM, EBL adalah tema yang historis memiliki sejarah yang panjang. Berbagai peristiwa yang mengganggu nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk dan penggunaan hukum sekedar untuk melayani kemauan penguasa. Hal ini kemudian menjadi dasar perlawanan berbagai korban, komunitas terdampak yang menyuarakan hak asasi mereka. Konsolidasi pengakuan HAM, misalnya, bisa dilihat dari kemunculan DUHAM pada 1948. Pada DUHAM tersurat kuat penolakan terhadap praktik diskriminasi (pasal 2). lebih luas, pada DUHAM digunakan “setiap orang…” artinya tidak boleh ada pengecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia untuk hidup lebih martabat, termasuk menolak diskriminasi hukum”.

Jadi sudah tidak dapat ditawar lagi bahwa penegakan hukum secara humanis tanpa adanya diskriminasi dalam menjaga harmonisasi toleransi beragama dan menjalankan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing diIndonesia,sudah tidak bisa dianggap sebagai persoalan yang hanya beralasan IMB serta minoritas dan mayoritas,namun adanya persoalan lain yang lebih urgen untuk dituntaskan.

Saya berharap baik pemerintah maupun DPR RI,khususnya Komisi VIII DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat  Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas salag satunya di bidang Agama selain mengurusi bidang Sosial, Kebencanaan,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, bersama kementerian agama dapat mengambil langkah yang konkrit serta menjadi prioritas agar permasalahan intoleransi diIndonesia yang dari waktu- kewaktu makin mengkwatirkan dapat diselesaikan secara tuntas.

Demikian halnya Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang mengatur tentang 

pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat yang justru menjadi sumber pemicuh praktek intoleransi yang merugikan minoritas dinegeri ini dan tidak menjadi api dalam sekam dikemudian hari.

Aparat penegak hukum yang telah dilengkapi Undang-undang untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku,tidak seharusnya ada rasa takut untuk menegakkan konstitusi dan UU yang ada,karena selaku aparat penegak hukum seharusnya menjadi alat negara didalam menegakkan Konstitusi dalam negara.***(r/k65news).

Penulis : MerupakanKetua Umum Seknas KPPJustitia & Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Editor    : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”