Tindak Tegas Perusak Nilai Masyarakat Adat Pancasila yang Dilindungi UUD 1945
Oleh : Chandra Kirana
MASYARAKAT Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan sudah ada sejak tahun 1885 dan merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai dengan hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal dan terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup.
Mereka juga memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah secara turun menurun.
Keberadaan/eksistensi Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan telag diakui oleh Pemerintah, berupa Surat Keputusan Direktur Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3632/C.1/DSP/1976 tentang Penetapan Paseban Tri Panca Tunggal sebagai Cagar Budaya Nasional dan berbagai macam penghargaan di bidang sosial dan budaya.
Akan tetapi, sebagai Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan justeru tidak mendapat pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, pasal 18B, pasal 28I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya’ (UUD NRI 1945, pasal 18B) dan ‘Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban’ sesuai ketegasan UUD 1945, tepatnya pada pasal 28I.
Namun muncul penolakan oleh pihak-pihak yang justeru menganggap pembangunan pemakaman adat Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan sebagai potensi timbulkan musryik,tanpa memahami sejarah keberadaan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan yang telah berusia ratusan tahun,yang usianya jauh lebih tua dari keberada Republik ini(NKRI).
Keberadaan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan sebagai tuan rumah ditanahnya sendiri,justeru dipaksa menjadi asing ditanah airnya sendiri.
Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah seharusnya melindungi keberadaan dan kepentingan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan,bukan justeru menyegel pembangunan makam tersebut karena penolakan sekelompok massa.
Menjadi kewajiban pemerintah kabupaten untuk membantu memfasiltasi dan melindungi kepentingan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan,sesuai perintah UUD 1945,tanpa harus melakukan intimidasi dan diskriminasi pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan.
Dengan kemunculan pihak-pihak yang menolak keberadaan adat istiadat dan budaya masyarakat adat diIndonesia,bukan hanya dialami oleh Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan semata,namun juga dialami oleh masyarakat lainnya.
Hal demikian tentunya tidak dapat ditolerir dan dibiarkan terus menerus terjadi,harus ada tindakan tegas terhadap para pelaku yang berusaha merusak sendi-sendi nilai luhur adat dan budaya masyarakat diIndonesia,oleh pihak-pihak yang mengatas namakan agama.***(r/k65news).
Penulis : MerupakanKetua Umum Seknas KPPJustitia & Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor
Editor : Adjie Saputra
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
