23 TAHUN LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) 19 Desember 2002 - 19 Desember 2025 "MITRA ANDA MEMBANGUN NEGERI"

Kabar65News

Menembus Peradaban

Rekonsiliasi

Oleh : Chandra Kirana

SEJAK USAI Pilpres 2014 dan bahkan jauh sebelumnya saya sering baca seruan-seruan tentang Rekonsiliasi dikalangan pengamat,elit politik dan kelompok-kelompok massa yang santer sampai hari ini.

Apa sih Rekonsiliasi itu??,saya mencoba untuk mencari dan kemudian memaknai Rekonsiliasi dengan sebuah catatan pendek agar tidak membuat liuer bagi yang membacanya dan dengan bahasa yang sesederhanakan mungkin.

Makna dari rekonsiliasi di dapat dari KBBI: Perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan.

Namun dalam ilmu Akuntantasi juga dikenal dengan istilah Rekonsiliasi,yang dipakai oleh Perbankan proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Misalnya Rekonsiliasi Bank yang merupakan proses pencocokan transaksi antara catatan buku bank perusahaan dengan catatan bank dalam Rekening Koran.

Kegunaan Rekonsiliasi dalam akutansi dan Perbankan: 

1.Untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang janggal, maka saldo kas yang dilaporkan bank akan sama persis seperti catatan perusahaan. 

2.berguna untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi di bank tapi belum dicatat oleh perusahaan,dll

Jadi istilah rekonsiliasi lebih jamak dan sering digunakan dalam praktek-praktek akutansi dan perbankan,sehingga tidak asing bagi praktisi akutansi dan perbankan,namun istilah Rekonsiliasi juga banyak digunakan didalam praktek kancah perpolitikan.

Rekonsiliasi diperlukan untuk menyatukan kembali pembelahan yang terjadi pada masyarakat kita yang terjadi akibat perpecahan kontestasi persaingan politik,Seperti halnya perpecahan yang terjadi sejak Pilpres 2014 dan 2014,antara pendukung Jokowi dan Prabowo.

Sementara Persoalan Jokowi dan Prabowo sudah selesai dengan masuknya Partai Gerindra dalam koalisi Pemerintah,dan beberapa kader yang menjadi menteri hersama Prabowo,walaupun ada satu kader yang menunjukkan sikapnya bersebrangan dengan Prabowo dan gencar menyerang pemrintah dengan alasan Demokrasi.

Sebuah Agenda Rekonsiliasi seharusnya menjadi agenda utama untuk dilakukan diIndonesia dan negara lain,didalam menyejukkan kondisi yang memanas akibat perbedaan tujuan dalam berpolitik dan demi terciptanya stabilitas Ekonomi,Keamanan,Politik,dan hukum dalam mencapai tujuan pemerintah demi kesejahteraan rakyat.

Akan, rekonsiliasi tidak berarti harus melakukan kompromi untuk bertukar kepentingan politik dan mengabaikan penegakan hukum maupun bagi-bagi kursi menteri dan posisi jabatan strategis di BUMN dan lembaga pemerintahan.

Rekonsiliasi memang bukan hanya sekedar untuk menyatukan elit yang terpecah,namun juga kelompok masyarakat yang terbelah akibat dari sebuah persaingan politik yang berakibat pada sebuah potensi konflik.

Namun nilai tawar dari Rekonsiliasi juga tidak dapat mengabaikan kaidah penegakan hukum yang berlaku,dalam artian terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang terjadi sesuai perundang-undangan yang berlaku,Agar tidak menjadikan masyarakat sebagai korban terhadap kesewenangan pelanggaran hukum yang terjadi. 

Penyelesaian Hukum menjadi persoalan krusial dalam menjaga kehormatan Negara yang harus menjadi tolok utama dalam mewujudkan sebuah rekonsialiasi yang bermartabat,dikarenakan syarat Rekonsiliasi bukan hanya meminta syarat secara sepihak tanpa harus mengabaikan pihak lain.

Rekonsiliasi memang sangat dibutuhkan Indonesia  bukan hanya sekedar untuk men-depolarisasi kelompok-kelompok yang masih terbelah. 

Namun lebih dari itu, agenda ini juga sangat maslahat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,Yang terpenting untuk mengakse­lerasi kapasitas daya kompetisi kita dalam persaingan ekonomi global pada masa mendatang.

Namun kunci krusial harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan-persoalan 

Intoleransi dan Penegakan Hukum yang masih sangat jauh dari harapan.

Jangan Rekonsialiasi hanya menjadi sebuah kelanggengan melakukan praktek Intoleransi,Radikalisme dengan label negara melakukan Kriminalisasi karena menegakkan hukum dari akibat tindak pidana.

Penegakan hukum juga menjadi sebuah pertimbangan rekonsiliasi bagi penegakan keadilan bagi masyrakat,bukan sekedar sebuah kebijakan politis.

Intinya Selesaikan persoalan Hukum yang ada,agar tidak menjadi Rekonsiliasi yang tersandera oleh kelompok kepentingan dibaliknya.

Jangan sekedar untuk mengambil jalan tengah lantas langkah politis yang diambil,sehingga kemudian menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dari akibat langkah politis dalam mencapai rekonsiliasi.

Sebuah Rekonsiliasi dapat terwujud selain politik,penegakan hukum dan Demokrasi menjadi hal yang sangat penting didalamnya..***(r/k65news).

Editor    : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *