Presiden Jokowi Minta DPR Merevisi UU ITE, Ini Kabarnya

JAKARTA – Belakangan ini sejumlah warga masyarakat saling membuat laporan ke Polisi dengan menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu rujukan hukumnya.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo melalui akun media sosial nya, Selasa (16/02/2021).

Menurut Kepala Negara, dirinya sudah memerintahkan Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu.
“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan,” papar Jokowi.

Negara kita, kata Jokowi, adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat.

UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.
Ditegaskan Presiden, kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, dia akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini.

“Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, agar dihapuskan,” pungkas Jokowi.***(r/k65news).
Editor : M. Fahrozi
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

