Ini Keeynote Speech Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Mochamad Ardian

KETAPANG – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 merupakan produk baru yang usianya baru memasuki 4 bulan, sehingga harus bisa dipahami bersama terkait regulasi dan aturan yang ada di dalamnya.

Hal itu disampaikan Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr.Mochamad Ardian dalam Keeynote Speech nya pada Rakor Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang melalui Video Conference, Kamis (08/04/2021) pagi.
Disampaikan Mochamad Ardian, bahwa selama ini dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah sangat tinggi sehingga banyak regulasi yang di keluarkan sesuai kebutuhan, selama ini Pemerintah Daerah lebih familiar dengan Permendagri Nomor 13.
Namun, lanjut Dirjend, dengan banyak regulasi yang berkembang sesuai kebutuhan maka Kemendagri melihat perlu adanya Permendagri Nomor 77 tersebut.
Sebelumnya juga, papar Mochamad Ardian, ada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 12, namun masih bersifat umum sehingga diganti dengan Permendagri Nomor 77 yang tentunya jika dilihat dari pasal-pasal administratif jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya.

Sejalan dengan itu, kata Mochamad Ardian, Kemendagri menganggap perlu adanya Permendagri Nomor 77 ini agar implementasinya tidak disalah tafsirkan oleh pihak terkait sehingga Permendagri ini diharapkan bisa mengamankan para pihak secara administratif.
Dalam kesempatan itu, menyikapi pasal terkait administratif berkurang di Permendagri Nomor 77 telah disiapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai gambaran kongkrit administratif, oleh karenanya Mochamad Ardian berharap semoga di Kabupaten Ketapang aktif menggunakan SIPD.
Mengingat tujuan SIPD adalah untuk mengamankan adminisitratif, selain itu juga ke depan untuk pertanggung jawaban digital.
Berkaitan dengan itu, kata Mochamad Ardian dirinya sudah minta agar Direktur Perencanaan Anggaran untuk menyiapkan regulasinya.
Dikatakan Mochamad Ardian lebih jauh, bahwa terdapat adanya perbedaan perbedaan regulasi dalam Permendagri Nomor 77 yang harus dipahami rekan rekan di daerah misalkan dalam penunjukkan KPA oleh Sekda, DIPA Bansos hingga pemahaman alur sirklus penyusuan anggaran.

Mochamad Ardian mengingatkan, bahwa tidak ada lagi Belanja Langsung dan Tidak Langsung, yang ada adalah Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Berkenaan dengan Rakor Teknis yang diselenggarakan BPKAD Kabupaten Ketapang itu Mochamad Ardian menyambut baik seraya berharap edukasi dalam forum itu dapat diteruskan ke semua pihak terkait yang ada di Kabupaten Ketapang agar tidak ada multi tafsir terhadap Permendagri Nomor 77 itu.***(r/k65news).
Editor : M. Fahrozi
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

