23 TAHUN LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) 19 Desember 2002 - 19 Desember 2025 "MITRA ANDA MEMBANGUN NEGERI"

Kabar65News

Menembus Peradaban

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsu Surat dan Alat Tes Covid Bekas,Sesuai UU yang Berlaku

Oleh : Chandra Kirana,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

PADA hari selasa (27/04/2021) layanan rapid test Covid-19 di Bandara Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, digerebek polisi.

Penggerebekan yang dilakukan oleh polisi terkait dugaan pemalsuan proses rapid test antigen.

Pihak kepolisian menangkap 5 orang petugas rapid test yang merupakan karyawan perusahaan farmasi BUMN(Kimia Farma).

Mereka ditangkap karena diduga telah menyalahi aturan proses rapid test antigen, yakni dengan menggunakan alat steril swab stuck bekas,kepada calon penumpang penerbangan yang menggunakan jasa maskapai pesawat dibandara Kualanamu.

Dua hari kemudian(29/04/2021) kepolisian juga mengamankan seorang pria yang membawa bungkusan alat tes antigen bekas disekitaran lokasi bandara kualanamu deli serdang,Sumut.

Dalam kejadian tersebut video pria yang diamankan oleh Kepolisian Sumatera Utara karena membawa alat bekas tes antigen sempat viral disosial media dan banyak dikomentari beragam oleh netizen yang mengutuk perilaku para pelaku yang dianggap sangat jahat dan mencelakai banyak orang akibat perbuatan yang mereka lakukan.

Artinya perbuatan mereka sangat berpotensi membahayakan dan mengancam keselamatan masyarakat yang dapat berakibat meningkatnya penyebaran covid 19 melalui pemakaian alat tes bekas tersebut.

Modus untuk mendaur ulang alat rapid test antigen ini pun diungkap oleh kelima tersangka yang sudah diciduk Polda Sumut,Bahwa stik tes antigen bekas pakai tersebut dicuci menggunakan alkohol 75 persen di Kantor PT Kimia Farma di Jalan RA Kartini, Medan.

Stik yang sudah didaur ulang itu lalu dibawa ke Kimia Farma Bandara Kualanamu untuk digunakan kembali kepada calon penumpang pesawat yang akan berangkat melalui Bandara kualanamu. Para tersangka dengan inisial SP dan DP, selaku pegawai Kimia Farma Kualanamu yang bertugas “mengantar-jemput alat rapid test antigen daur ulang tersebut.  Kemudian DP mengatakan mereka melakukan hal demikian atas paksaan dari manager kimia farma Sumut yang berinisial PC.

PC tidak hanya memaksa bawahannya menggunakan alat tes bekas,tapi juga memaksa untuk mengeluarkan mengeluarkan hasil non reaktif,seperti yang diungkapkan tersangka lain MR.

Setelah melakukan penyidikan terkait kasus alat rapid test Covid-19 bekas di Bandara Kualanamu milik PT Kimia Farma Diagnostika, Polda Sumut menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Penetapan tersangka disampaikan langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak pada Kamis (29/04/2021).

Kelima tersangka tersebut adalah oknum petugas rapid test yang merupakan karyawan PT Kimia Farma Diagnostika, masing-masing berinisial PC, Bisnis Manager Kimia Farma, beserta 4 pegawainya, DP, SP, MR, dan RN.

Para tersangka ini telah melakukan praktik tersebut sejak Desember 2020. Motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, di mana para tersangka telah meraup keuntungan sekitar Rp1,8 miliar sampai pada saat ditangkap.

Sejak Desember tahun lalu hingga sekarang, setidaknya sekitar 9.000 orang sudah menjadi korban pemakaian stik rapid test antigen bekas tersebut.

Dari Pengakuan para tersangka, dalam sehari stik daur ulang bisa digunakan untuk 100 hingga 150 orang yang hendak melakukan perjalanan. Artinya Sejak digunakan pada akhir Desember 2020 sampai pada tanggal 27 April 2021 saat ditangkap,maka sudah lebih dari 3 bulan praktek kotor dilakukan oleh tersangka. Sebenarnya bisa lebih dari 9000 orang yang telah menjadi korbannya.

Para tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis yaitu  Pasal 93 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan dan/atau Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 268 KUHP.

Akan tetapi Polda Sumut menjerat kelima tersangka dengan pasal berlapis. Yakni pasal pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur larangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu. 

Kemudian Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan bagi pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang diatur  pada Pasal 98 Ayat (3) Jo Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) Jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Artinya kelima tersangka bisa dihukum 15 tahun penjara. Ancaman pidana untuk pasal pada Undang-Undang Kesehatan memungkinkan para tersangka dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan pasal pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda pidana maksimal 3 Milyar Rupiah.

Seharusnya para tersangka bukan hanya melanggar UU Kekarantinaan,kesehatan dan UU perlindungan konsumen semata dan juga bisa ditambahkan tentang penipuan sesuai pasal 378 KHUP,karena melakukan penipuan terhadap konsumen dengan menggunakan alat tes antigen bekas yang seolah-olah sebagai barang baru dengan tipu muslihat untuk menguntung diri sendiri dan kelompoknya(para tersangka), Dimana dalam pasal tersebut(378 KUHP) yang menyebutkan : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lai dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Artinya para tersangka seharus dijerat dengan pasal berlapis yang terdiri dari:

Pasal 93 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan dan/atau Pasal 14 ayat 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 268  jo pasal 378 KUHP.

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan bagi pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang diatur  pada Pasal 98 Ayat (3) Jo Pasal 196

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) Jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bilamana adanya kesengajaan membuat dan menggunakan surat palsu yang berhubungan kasus diatas,dimana dalam pengakuan salah satu tersangka yang mengatakan dipaksa membuat keterangan no reaktif oleh managernya maka ada potensi adanya pemalsuan surat dan juga adanya kesengajaan pihak yang menyuruh dengan imbalan agar surat tersebut dapat digunakan dalam memenuhi syarat perjalanan.

Bukan hanya sekedar sangsi pidana 10 dan 15 tahun,namun bisa lebih bila keseriusan mengenakan sangsi pidana maksimal untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Sangsi hukuman maksimal sepatutnya dilakukan terhadap para tersangka yang tidak pernah memikirkan bagaimana sulitnya upaya pemerintah dengan menggelorkan biaya APBN yang sangat besar dalam menanggulangi dan pencegahan penyebaran Covid 19,Justeru dirusak oleh para oknum dilapangan yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan menciptakan ancaman meluasnya penyebaran covid 19 dimasyarakat.

Bilamana hanya diberlakukan sangsi pidana yang ringan,tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat lain yang berkeinginan untuk melakukan praktek yang sama. Karena kita ketahui sejak adanya pandemi Covid 19 di Indonesia,sudah sangat banyak terbongkar modus kejahatan yang menjual surat keterangan negatif covid palsu dan sebagainya yang sudah banyak yang ditangkap.

Akan tetapi tidak menimbulkan efek jerah dan takut bagi pelaku lainnya,tapi justeru semakin marak keberadaannya.

Selain ulah para oknum dilapangan juga akibat aturan pemerintah yang banyak dianggap membingungkan masyarakat dengan kebijakan pusat yang tidak sama didaerah,dimana seorang gubernur misalnya yang harus menjadi wakil penerintah pusat justeru membuat kebijakan yang bertentang dengan pemerintah pusat,padahal gubernur merupakan wakil dan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Sehingga dengan aturan yang tumpang tindih disetiap daerah yang berbeda juga merupakan salah satu celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang mencari kesempatan mendapatkan keuntungan pribadi,tanpa memikirkan kepentingan dan Keselamatan masyarakat.

Intinya Dalam menegakkan aturan tentang protokol kesehatan pemerintah seharusnya satu bahasa dari tingkap pusat sampai ke tingkat Provinsi dan kabupaten/kota tanpa harus dengan alasan Oonomi daerah dibalik kepentingan pencitraan dan persaingan politik.***(r/k65news).

Editor    : M. Fahrozi

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *