Dilematis Sanksi Pidana Terhadap Ulah Oknum Nakes, Dibalik Jiwa Pengabdian Pertaruhkan Nyawa Demi Masyarakat Ditengah Ancaman Pademi

Oleh : Chandra Kirana, CM.NLP., CHt
SUNTIKAN Vaksin Kosong yang dilakukan oleh tenaga kesehatan inisial EO dipluit adalah rentetan dari kasus yang terjadi dan viral diIndonesia dimana setiap kejadiannya ada yang mendokumentasikan video sebagai buktinya.
EO penyuntik Vaksin Kosong dipluit akhirnya dibebaskan dengan alasan telah adanya kesepakatan damai antara korban pelapor dan pelaku.
Bila Merujuk pada Uundang-undang Kesehqtan yang ada, Kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien tidak dapat dipidana. Sebab, dalam tiga paket undang-undang di bidang kesehatan tak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa karena kelalaian seorang tenaga kesehatan termasuk dokter bisa dipidana.
Paket ketiga UU yang dimaksud yaitu UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Di bagian akhir dari ketiga undang-undang itu mengatur berbagai jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi siapa saja khususnya tenaga kesehatan dan dokter yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
Namun,Pasal 201 UU Kesehatan jo Pasal 63 UU tentang Rumah Sakit mengatur selain dipidana dan denda bagi pengurusnya, korporasi dapat dikenakan denda berupa tiga kali pidana denda untuk orang. Tak berhenti disitu, sanksi pidana tambahan berupa sanksi administratif bagi korporasi dapat dikenakan berupa pencabutan izin usaha/badan hukumnya oleh pejabat yang berwenang, meski penetapan pencabutan itu dimungkinkan diajukan ke PTUN.
Kesalahan (schuld) dalam hukum pidana terdiri dari unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan/kelalaian (culpa). Seperti dalam Pasal 359, 360 KUHP baik itu dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dapat dipidana. Namun dalam ketiga undang-undang itu -yang aturannya bersifat khusus (lex specialis)- semua ketentuan pidananya menyebut harus dengan unsur kesengajaan.
Dalam Kasus Nakes ini seharusnya aparat melakukan penyelidikan lebih mendalam apakah ada unsur kesengajaan(dolus) atau kelalaian(culpa),karena Pasal yang disangkakan adalah pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular,”. Yang artinya akibatnya dapat menjadi sebuah ancaman dari pasien yang di vaksin tanpa adanya obat Vaksin yang disuntikkan,dimana akibatnya bisa saja tertular Virus Covid 19 atau menjadi kluster baru karena tidak memiliki kekebalan. Ditambah Nakes bersangkutan mengaku telah menyuntik 599 orang dimana para pasien penerima vaksinasi tidak ada yang menyadari apakah jarum suntik vaksin yang diterimanya kosong atau isi.
Perlu juga diingat Pasal 29 UU Kesehatan memberikan solusi berupa mekanisme mediasi bagi masyarakat/pasien yang merasa dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan termasuk dokter dalam memberikan pelayanan. Pasal 29 itu berbunyi, “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.
Adapun Mekanisme mediasi itu merupakan pilihan penyelesaian sengketa (nonlitigasi/diluar jalur hukum sangsi pidana/perdata). Pasalnya, seseorang dimungkinkan menempuh jalur hukum lain (litigasi/dalam jalur hukum sangsi pidana dan perdata) misalnya melalui jalur perdata berupa gugatan ganti kerugian. Terlebih, Pasal 46 UU Rumah Sakit menegaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiannya. “Inilah solusi yang diberikan undang-undang jika terjadi kelalaian.”
ketiga undang-undang itu telah memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan tenaga kesehatan. “Bentuk perlindungannya kalau pasien dirugikan karena kelalaian bisa menggunakan mediasi atau gugatan perdata,
Jika adanya kesengajaan Tenaga Kesehatan tersebut dapat dipidana.
EO dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya,Tetapi apakah EO ini lalai atau memang ada unsur kesengajaan,bukankah sebelum pasien disuntik vaksin Nakes bersangkutan harus mengisi jarum suntiknya dengan vaksin yang berada didalam botol/kampulse berisi vaksin?, tentunya juga harus didalami tidak lantas menyimpulkan sebuah kelalaian semata.
Karena bilamana adanya kelalain(Culpa) semata,mekanisme Mediasi penyelesaian seharusnya menjadi jalan terbaik,terkecuali memang adanya faktor kesengajaan (Dolus)dan dapat berakibat fatal maka sejogyanya dipidakan untuk penegakan hukumnya secara maksimal dalam memberikan perlindungan dan keselamatan pasien/masyarakat.
Mengingat kejadian penyuntikan vaksin kosong oleh nakes sudah sering terjadi,diluar pembuatan resep palsu untuk menimbun obat Vaksin yang mereka borong dari Apotek,serta mencuri obat pasien yang meninggal akibat Covid 19.
Semua harus ditindak sesuai sangsi baik administrasi maupun sangsi pidana dan perdata,untuk menjaga dan melindungi Nakes-Nakes jujur lainnya yang telah mengabdikan diri dengan tulus,bahkan rela korban jiwa mereka dan keluarga,Jangan sampai dirusak oleh ulah segelintir oknum Nakes.***(r/k65news).
Editor : M. Fahrozi
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

