23 TAHUN LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) 19 Desember 2002 - 19 Desember 2025 "MITRA ANDA MEMBANGUN NEGERI"

Kabar65News

Menembus Peradaban

Realisasi Janji Sertifikat Vaksin Syarat Perjalanan dan Dasar Hukum Biaya Wajib PCR

Oleh: Chandra Kirana, CM.NLP., CHt, Ketua Umum Seknas KPPJustitia

DALAM beberapa minggu terakhir dimedia sosial ramai muncul protes kebijakan PCR yang diberlakukan untuk perjalanan dan penerbangan diluar pulau Jawa dan Bali,dimana kebijakan pemerintah terhadap syarat perjalanan khususnya perjalanan menggunakan transportasi penerbangan,yang dianggap tidak adil dan diskriminasi antara Pulau Jawa dan Bali dengan Perjalanan dikepulauan lain,yang berkesan selain Pulau Jawa dan Bali yang lain di anaktirikan oleh pemerintah dengan kebijakan yang demikian.

Mahalnya biaya PCR yang sebelumnya bisa berkisar dari Rp.900.000-Rp.1.200.000,kemudian menjadi RP. 700.000-Rp. 900.000,kemudian atas perintah Presiden Jokowi diperintahkan turun menjadi Rp.450.000-Rp.550.000,itupun setelah Viralnya berita dimedia Sosial Harga PCR di India yang hanya seharga Rp.96.000.

Sebenarnya Indonesia bukan satu-satunya melakukan reverse-transcription-polymerase chainreaction (RT-PCR) dengan harga mahal.

Jepang merupakan bandara dengan harga tes PCR termahal di dunia, yakni sekitar 404 dollar AS atau Rp 5,82 juta.

Di Eropa, harga tes PCR termurah ditawarkan oleh Riga Airport dengan tarif 44 dollar AS.

Sementara, banyak bandara di Jerman yang menawarkan tarif sekitar 80 dollar AS dan di Inggris, harga tes PCR bervariasi, yakni di kisaran 82 dollar AS hingga 135 dollar As.

Setelah adanya ungkapan keresahan diwilayah publik,khusus dimedia sosial yang viral Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Jokowi meminta agar harga tes PCR diturunkan. “Mengenai arahan Presiden agar harga PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu,” kata Luhut dalam konferensi pers, Senin, 25 Oktober 2021.

Selain penurunan harga tes, Jokowi juga meminta agar masa berlaku hasil tes PCR diperpanjang menjadi 3 kali 24 jam. Luhut mengatakan pemerintah mendapat banyak masukan dan kritikan masyarakat perihal kebijakan PCR untuk syarat perjalanan menggunakan pesawat.

“Perlu dipahami, kebijakan PCR diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran makin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir,” ujarnya Menko Marves LBP.

Beberapa negara telah menerapkan Kartu bukti Vaksin(Sertifikat Vaksin) sebagai syarat perjalanan Domestik,termasuk penumpang penerbangan domestik.

Bahkan pada Juni 2021 lalu Anggota parlemen Uni Eropa (UE) mengesahkan sertifikat perjalanan baru yang memungkinkan pergerakan orang antarnegara Eropa tanpa harus dikarantina maupun tes Covid-19. Pengesahan ini membuka jalan bagi izin memulai membuka perbatasan pada waktunya untuk liburan musim panas.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempunyai gagasan untuk menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang ingin berpergian menggunakan pesawat terbang,saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/3/2021)

Mantan Wakil Menteri BUMN itu menambahkan, para epidemiologis menyarankan hal tersebut baiknya jangan diterapkan dalam waktu dekat ini.

Namun, hal itu bisa diterapkan jika masyarakat Indonesia sudah divaksinasi sebanyak 30 persen dari total populasi.

Menurut data Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Minggu (10/10/2021), selain itu juga ada penambahan penerima vaksin COVID-19 dosis pertama sebanyak 686.187 orang. Total 100.059.481 orang telah mendapatkan dosis pertama dari berbagai jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia.

Yang telah mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 kini menjadi 57.409.303 orang setelah pada hari ini ada penambahan 500.639 orang yang menjalani vaksinasi kedua.

Sementara penerima dosis ketiga, yang saat ini masih diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, telah tercapai 1.015.463 orang atau bertambah 5.197 orang.

Dengan penambahan penerima vaksin tersebut, telah dicapai 27,57 persen dari 208.265.720 orang yang ditargetkan pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap demi mendapatkan kekebalan kelompok terhadap COVID-19.

Rincian dari pencapaian vaksinasi sejauh ini adalah 1.856.103 tenaga kesehatan telah mendapatkan vaksin kedua dari target 1.468.764 orang.

Sementara itu, 25.704.639 orang dari kategori masyarakat rentan dan umum yang menerima dua dosis vaksin COVID-19, dari 141.211.181 orang yang ditargetkan. Untuk kelompok usia 12-17 tahun telah dilakukan vaksinasi lengkap untuk 2.894.584 orang dari target 26.705.490 orang.

Untuk kategori lanjut usia, dari target 21.553.118 orang telah dicapai 4.604.919 orang. Sedangkan petugas pelayanan publik telah dilakukan dua kali vaksinasi kepada 21.443.749 orang dari 17.327.167 sasaran.

Keresahan masyarakat karena adanya kesimpang siuran kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan sering kali tidak sinkron antara daerah yang satu dengan yang lainnya,sehingga membuat masyarakat menjadi bingung ketika sampai disuatu daerah yang berbeda penerapan kebijakan dengan daerah sebelumnya.

Kemudian juga masalah biaya PCR yang diturunkan setiap ada munculnya Gejolak dan gelombang Protes dari masyarakat,dimana dari harga jutaan turun Rp.900.000 dan turun berkisar Rp.450.000- Rp.550.000 setelah terjadinya protes masyarakat dan kini ada perintah untuk diturunkan menjadi Rp.300.000,artinya secara logika masyarakat akan berpikir sebenarnya biaya PCR tidak semahal seperti yang diterapkan pada masyarakat selama ini.

Kenapa pemerintah tidak langsung menetapkan harga terendah untuk PCR biaya perjalanan tanpa harus menunggu munculnya protes dan keresahan dimasyarakat dan kenapa juga harus menunggu viralnya berita Protes masyarkat biaya PCR baru diturunkan?

Lalu bagaimana wacana dan janji yang diberikan menteri kesehatan perihal sertifikat Vaksinasi yang akan meniadakan PCR untuk syarat perjalanan yang menggunakan moda transportasi Pesawat Udara?

Tentunnya hal ini harus dijelaskan seperti halnya yang dijelaskan oleh Menko Marves yang mengatakan bahwa untuk mencegah kembali tersebarnya Covid 19 dimasyarakat melalui syarat PCR dan meminta masyarakat untuk memahaminya sebagai upaya menjaga kepentingan dan keselamatan bersama.

Masyarakat dapat memahami tentunya juga ada pemahaman kesulitan yang dialami oleh masyarakat dari sisi biaya melakukan PCR,dimana ada dugaan memberi peluang bagia mafia alkes untuk meraup keuntungan dari masyarakat dalam penerapan biaya PCR yang mencekik masyarakat.

Kesulitan yang dialami oleh masyarakat yang berusaha untuk menyelamatkan biaya kehidupan dan ekonomi akibat pandemi harus dibebani biaya PCR mahal yang hampir setara harga tiket pesawat ekonomi yang dibelinya. Padahal telah ada sertifikat Vaksinasi yang disyaratkan,dimana syarat biaya PCR yang diwajibkan tersebut tersebut bertentangan dengan  UUD 1945 pasal 23 ayat A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang memaksa harus diatur oleh UU”.

Arti dari frasa memaksa adalah Wajib dan bilamana kebijakan yang mewajibkan mematuhi syarat PCR harus terus dilanjutkan/wajibkan,maka pemerintah wajib mengeluarkan UU yang mengatur regulasi biaya tes PCR sehingga akan memiliki regulasi  dan dasar hukum yang jelas dalam penerapan wajib tes PCR tersebut sebagai syarat perjalanan.

Dengan adanya UU maka akan menjadi acuan dalam penerapan aturan turunannya melalui kebijakan pemerintah,sehingga tidak akan menjadi simpang siur dimasyarakat,seperti selama ini yang terjadi sejak Pandemi covid 19 melanda Indonesia.***(r/k65news).

Editor    : M. Fahrozi

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *