23 TAHUN LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) 19 Desember 2002 - 19 Desember 2025 "MITRA ANDA MEMBANGUN NEGERI"

Kabar65News

Menembus Peradaban

Penolakan Jasa Raharja Membayar Santunan Sesuai Penegasan UU NO.34 Tahun 1964 yang Bertentangan dengan UUD 1945

Oleh: Chandra Kirana, Mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Universitas Djuanda-Bogor

AWAL bulan November diiringi berita kecelakaan maut yang menewaskan suami istri selebriti tanah air,berita duka tersebut viral dari media nasional online maupun televisi,bahkan juga dimedia sosial dengan berbagai ragam tanggapan.

Namun kemudian yang menjadi perhatian saya adalah adanya berita Kasus kecelakaan lalu lintas tunggal seperti yang dialami oleh artis Vanessa Angel dipastikan tidak ditanggung oleh asuransi PT Jasa Raharja (Persero). Dikutif dari pemberitaan beberapa berita online nasioanal disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan.

Harwan menjelaskan bahwa santunan dari Jasa Raharja diberikan pada kejadian kecelakaan yang disebabkan alat angkutan lalu lintas jalan dan bukan terhadap kecelakaan tunggal.

PT Jasa Raharja, kata Harwan, adalah BUMN penyelenggara Program Perlindungan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang merupakan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, pemberian asuransi mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.

Hal itu juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut, akan mendapat hak pembayaran Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 

“Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa artis VA dan keluarga di luar jaminan Program Perlindungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan PT Jasa Raharja,” ujar Harwan melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 6 November 2021.

Seperti apa kejelasan landasan hukum yang menjadi alasan bagi pihak PT.Raharja untuk menolak memberi santunan kepada pihak keluarga korban?

Mari kita simak jebih detail perihal pasal dan bagaimana seharusnya menyikapi pertentangan dengan UUD 1945 acuan UU yang menjadi dasar penolakan dari PT.Jasa Raharja.

Sebelumnya ada  UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 yang mengatur tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan santunan ganda. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan/atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri. 

Kemudian UU tersebut diperbaharui dengan UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraanbermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

Sebuah contoh kasus tahun 2017 di Surabaya: Maria Theresia Asteriasanti istri dari Rokhim yang mengalami kecelakaan tunggal hingga meninggal dunia pada 24 Juli 2017. Rokhim menabrak pembatas jalan saat mengendarai Sepeda Motor.

Saat itu Jasa Raharja juga menolak untuk membayarkan santunan kepada pihak Ahli waris dengan mengacuh pada Jasa Raharja menganggap kecelakaan yang dialami Rokhim masuk kategori kecelakaan tunggal yang tidak mendapatkan santunan berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU no.34/1964.

Penolakan dari Jasa Raharja kemudian berbuah uji materi tentang pasal 4 ayat (1 )pada UU no.34/1964 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dikutif dari: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id 

yang berisi keputusan uji materi dari Pemohon Maria Theresia Asteriasanti dengan judul: AKHIR DARI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Kamis (26/4) Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 tentang penerima santunan asuransi bagi korban kecelakaan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU LLAJ) yang diajukan oleh Pemohon Maria Theresia Asteriasanti. Sidang yang di Ketuai oleh Anwar Usman serta Delapan Hakim Konsitusi ini dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Jasa Marga.

Pemohon Maria Theresia Asteriasanti yang merupakan warga Surabaya menyatakan kata “luar’ dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU LLAJ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,lebih lagi, Pemohon merasa sangat dirugikan karena PT Jasa Raharja yang memahami makna Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU LLAJ tidak berlaku untuk kecelakaan tunggal. Jasa Raharja juga mengatakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU LLAJ yang berhak mendapatkan santunan adalah orang yang berada di ‘luar alat angkutan’.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat jaminan sosial yang diatur dalam UU LLAJ memang hanya dimaksudkan dan dibatasi untuk kecelakaan terhadap mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan dan tidak tercakup kecelakaan tunggal. Hakim Konstitusi Saldi Isra juga membacakan pendapat Mahkamah yaitu bahwa “Oleh karena pembatasan yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 linear dengan semangat yang terkandung dalam undang-undang a quo, maka tidak terdapat ketidakpastian hukum terkait keberadaan Penjelasan norma Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan keberlakuannya telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,”

Lebih lanjut, Saldi Isra menjelaskan, yang dialami oleh suami Pemohon yaitu Alm. Sdr. Rokhim termasuk jenis kecelakaan tunggal dan memang tidak dapat ditanggung sesuai dengan UU LLAJ. Meski demikian, kepada keluarga bersangkutan telah diberikan santunan secara ex-gratia sebagai kebijakan perusahaan PT Jasa Marga sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor KEP/205.2/2013, tanggal 31 Oktober 2013.

Hakim Saldi Isra juga menambahkan bahwa asuransi yang dapat diterima suami Pemohon sebagai korban kecelakaan tunggal, dapat diperoleh dari asuransi kecelakaan kerja sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam hal ini kesempatan pemohon untuk memperoleh asuransi terkait kecelakaan tunggal yang dialami suami pemohon sama sekali tidak tertutup, melainkan terdapat sarana lain yang lebih sesuai.

Sehubungan dengan penjelasan Hakim Saldi Isra tesebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan keberadaan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum dan menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menilik dari bunyi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan pasal 4 ayat(1) UU no.34/1964 jo PP No 18 Tahun 1965 dari sisi penegasan undang-undang memang sangat jelas,hanya saja masyarakat juga perlu mendapat penjelasan dimana setiap tahun membayar pajak kendaraan bermotor juga harus membayar biaya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan),lalu kemudian UU yang mengatur dalam hal perihal pemberian santunan kecelakaan seperti halnya dalam penegasan pasal 4 ayat (1) UU no.34/1964 jo PP 18 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum,maka hak apa yang masyatakat dapatkan setelah melaksanakan kewajiban membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)?

Menurut pendapat saya frasa yang disampai oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra tentang ‘pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 telah bertentangan dengan UUD 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’, dan pasal 28I ayat (2) yang berbunyi: ‘Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.’

Adalah tidak beralasanmenurut hukum dan menyatakan menolak pemohon untuk seluruhnya, adalah pendapat yang prematur serta menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Masyarakat umum.

Yang dikatakan tidak beralasan menurut hukum,selain pasal 4 ayat(1) UU 34/1964 jo PP no.18 tahun 1965 justeru tidak relevan dan bertentangan dengan pasal 28D ayat(1) dan pasal 28I ayat(2) UUD 1945,dimana hukum maupun UU yang ada seharusnya tidak bertentangan dengan keberadaan penegasan yang termaktub dalam UUD 1945.

Tentunya menjadi sebuah pekerjaan rumah/PR bagi DPR,khususnya Komisi III sebagai salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Mengingat UU No.34 tahun 1964 sudah tidak relevan dan tidak sinkron dengan UUD 1945 sebagai sumber dari semua hukum dan UU yang ada,sementara UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan akibat diamandemen,sedangkan dalam hal ini pihak Jasa Raharja tetap mengacuh pada UU No.34 tahun 1964,sementara sumber landasan hukum dari UU tersebut yaitu UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen.

Sehingga UU no.34 tahun 1964,menjadi sebuah produk yang secara hukum jelas bertentangan denga UUD 1945 versi amandemen,demikian juga halnya dengan UU lain yang mengacuh pada UUD 1945 sebagai sumber hukum atas UU yang terkait dengan aspek hukum,dan sudah selayaknya juga harus direvisi guna menyesuaikan keberadaan UUD 1945 yang telah mengalami empat Kali amandemen,sementara UU yang mengacuh pada UUD 1945 tidak mengalami revisi untuk menyesuaikannya.

Satu sisi masyarakat dirugikan dengan hilangnya hak atas UU yang berlaku,sementara ada kewajiban membayar biaya SWDKLLJ(Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan) yang tidak bisa ditolak,dan saat terjadi kecelakaan tunggal dijalan raya korban yang telah melaksanakan kewajibannya ditolak dari pihak penerima sumbangan/premi untuk membayarkan santunan kecelakaan bilamana terjadi kecelakaan.

Tentunya bisa dipahami dan ditelaah secara seksama pasal 4 ayat(1) UU No.34 tahun 1964,jelas-jelas secara kasat mata telah bertentangan dengan pasal 28D ayat(1) dan pasal 28I ayat(2) UUD 1945,dimana pada saat keberadaan UU No.34 tahun 1964 belum ada pasal 28D maupun pasal 28I pada UUD 1945 sebelum terjadinya amandemen.

Semoga saja dalam hal ini,pemerintah maupun komisi III DPR RI dapat menyikapinya,agar tidak terus masyarakat yang dijadikan korban menjalankan kewajiban tanpa bisa mendapatkan haknya setelah menjalankan kewajiban setiap tahun membayar SWDKLLJ pada saat membayar pajak kendaraan bermotor.

Bisa dibayangkan kalau hal ini menimpa keluarga korban yang hidup dibawah kemiskinan,sementara pencari nafkahnya meninggal akibat kecelakaan dan tidak mendapatkan santunan satu rupiahpun,dibalik kewajiban yang sudah dilakukannya setiap membayar pajak kendaraan motor setiap tahun?

Menurut hemat saya seharus tidak ada alasan bagi pemerintah dalam hal ini PT.Jasa Raharja yang merupakan asuransi milik BUMN yang tujuannya untuk memberikan jaminan kecelakaan dan perlindungan asuransi akibat kecelakaan lalulintas dan dijalan raya,sebagai bentuk wujud jaminan sosial terhadap kematian akibat kecelakaan lalulintas jalan raya sesuai fungsi sumbangan dari SWDKLLJ yang masyarakat/korban bayarkan setiap tahunnya.

Sebab dengan demikian telah menyebabkan ketidak pastian hukum serta bertentangan dan menyalahi asas keadilan bagi masyarakat.

Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari sisi keadilan Menurut Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Sehingga harus dapat dipastikan bahwa UU No.34 tahun 1964,seharusnya diamandemen untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asas keadilan sesuai dengan penegasan dalam pasal 28D dan 28I UUD 1945,agar kepastian jamina hukum dan berkeadilan bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas dapat mendapatkan hak dari pembayaran SWDKLLJ yang dipungut oleh Negara setiap tahun pembayaran pajak kendara yang seharus mengcover semua kejadian kecelakaan lalulintas tanpa terhalang oleh UU yang justeru bertentagan dengan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada diIndonesia.***(r/k65news).

Editor    : M. Fahrozi

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *