23 TAHUN LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) 19 Desember 2002 - 19 Desember 2025 "MITRA ANDA MEMBANGUN NEGERI"

Kabar65News

Menembus Peradaban

Heboh, Akun Facebook Bupati Martin Rantan Dipalsukan, Ini Bahaya Berita HOAX

Oleh : S. Hadi, S.ST alumnus Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Jogjakarta, “Broadcast” 2015, dan kini sebagai staf di Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan sebagai Analis Media. 

UNDANG – UNDANG Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, dimana pada pasal 14 ayat 1 berbunyi : “Barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi– tingginya sepuluh tahun”.

Berita atau informasi hoax merupakan berita atau informasi palsu atau bohong yang tendensius (mempunyai maksud-maksud jahat) yang sengaja diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (jahat) untuk memanipulasi informasi (menipu) masyarakat yang minim literasi (kemampuan memilih dan memilah sebuah atau lebih informasi/berita :pen) yang dimaksudkan agar masyarakat yang mengakses informasi hoax tersebut menjadi tertipu sehingga mau bertindak, berbuat atau melakukan tindakan-tindakan  emosional tak terkontrol atau melakukan tindakan di luar batas-batas norma hukum (inkonstitusional) maupun norma sosial. 

Dikarenakan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh  pemberitaan/informasi bohong (hoax) tersebut, kemudian pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah-langkah konkrit atau tegas dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, dimana pada pasal 28 ayat 1 menyatakan : “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dana atau denda paling banyak 1 Milyar. 

Dengan dikeluarkannya undang – undang ini, penyebar berita hoax dapat dijerat dengan pasal pidana,  hal tersebut juga mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, dimana pada pasal 14 ayat 1 berbunyi : “Barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi– tingginya sepuluh tahun”. 

Belakangan ini, masyakat sosial media (netizen) Kabupaten Ketapang dihebohkan atas berdarnya informasi/berita hox dari akun facebook palsu (fake akun) yang mengatasnamakan Martin Rantan, yang notabane adalah Bupati Ketapang saat ini, Martin Rantan, SH.,M.Sos. 

Adapun berita/informasi hoax yang diunggah dalam story akun tersebut pada Jumat, (21/01/2022) pukul 11:42 WIB berbunyi : “Pengumuman buat warga ketapang yg honor yg mau ikut program prngangkatan PNS tampa tes segera hub saya ada 10 kursi lagi untuk guri dan dinas kesehatan….dan tim ses yg mau ngerjakan paket proyek awal tahun bias hubungi saya.” 

Menurut hemat penulis, konten tersebut sengaja diproduksi, ditransmisikan dan atau didistrubusikan melalui media sosial dengan tujun konstruktif oleh orang nirwawasan/pengetahuan yang boleh jadi lantaran kesumat akibat suatu hal yang bersifat personal. Terlihat, tulisan yang dibuat dan narasi yang sengaja dibangun jauh dari tulisan seorang politisi handal dan intelektual seperti Beliau. Untuk itu, penulis menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, untuk tidak mengakses akun fake (atau akun palsu) tersebut dan tidak mempercayai  segala unggahannya. 

Diinformasikan, atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang, malalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Doni Andriawan, S.STP.,ME telah menyikapi secara serius beredarnya berita dusta (hoax) yang mengatasnamakan Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos menggunakan fake akun facebook tersebut. Beliau telah memerintahkan Kepala Sub. Bagian (Kasubbag) Kominikasi Pimpinan Wulandari, S.STP untuk segera malaporkan perihal ini ke Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Ketapang  selaku dinas teknis yang secara tupoksi mempunyai kewenangan dalam upaya penertiban arus informasi, utamanya informasi dusta (hoax) di Kabupaten Ketapang agar dilakukan tindakan konkrit secepatnya.***(r/k65news).

Editor    : M. Fahrozi

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *