23 TAHUN LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN (LKBK) 19 Desember 2002 - 19 Desember 2025 "MITRA ANDA MEMBANGUN NEGERI"

Kabar65News

Menembus Peradaban

Beruntun WTP dari BPK RI untuk Kabupaten Ketapang, Begini Sekda Alexander Wilyo Berkata kepada Ketua DPRD M.Febriadi

KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan, SH.,M.Sos melalui Sekda Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si  kepada Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S. Sos.,M.Si, sebagai Pimpinan Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD TA. 2022 menyampaikan, bahwa Raperda Pertangungjawaban APBD TA. 2022 juga dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), yang mana audit tersebut harus sudah dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, Selasa (06/06/2023) di Gedung DPRD Ketapang.

Dikatakan Sekda, bahwa berdasarkan laporan hasil audit BPK RI melalui BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pemkab. Ketapang kembali diganjar dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ), pada Selasa (09/05/2023) di Pontianak.

Lebih lanjut disampaikan Sekda, bahwa Opini WTP tersebut telah diperoleh Pemkab. Ketapang untuk yang ke-9 kalinya secara berurut-turut. Hal ini  menggambarkan, kata Sekda lagi, bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan  yang baik dan merupakan hasil kerja keras kita bersama, baik oleh Pemerintah Daerah dan jajaran maupun DPRD Kabupaten Ketapang dan jajaran. Sekda berharap prestasi yang membanggakan ini tetap dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Juga dikatakan Sekda, bahwa selain pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, BPK RI juga melakukan  pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata Sekda lagi, terdapat beberapa catatan  dan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk segera ditindaklanjuti guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang pada tahun berikutnya.

“Dari pemeriksaan BPK terdapat catatan dan rekomendasi. Kami meminta agar segera ditindaklanjuti agar praktik dan  tata kelola  keuangan daerah kita semakin baik pada tahun-tahun depan”, ujar  Sekda.

Untuk menjadi pemahaman kita bersama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah laporan pemeriksaan dari BPK RI yang  menyatakan bahwa laporan keuangan pada entitas yang diperiksa, tersaji secara wajar dalam semua hal, menyangkut  material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.***(sh/k65news).

Editor : M. Fahrozi.

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *