Kepala OPD dan BUMD di Ketapang Perlu Dievaluasi, Ini Kabarnya
KETAPANG – Bupati dan Wakil Ketapang diminta untuk melakukan penyegaran terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun BUMD serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Ketapang setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Langkah itu dilakukan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2030.
Pemikiran tersebut dikemukakan Rustam Halim,S.H.,M.A.P.,M.Sos., Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik Ketapang kepada media ini, Selasa (11/03/2025) kemarin.
Menurut Rustam sebagaimana pernah dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu, bahwasanya dirinya memberi lampu hijau kepada kepala daerah terpilih untuk melakukan evaluasi bahkan pergantian kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Saya fikir sudah menjadi kewenangan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan pergantian kepala OPD, pimpinan BUMD dan TP2D,”ujarnya.
Visi, misi dan program kerja sudah tentu dilaksanakan oleh OPD dan BUMD sehingga Lembaga tersebut harus memiliki spirit dalam membangun daerah agar Ketapang dapat maju dan mandiri.
”Tanpa spirit dari pimpinan OPD dan BUMD mustahil visi dan misi dapat tercapai. Visi dan misi akan tercapai apabila ada kempokan tim yang solid,”katanya sembari menambahkan kepala OPD dan BUMD harus satu hati dan tekad dalam memajukan Ketapang.
Selain itu, dirinya juga meminta Bupati dan Wakil Bupati mengevaluasi pimpinan BUMD di lingkungan pemerintah kabupaten Ketapang. BUMD yang tidak mendukung visi dan misi dan program kerja harus dievaluasi total.
“Tujuan dibuatnya BUMD dalam rangka menambah pemasukan bagi Pemerintah Daerah. Kontribusinya harus jelas dan singnifikan dalam menggali potensi daerah,”katanya.
Menurutnya, keuangan BUMD harus transparan baik dalam penggunaan mau-un dalam pemasukan ke kas daerah. Masyarakat harus tahu apa yang telah dibuat dan apa yang direncanakan. BUMD harus memberikan keuntungan bagi daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah,”ujarnya.
Dirinya juga menyarankan agar TP2D dilakukan evaluasi, apa saja rekomendasi yang diberikan pada kepala daerah dan apa saja rencana ke depan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Ketapang.
”Saya menilai kinerja TP2d kurang maksimal, salah satunya kurang memberikan kontribusi dan ekpose ke publik atas perkembangan Pembangunan Ketapang sehingga perlu dievaluasi,”katanya.***(r/k65news).
Editor : M.Fahrozi.
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
