Rekaman Suara Diduga Wakil Ketua DPRD Ketapang Viral, Masyarakat Kalbar Heboh

KETAPANG – Masyarakat Kalimantan Barat dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga melibatkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Ketapang, Kalbar, H. Mat Hoji. Rekaman tersebut viral di media sosial dan grup wartawan.

Dari berbagai sumber yang dikumpulkan media ini, Selasa (13/11/2026), dalam rekaman tersebut terdengar percakapan yang diduga memuat permintaan uang hingga Rp300 juta kepada seorang warga Kecamatan Manis Mata berinisial SD. Uang tersebut diduga diminta dengan janji perkara hukum yang dihadapi SD dapat diamankan.

Dalam rekaman tersebut juga terdengar permintaan agar uang disiapkan jika ingin saling percaya. Pihak yang diduga Mat Hoji juga mengatakan terus terang kasus tersebut merupakan kasus orang besar yang menelepon Kapolres adalah Densus 88. Selain itu, dalam rekaman tersebut juga diduga mencatut nama sejumlah petinggi TNI-Polri untuk meyakinkan korban.

Kuasa hukum SD, Iga Pebrian Pratama dan Jakaria Irawan, kepada awak media menyampaikan, bahwa kliennya telah mengirimkan uang sebesar Rp300 juta melalui delapan kali transaksi ke dua rekening berbeda. Salah satu pemilik rekening berinisial HR diketahui merupakan mantan sopir pribadi Mat Hoji.

Kuasa hukum tersebut mengatakan telah melayangkan somasi kepada Mat Hoji agar uang yang telah dikirimkan dikembalikan. Ia menyebutkan, uang tersebut diminta dengan dalih biaya jasa pengacara untuk mengurus perkara di Polsek Manis Mata.

Ironisnya, perkara hukum yang dihadapi SD justru berlanjut ke persidangan, sehingga pihaknya meminta pertanggungjawaban.

Sementara itu, Mat Hoji membantah menerima uang untuk kepentingan pribadi. Ia mengaku telah mempertemukan SD dengan seorang pengacara kenalannya agar mendapatkan pendampingan hukum. Terkait transfer ke rekening mantan sopirnya, ia menyebut uang tersebut merupakan pembayaran jasa hukum dan honorarium pengacara yang menangani perkara SD.

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai hasil penyelidikan atas dugaan tersebut. Keaslian rekaman, konteks percakapan, serta tujuan uang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan makelar kasus tersebut secara transparan. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ketapang juga diharapkan dapat memberikan tanggapan terkait dugaan pelanggaran etik.***(h/k65news).

Editor : HAR.

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPATKAN IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”