Pemerintah Diminta Buat Sistem Jitu Agar Subsidi Gas Elpiji 3kg Diterima Masyarakat
PONTIANAK – Pemerintah diharapkan tidak ragu apalagi untuk membatalkan rencana menonsubsidikan gas elpiji 3kg.
“Rencana kebijakan itu sudah tepat. Sebab dilapangan kasus peyalahgunaan gas subsidi yang diperuntukan untuk warga miskin akan tetap terus terjadi, jika tidak ada kebijakan tegas, ” kata Harry A Daya Sekretaris Hiswana Migas Kalbar kepada wartawan Senin, (03/02/2020) di Kota Pontianak.
Dari hasil investigasi yang didapat dilapangan,di kota dan kabupaten di Kalbar, serta data dan wawancara berbagai sumber, bahwa kontrol untuk pengawasan gas elpiji 3kg hanya untuk orang miskin tidak jelas.Sehingga marak terjadi penyelewengan. Sehingga banyak terjadi persoalan, mulai dari siapapun boleh membeli, terjadi kelangkaan, harga subsidi tak berlaku atau tidak terkontrol, penjualan diluar wilayah, serta menjamurnya penjual eceran dan masih banyak persoalan lainnya.
“Rencana non subsidi elpiji 3kg dengan harga 30 hingga 35 ribu rupiah pertabung bisa diterima masyarakat. Selain harganya masih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, berat dan bentuk gas 3kg mudah dibawa. Beda dengan gas elpiji non subsidi 5kg yang harganya tidak terjangkau dan susah dibawa ibu rumah tangga atau pekerja rumah tangga, ” ungkap Harry.
Menurut Harry, jika subsidi 3kg tetap diterapkan, Pertama yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah orang yang berhak menerima subsidi yaitu orang miskin yang justru sulit mendapatkannya. Jika dapat pun harganya bisa 25, 30 ribu bahkan hingga 40 hingga 60 ribu rupiah pertabung jika makin ke pelosok atau ke daerah pedalaman.
Dan yang ke dua adalah pemerintah atau negara kita yang terus rugi akibat telah mensubsidi 50 persen setiap tabung. Bayangkan berapa besar kerugian itu.
“Yang diuntungkan yaitu pemakai yang tidak berhak, bisa orang mampu, restoran, pedagang, pegawai kantoran, PNS , pangkalan nakal, agen elpiji nakal,” kata Harry.
Harry juga menyayangkan sikap penolakan DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian SDM.” Saya berharap anggota dewan pusat lebih sering turun ke masyarakat. Biar tahu keadaan sebenarnya. Agar tidak salah nengambil keputusan. Jangan bicara demi masyarakat miskin tapi masyarakat miskin yang dibela tetap saja tidak mendapatkan hak haknya. Dan justru pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari subsidi tersebut.
Harry juga meminta Pemerintah dan DPR RI juga DPD RI segera membuat sistem yang jitu, agar subsidi gas elpiji 3kg bisa diterima oleh masyarakat yang benar benar miskin. ” Caranya bisa bekerjasama dengan dinas sosial di masing masing daerah kota dan kabupaten”, pungkas Harry.***(r/k65news).
Penulis : Fikri
Editor : Adjie Saputra
