Rencana Pemerintah RI Memulangkan 600 Eks ISIS, Chandra Kirana : Harus Ada Dasar Hukumnya

JAKARTA – Saat ini ramai dan menimbulkan gonjang ganjing sehubungan dengan berita yang tersebar luas rencana pemulangan 600 WNI simpatisan ISIS diluar negeri. Ditambah semangatnya Menteri Agama  Fachrul Razi yang telah meminta Ormas dinegeri ini untuk membina Eks Pengikut ISIS setelah dipulangkan ke Indonesia.

Ketua umum Seknas KPPJustitia Chandra Kirana pun angkat suara tentang rencana Pemerintah RI yang mau memulangkan para pengikut ISIS tersebut yang kini berada di Suryah:

“Dalam Hal ini bagi saya secara pribadi sah-sah saja kalau pemerintah punya rencana demikian,namun harus tahu dulu dasar hukum apa yang pemerintah gunakan untuk melakukan pemulangan simpatisan ISIS yang sudah jelas sesuai UU mereka sudah kehilangan haknya sebagai warga negara dengan keputusan mereka untuk bergabung dan berperang bersama ISIS,apa lagi mereka sudah membakar Pasport RI,secara otomatis kewarganegaraan mereka sudah hilang,” kata Pria asal Kalimantan Barat ini.

“Ada alasan yang disampaikan oleh Menkopolhukam yang mengatakan karena mereka itu WNI,kalau mengacuh pada pasal 23 UU no.12 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah RI No.2 tahun 2007 tentang kewarganegaraan,hak mereka sudah tidak lagi sebagai warganegara Indonesia,jad kalau alasannya karena WNI sudah tidak bisa lagi dapat kita terima,” ujar Chandra.

Lalu Chandra Melanjutkan,”Pemerintah harus tegas menegak Undang-Undang No.12 tahun 2006 dan PP no.2 tahun 2007 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana bunyi pada:

BAB IV

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
3. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
6. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
8. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia Kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Selanjutnya ketentuan UU No.12 tahun 2006 juga diatur oleh Peraturan Pemerintah perihal

Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa:

Setiap Warga Negara dapat dengan sendirinya mengalami kehilangan status kewarganegaraannya karena :

1.Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

2.Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

3.Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden;

4.Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

5.Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

6.Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

7.Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau;

8.Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

9.Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Jadi Pemerintah tidak bisa gegabah hanya memberikan alasan karena 600 Eks simpatisan ISIS itu adalah WNI tanpa memiliki dasar hukum yang kuat,sementara pihak yang menolak termasuk DPR tentunya ada dasar hukum yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan penerintah itu sendiri,dan bilamana mau dilakukan pemulangan tersebut maka pemerintah harus melakukan revisi pasal 23 pada UU no.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Jangan Sampai UU dan PP yang dibuat pemerintah,Justeru pemerintah sendiri yang melanggarnya,tegas Chandra yang juga Mahasiswa Fakultas Hukum Djuanda Bogor mengakhiri.***(r/k65news).

Editor     : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”