Bukan WNI Eks ISIS,Tapi ISIS Eks WNI
Oleh : Chandra Kirana, Ketua Umum Seknas KPPJustitia
BELAKANGAN ini begitu santer dengan wacana tentang pemulangan ISIS eks WNI sehingga banyak menimbulkan pergolakan dikarenakan mayoritas masyarakat bahkan dari berbagai Tokoh masyarakat melakukan penolakan terhadap pengikut ISIS eks WNI tersebut dan yang memaksa pemerintah hanya beberapa orang dan mereka yang menolak sudah dipahami latar belakang mereka mendesak pemerintah agar eks WNI pengikut ISIS itu dipulangkan ke tanah air.
Dasar penolakan masyarakat untuk menguatkan pasal 23 UU no.12 tahun 2006 dan PP no.2 tahun 2007 tentang Kewarganegaraan dan akibat yang disebabkan hilangnya warganegara seseorang.
Komnas HAM dengan dalil pemulangan eks WNI pengikut ISIS tersebut adalah perintah Konstitusi,namun Komisioner Komnas HAM tidak menyadari bahwa UU dan PP yang ada adalah wujud mempertegas apa yang sudah diamanatkan dalam UUD 1945 tentang Kewarganegaraan dengan Hak dan kewajibannya.
Namun ada sisi lain yang harus kita pahami bahwa Redaksi dan narasi penyebutan yang cenderung menggiring kita untuk terjebak dan mengakui dengan WNI eks ISIS dimana seharusnya yang benar Eks WNI pro/pengikut ISIS.
Karena saat mereka yang sebelumnya adalah WNI,menyatakan bergabung dan melakukan pengancaman sambil menyatakan keluar dari kewarganegaraan serta secara simbolis dengan membakar pasport RI,maka secara otomatis mereka bukan lagi WNI sebagaimana tercantum dalam pasal 23 UU no.12 tahun 2006 dan PP no.2 tahun 2007 tentang kewarganegaraan.
Karena mereka dengan kesadarannya juga menyatakan setia pada ISIS dan menyatakan permusuhannya kepada pemerintah Indonesia pada saat itu.
Jadi dikatakan bahwa mereka adalah korban,itu hanya dalil yang dicari untuk membenarkan apa yang sudah mereka lakukan agar terhindar dari sangsi hukum.
Pemerintah seharusnya tidak lagi menggunakan istilah WNI eks ISIS karena secara tidak langsung ada upaya mengiring pengakuan bahwa mereka masih merupakan WNI melalui jebakan istilah tersebut.
Oleh karena itu bermunculan dari beberapa orang seperti Mardani Ali Sera politisi PKS,Fadlizon politisi Gerindra,Sujiwo Tejo seorang Budayawan,Din Syamsudin mantan ketua MUI,Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat dan Fahrul Rahzy menteri agama RI serta komisioner Komnas HAM yang mengatakan pemerintah wajib memulangkan mereka karena mereka punya hak sebagai warganegara.
Hal ini wajar karena narasi yang diciptakan adalah WNI eks ISIS bukan ISIS eks WNI/Eks WNI Pro ISIS.
Kalau tetap ada WNI eks ISIS itu artinya sampai kapanpun ada klausul yang dihalalkan untuk memulangkan mereka keIndonesia walaupun landasan UU penolakannya jelas,namun opininya adalah kita mengakui istilah WNI eks ISIS yang memiliki makna dan arti mereka adalah WNI dengan tanpa memaknai ISIS yang seharusnya menjadi Subtansi utama dan alasan penolakan rakyat Indonesia terhadap pemulangan eks WNI pro/pengikut ISIS.
Selama istilah WNI eks ISIS tetap digunakan cepat atau lambat wacana pemulangan eks WNI pro/pengikut ISIS pasti akan terjadi,karena ada dasar dan dalil membenarkan hal itu terjadi,yaitu mereka adalah WNI dan bukan eks WNI,secara hukum tata bahasa penulisan akan memiliki makna dan pemahaman untuk membenarkan suatu dalil.
Selama ini kita sedang digiring untuk mengakui dan membenarkan bahwa benar mereka adalah WNI eks ISIS bukan Eks WNI pro/pengikut ISIS atau yang seharusnya adalah ISIS Eks WNI,karena frasa tatabahasa yang berbeda akan menjadikan pemahaman yang berbeda.
Selama istilah WNI eks ISIS digunakan maka,tetap ada pembenaran terhadap pemulangan ISIS eks WNI ketanah air.***(r/k65news).
Editor : Adjie Saputra
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
