Omnibus Law Dibalik Harapan dan Kegelisahan

Oleh : Chandra Kirana, Mahasiswa Semester IV Fakultas Hukum Universitas Djuanda-Bogor

GEJOLAK Pendapat dengan kemunculan wacana RUU Omnibus Lawa,menimbulkan aksi yang sangat beragam berdasarkan pengetahuan serta Tingkatan intelektual yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini,dan juga menimbulkan Protes serta bermunculan riak diberbagai kalangan dengan beragam komentar.

Omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Harus betul-betul dicermati dengan jeli,sebab tidak mungkin akan menimbulkan banyak masalah pada saat penerapan dikemudian hari,dan ada kemungkinan akan ada pertentangan dengan keberadaan pasal-pasal tertentu di UUD 1945,dan juga UU tentang HAM.

Pembahasan dan penyelesaian di DPR,sebab selama ini kita ketahui bahwa banyak RUU yang dibahas dan kemudian di Sahkan DPPRI banyak yang menimbulkan masalah.

Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara dengan mencabut atau mengubah regulasi dan pasal-pasal pada beberapa UU dengan tujuan untuk merampingkan jumlah regulasi UU yang ada,Yang bertujuan untuk membuat penyederhanaan peraturan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Tetapi seharusnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah UU dan regulasinya, melainkan juga harus dari segi konsistensi,efektifitas,ketepatan pengaturannya. Sehingga prosedur juga lebih bisa sederhana dan efektif. Terobosan Omnibus Law yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memiliki Tantangan yang akan sangat berat,sebab dalam sejarah diIndonesia hal demikian belum pernah dilakukan oleh kepala Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tentunya harus betul-betul dikaji dan teliti secara cermat dengan melibat berbagai pakar dibidangnya,termasuk akademisi-akademisi serta ahli hukum dan UU.

Mengingat secara politik, hal ini masih asing buat politisi yang ada saat ini. Ada juga kemungkinan DPR belum punya kemampuan dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk membahas model UU seperti ini walaupun prosesnya tidak jauh berbeda dari Proses pembuatan UU secara umum,namun secara teknis memerlukan keahlian dan pengkajian secara khusus dan berbeda seperti pembuatan UU yang lain.

RUU ini beda karena terkait dengan pencabutan UU dan mengubah banyak UU,dan akan menimbulkan negosiasi di DPR karena faktor kepentingan Politik yang akan lebih dominan dalam perindingan antara pemerintah dengan DPR yang merupakan reprentasi dari perwakilan-perwakilan partai politik,walaupun mereka memiliki label wakil rakyat dan belum tentu dapat utuh mewakili kepentingan rakyat.

Selain itu sekalipun mayoritas anggota DPR di DPRRI adalah koalisi pemerintah,belum tentu akan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah yang tujuan dari RUU Omnibus Law untuk kesejahteraan Rakyat serta penerapan UU yang efektif. Bilamana kepentingan kelompok yang lebih mendominasi maka hasil finalisasinya juga tidak akan efektif dan akan mengalami nasib sama halnya dengan UU lain yang berlaku.

Dalam draf beleid itu, terdapat sejumlah pasal yang jika diloloskan akan membuat eksekutif bisa lepas. Di antaranya adalah Pasal 166 dan Pasal 170. Pasal 166 menyebutkan bahwa peraturan daerah bisa dicabut dengan peraturan presiden.

Contoh Pasal 170 menyebutkan pemerintah dapat mengubah UU menggunakan peraturan pemerintah.

Regulasi yang seperti jelas-jelas melampaui regulasi lain yang sudah ada. Karena UU tidak lazim bahkan tidak pernah ada diubah atau diganti dengan Peraturan Presiden(Perpres)atau pun oleh Peraturan Pemerintah(PP),Namun hanya dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(PERPU),Frasa dalam pasal-pasal ini betul-betul harus dicermati agar tidak kemudian menimbulkan multitafsir dan persepsi yang menimbulkan masalah serta bertentangan dengan semua regulasi yang telah ada termasuk dengan UUD 1945:

1.UUD 1945 Pasal 4 ayat 1: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

2.UUD 1945 Pasal 5 ayat 2: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

3.UUD 1945 Pasal 18B Ayat 1: Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

4.UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2: Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

5.UUD 1945 Pasal 20 Ayat 4: Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

6.UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Sehingga tidak bisa tergesah baik dalam melakukan kajian dan pembahasan,sebab banyak pasal yang akan menimbulkan pertentangan dengan keberadaan UU yang ada sebelumnya khusus UUD 1945,dimana dalam satu sisi untuk menyederhanakan regulasi pasal dan UU yang ada,namun disisi lain ada pemenuhan hak yang lebih tinggi dan juga ada pelanggaran hak pada sisi regulasi lainnya.

Seharusnya sebelum dibahas lebih lanjut dan proses sambil berjalan Pemerintah melakukan Sosialisasi dengan melibatkan akademisi dan mahasiswa hukum,serta stekholder masyarakat dan para pakar dan ahli dibidang hukum dan UU,baru kemudian hasil sosialisasi dilapangan yang dihasilkan melalui diskusi dijadikan kajian dan pertimbangan untuk masukan dan melengkapi Rancangan dan pemikiran yang sudah ada. Jujur saja saya secara pribadi menyangsikan kemampuan yang dimiliki anggota DPR yang ada,karena kita sudah ketahui dan lihat sangat banyak UU atau peraturan yang dihasilkan jarang dapat efektif dan seringkali justeru menambah beban dan masalah bagi masyarakat. Sejak dulu semua UU setelah disahkan baru diadakan Sosialisasi dan memaksakan masyarakat mau tidak mau,paham tidak paham,siap tidak siap harus terima. Seharusnya pada saat proses rancangan Sosialisasi dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi dan aspirasi dari masyarakat,serta masukan-masukan dari berbagai pihak agar RUU yang kemudian disahkan dan diberlakukan dapat berlaku dan berjalan efektif dan selaras dengan UUD 1945,serta regulasi peraturan dan perundang-undangan yang lain.***(r/k65news).

Editor     : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”