Bupati : Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Ketapang 2019 Masih Relatif Rendah

KETAPANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pondasi dalam penerimaan pendapatan daerah dan merupakan modal dasar bagi daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan di daerah.

Demikian antara lain disampaikan Bupati Ketapang melalui Sekda H.Farhan,SE,M.Si dalam sambutannya pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Bersama Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Kesepakatan Produksi, Proteksi, Inklusi (PPI) dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ketapang Berbasis Agro Industri Secara Berkelanjutan Tahun 2020 yang berlangsung di Aula Rapat Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Ketapang, Selasa (18/02/020) pagi.

Selanjutnya disampaikan Farhan, bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan APBD Kabupaten Ketapang pada tahun 2019 masih relatif rendah hanya sebesar 8%, sedangkan kontribusi terbesar masih bersumber dari Dana Perimbangan sebesar 76% dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 16%.

“Kabupaten Ketapang memliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar terutama dari sektor perkebunan kelapa sawit. Industri perkebunan kelapa sawit dapat mengoptimalkan keunggulan komparatif Kabupaten Ketapang yang berbasis pada Sumber Daya Alam dengan meningkatkan nilai tambah produk dan tetap menjaga keberlangsungan ketersediaan Sumber Daya Alam Dalam jangka panjang dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan”, kata Sekda Farhan.

Sebagai salah satu komuditas unggulan, lanjut Sekda, sawit akan memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Kabupaten Ketapang karena berperan bagi akselerasi perekonomian, antar lain: 1. Penyerapan tenaga kerja; 2. Pengentasan kemiskinan; 3. Bahan baku industri dan penciptaan nilai tambah; 4. Pemerataan pembangunan ekonomi wilayah; 5. Pengembangan biofuel berbasis sawit sebagai basis energy nasional (B-30, B-50 dan B-100); 6. Penerimaan pendapatan daerah; dan 7. Sebagai bahan ekspor dan kontribusi devisa.

“Sehubungan dengan itu dalam rangka upaya menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai primadona dalam penerimaan pendapatan daerah terutama dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan khususnya dari deviden/bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), saya mendukung dan sangat menyambut baik adanya penyusunan rencana aksi bersama antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), dan perusahaan swasta dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui kesepakatan produksi, proteksi, inklusi (PPI) dan percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi Kabupaten Ketapang berbasis agro industri khususnya perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan”, tandas Farhan.

Disampaikan Sekda Farhan, bahwa tujuan dari rencana aksi bersama tersebut diantaranya adalah ;1. Membangun kerjasama dan mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan untuk mempromosikan tindakan yang berkontribusi pada percepatan pengembangan ekonomi secara berkelanjutan; 2. Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Periode 2016 — 2021 dan mewujudkan misi ketiga, misi kelima, dan misi keenam yaitu ; pembangunan dan Kabupaten Ketapang, a. Misi ketiga adalah meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komuditas unggulan daerah; b. Misi kelima adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan  desa; c. Misi keenam adalah meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan sasaran dari rencana aksi bersama yang akan dicapai diantaranya adalah: 1. Meningkatkan hasil produksi minyak sawit berkelanjutan di Kabupaten Ketapang hingga 30% yang berasal dari perkebunan swasta dan kebun sawit petani mandiri. 2. Menyediakan mekanisme insentif dan hubungan pasar untuk pabrik atau perkebunan untuk menerapkan produksi berkelanjutan; 3. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang melalui deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan meningkatkan penerimaan pendapatan desa melalui bagi hasil badan (BUMDES); 4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Ketapang memiliki jaringan kerjasama dengan para pihak di Ketapang secara profesional; 5. Mengurangi laju deforestasi hingga 50%.

“Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BUMN PT. Waskita Karya yang telah hadir dan khusus kepada BUMN PT. Waskita Karya diharapkan dapat berinvestasi serta berpartisipasi dalam percepatan pembangunan inprastruktur penunjang pembangunan ekonomi Kabupaten Ketapang berbasis agro industri secara berkelanjutan”, kata Farhan.

Farhan juga menyampaikan, bahwa penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut, merupakan agenda yang sangat penting dalam merumuskan rencana aksi bersama, maka dirinya berharap kepada para peserta rapat koordinasi agar dapat menghasilkan rumusan dan dokumen rencana aksi bersama dalam percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Ketapang berbasis agro industri secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Periode 2016 – 2021.***(r/k65news).

Gambar : Dokumen Humas dan Protokol Setda Ketapang.

Penulis  : Widdy

Editor    : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”