Dampak Covid-19 Rakyat Akan “Gantung Sendok”, Pejabat Negara Diminta Sumbangkan Gajinya
JAKARTA – Dampak dari kebijakan untuk memutus mata rantai penularan virus corona 19 atau covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir itu, saat ini sudah mulai terasa keluh kesah rakyat, terutama mereka yang hidup dalam katagori perekonomiannya yang belum beruntung.
Dengan terus berjalannya waktu kebijakan yang dibuat itu, maka keuangan mereka yang ekonominya belum beruntung tersebut, dipastikan saat ini dompetnya sudah mulai menipis dan bahkan akan segera “gantung sendok” guna menyambung biaya hidup mereka yang semakin tinggi. Pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan..??
Untuk menjawab hal itu, secara khusus media ini berhasil menghubungi Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner yang juga adalah Pengamat Nasional ini melalui telpon selulernya, Minggu (12/04/2020) malam.
Disampaikan Emrus, bahwa dirinya juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa orang pekerja harian atau kerja serabutan, dimana mereka itu sudah merasakan dampak pandemi covid-19 ini, bahkan di sosial media mereka yang belum beruntung tersebut, mengeluh dan menangis karena perekonomiannya sangat terganggu.
“Oleh karenanya, Pemerintah Pusat, harus segera mencairkan alokasi dana bagi saudara saudara kita yang belum beruntung itu, dan Pemerintah Pusat harus langsung transfer ke rekening orang yang bersangkutan, jangan lagi melalui Mentri Dalam Negeri, kemudian Gubernur, Bupati, Walikota dan seterusnya. Caranya, harus dikoordinir di tingkat RT, jangan Kelurahan atau Kades, karena Kelurahan atau Kades terlalu luas, dan orang yang dekat dengan masyarakat secara sosiologis dan psikologis bukan Kepala Desa bukan pula Lurah, tetapi Ketua RT, karena mereka ada hubungan sosiologis dan psikologis dengan warganya”, papar Emrus.
Di RT, lanjut Emrus, bisa dikoordinasikan dengan Dasawisma, jadi RT dipecah menjadi beberapa kelompok, di kelompok ini misalnya 10 rumah tangga, pasti mereka tahu siapa yang tidak mampu disitu, jadi oleh karena itu keberadaan Dasawisma ini langsung bisa dilaporkan kepada Menteri Keungan, tapi harus jelas alamatnya.
“Untuk di Kementrian Keuangan harus dibentuk tim, bisa saja tim itu dari Mahasiswa, kemudian data masuk ke Kementrian Keuangan langsung ditransfer, ini artinya, saya katakan tindakan langsung kepada orang yang merasakan, jika bertahap atau berjenjang bisa saja uang itu hilang tidak tepat sasaran dan prosesnya juga bisa lama. Kalau nanti sudah ditransfer, ternyata di RT tersebut oknum warga ini melakukan tindakan tidak jujur, misalnya mengaku tidak mampu, tapi ternyata dia mampu, maka dia harus diberi sanksi tegas”, papar Emrus, seraya menyatakan agar RT mengkoordinir siapa yang mampu dan tidak mampu, dan yang mampu menyumbang, jadi Dasawisma ini melapor ke RT mana yang berpenghasilan menengah keatas menyumbang, jadi ada semacam kebersamaan.
Selain itu Emrus juga berpendapat, bahwa bagi Pejabat Pemerintah Daerah setempat, yang telah mengalokasikan dana dana yang harusnya mereka gunakan untuk pembangunan fisik, agar ditunda dulu, fokuskan dulu pada kebutuhan rakyat saat ini, sehingga tertolonglah mereka yang lemah, jadi ditunda dulu kegiatan pembangunan fisik itu, baru kemudian dibagikan kepada mereka yang ekonominya belum beruntung itu, tentu dengan catatan ada pengawasan.
“Pejabat negara, pejabat pemerintah pusat sampai daerah, potong gajinya, atau sumbangkan beberapa persen, seperti Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang telah menyumbangkan seluruh gajinya untuk penanganan covid-19 itu, harusnya semua pejabat kita meniru beliau itu”, ungkap Emrus.
Lebih lanjut Emrus Sihombing berkata, andaikan saja semua para pejabat, mulai dari Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Anggota DPR dan lain lainnya, menyumbangkan gajinya kepada rakyat yang belum beruntung itu yang notabene adalah juga pendukung dan mempunyai andil besar dengan suaranya pada Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilwako dan Pileg, telah menjadikan mereka sebagai pemimpin dan pejabat di negeri ini, maka tidaklah salah jika mereka membagikan rezekinya pula atau paling tidak meringankan beban rakyatnya. Kalaupun ini dilakukan, Emrus yakin, sampai habis masa jabatannyapun, mereka (para pejabat-red) itu masih bisa makan, dibandingkan dengan rakyat yang ekonominya belum beruntung itu.
“Termasuk semua tunjangan tunjangan, perjalanan dinas dan lain lain, hendaknya dialokasikan untuk membantu mereka yang belum beruntung itu, karena menurut saya mereka yang belum beruntung itu sangat banyak, coba lihat di DKI Jakarta, sudah banyak yang protes, karena mereka tidak kebagian sembako, dengan alasan mereka tidak terdata. Jadi tidak ada alasan karena tidak terdata, lalu tidak dapat bagian rezeki itu. Saya kritik Pemda DKI Jakarta, karena warganya tidak terdata, lalu tidak dapat bagian, itu tidak boleh. Sama dengan begini analoginya, dulu waktu kita Pemilu dan Pilkada tidak terdaftar, tapi asal bawa KTP bisa memilih”,ungkap Emrus Sihombing.
Selanjutnya Emrus Sihombing juga menekankan, agar para Anggota DPR yang predikatnya melekat sebagai Wakil Rakyat termasuk Pengurus Partai Politik, harus juga bertanggungjawab atas kebutuhan minimal orang orang yang secara ekonomi belum beruntung, karena mereka juga adalah bagian dari Anggota DPR dan Parpol itu.
“Ketika orang orang yang secara ekonomi belum beruntung ini kita bantu kebutuhan mereka untuk sehat, maka saya yakin tubuh mereka akan kuat, dan kecil kemungkinan virus corona itu berpengaruh bagi kehidupan mereka. Jadi bantulah orang dan itu sekaligus membantu dirimu”, pungkas pengamat Nasional ini.***(r/k65news).
Editor : Adjie Saputra
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
