Rustam Halim : Soal Penanganan Karhutla, Jangan Saling Menyalahkan
KETAPANG – Persoalan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalbar, jangan sampai saling menyalahkan, apalagi bertendensi “mengadu domba” kepala daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati.
Pernyataan tersebut dikemukakan Rustam Halim, S.H.,M.A.P.,M.Sos., Pemerhati Kebijakan Publik di Ketapang menanggapi pemberitaan yang berkembang di media sosial, seolah-olah kepala daerah tidak kompak dalam penanganan karhutla di Ketapang.
Menurut Rustam, kepala daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas pokoknya, termasuk dalam penanganan karhutla. “Disamping tugas penanganan karhutla, kepala daerah melalui organisasi perangkat daerah juga harus melaksanakan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat,”kata Rustam, Rabu, (09/09/2026) kepada media ini.
Rustam menegaskan sudah dipastikan kepala daerah tidak terjadi perbedaan pandangan dan langkah dalam menangani karhutla di Ketapang.
“Tatkala seorang bupati turun ke lapangan, bukan berarti wakil bupati tidak pro dalam penanganan karhutla. Sebaliknya, tatkala wakil bupati turun ke lokasi karhutla, bukan berarti bupati tidak pro terhadap persoalan karhutla. Bisa jadi ada persoalan karhutla yang sedang dikerjakan oleh bupati atau wakil bupati, misalnya soal bantuan alat pemadaman, bantuan air bersih, memimpin rapat karhutla dan sebagainya. Hal ini perlu penanganan serius dari pimpinan daerah,”ujar Pengacara itu.
Lanjutnya, seorang kepala daerah turun langsung ke lokasi hingga masuk hutan merupakan bentuk pertanggungjkawaban kepala publik bahwa kepala daerah telah melihat langsung lokasi karhutla.
“Tugas utama kepala daerah memberikan intruksi kepada satuan pelaksana, relawan maupun warga yang membantu di lapangan. Tidak salah kepala daerah memberikan dukungan semangat bahkan logistik kepada petugas, relawan dan warga yang bekerja memadamkan karhutla,”katanya.
Menurut Rustam, mengingat karhutla merupakan musibah, dirinya meminta jangan ada pernyataan-pernyatan yang menyalahkan kepala daerah bahkan mengarah pada “adu domba”.
”Kita menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan karhutla, bupati dan wakil bupati harus kompak hingga selesai masa pemerintahan kelak,”pinta Rustam.***(h/k65news).
Editor : HAR.
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPATKAN IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
