Bupati Ketapang Pastikan Penanggulangan Karhutla Tetap Berjalan, Hotspot Berkurang Drastis

KETAPANG – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memastikan kesiapsiagaan personel dan peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus berjalan.

Hal tersebut disampaikan Alexander Wilyo saat melakukan pengecekan kesiapsiagaan alat dan personel BPBD di Ketapang, baru-baru ini.

Bupati menjelaskan bahwa petugas BPBD masih bertugas di lapangan untuk melakukan pengecekan situasi dan pemadaman di beberapa titik api. Berdasarkan pantauan satelit, hotspot di Kabupaten Ketapang sudah jauh menurun.

Dari data tersebut, wilayah tengah hingga utara Ketapang hampir tidak ada lagi hotspot. Sisa hotspot terkonsentrasi di wilayah selatan, terbanyak di Kecamatan Kendawangan dan wilayah yang berbatasan dengan selatan dan barat Ketapang.

Tim BPBD telah diturunkan ke sejumlah lokasi, khususnya Desa Air Hitam dan kawasan cagar alam di Kecamatan Kendawangan yang masih terjadi kebakaran.

Pada kesempatan itu, Bupati mengimbau kepada seluruh masyarakat dan semua pihak untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam bentuk dan tujuan apapun.

Ia menyebutkan, saat ini masih dalam masa kekeringan. Setelah sempat turun hujan, hampir dua minggu terakhir tidak ada hujan sehingga asap kembali naik dan pekat. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas sekolah anak-anak kembali terganggu.

Menurutnya, asap tidak memiliki identitas dan tidak dapat dibendung karena bisa bergerak ke selatan maupun utara. Sumber asap tidak hanya berasal dari Kendawangan, namun juga dari wilayah lain di luar Ketapang.

Ia berharap hujan segera turun merata, tidak hanya di Kalimantan Barat tetapi di seluruh wilayah Kalimantan, agar api dapat padam secara menyeluruh.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memberikan bantuan penanggulangan karhutla di Ketapang, berupa peralatan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan water bombing. Bantuan juga datang dari Jepang berupa helikopter Chinook untuk pemadaman.

Selain itu, Pemkab Ketapang juga mendapatkan bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar. Dana tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk pengadaan alat-alat penanggulangan.

Ia menjelaskan, alokasi tersebut diarahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran yang menyedot hampir separuh dari anggaran Banpres.

Selanjutnya, Pemkab akan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di seluruh desa, dengan minimal 10 orang per desa. Setiap desa akan diberikan bantuan sarana prasarana pemadam kebakaran lengkap, mulai dari mesin, selang, nozzle, hingga seragam atau OPD bagi anggota MPA, sehingga dapat langsung melakukan penanggulangan awal bersama kepala desa.

Sisa anggaran akan digunakan untuk pengadaan peralatan darurat untuk seluruh desa di Ketapang dan satu unit alat pengukur Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Dinas Lingkungan Hidup, karena alat yang tersedia saat ini hanya satu.

Bupati menegaskan, alokasi Banpres tersebut secara umum digunakan untuk pengadaan alat, tidak untuk hal lain.

Saat ini proses pengajuannya di bagian keuangan masih menunggu evaluasi dari Gubernur melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk kemudian segera dieksekusi oleh dinas terkait seperti BPBD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).***(adv/k65news).

Editor : HAR.

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPATKAN IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”