Kapolda Kalbar Didi Haryono Buka Rakernis Fungsi Harkam Jajaran Polda Kalbar di Pontianak
PONTIANAK – Polda Kalbar menggelar Rakernis Fungsi Harkam Tahun 2019 di Aula Hotel Aston Pontianak, Kamis (20/6/2019). Acara dibuka langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspketur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH pada pukul 09.00 WIB.
Selain Kapolda Kalbar Kegiatan ini dihadiri juga oleh Wakapolda, Irwasda, Para Pejabat Utama Polda Kalbar, Dekan FKIP Universitas Tanjungpura, Prof. DR. H. Chairil Effendi, MS, para narasumber dan para peserta rakernis fungsi harkam jajaran Polda Kalbar.
Diawal sambutannya, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspketur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pengemban fungsi harkam jajaran Polda Kalbar atas kinerja dan dedikasinya selama ini, yang terus berupaya menampilkan aktivitas, prestasi, dan kinerja terbaik polri melalui tugas – tugas pelayanan polri yang diberikan kepada masyarakat, sehingga agenda prioritas pemerintah tentang menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, dapat dirasakan masyarakat melalui kehadiran polri di tengah-tengah mereka, terutama dari fungsi harkam polri jajaran Polda Kalbar,”.
Kegiatan ini merupakan momentum yang sangat penting dan berharga, gunakan kesempatan ini sebagai sarana mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan tugas yang telah lalu, serta manfaatkan untuk menyusun rencana program fungsi harkam yang akan di gulirkan kedepan.
“Melalui kegiatan ini saya yakin fungsi harkam polri jajaran polda kalbar akan semakin dapat diandalkan dalam mengawal perjalanan Polri khususnya polda kalbar menuju organisasi yang lebih baik,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspketur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dijelaskannya, bahwa pengaruh globalisasi melalui trend media sosial semakin masif dan terstruktur, menjadikan tantangan pelaksanaan tugas kita kedepan semakin kompleks. Polri yang diberi amanat berdasarkan undang-undang untuk memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dituntut mampu menjamin terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan teratur bersama seluruh stake holders.“Menyikapi hal ini Polri khususnya jajaran harkam polda kalbar hendaknya mampu mendayagunakan seluruh potensi kekuatan yang dimiliki, untuk mengantisipasi dan mengelola berbagai potensi kerawanan, agar tidak berkembang luas dan mengganggu kondusifitas wilayah yang telah terpelihara dengan baik,” tutur Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspketur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Seseorang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dari tingkatan paling dasar. lalu setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, seseorang akan termotivasi untuk mendapatkan kebutuhan pada tingkatan kedua, dan begitu seterusnya.
“Keamanan atau rasa aman menempati posisi ke-dua setelah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seperti makan, minum, tempat tinggal, dll. maka dari itu, harus kita sadari bahwa faktor keamanan merupakan suatu kebutuhan yg penting bagi setiap individu dalam keberlangsungan hidupnya,” ungkap Inspketur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH.
Mencermati perkembangan situasi kamtibmas akhir-akhir ini, penerapan democratic policing sebagai paradigma pemolisian pada era demokrasi yang berlandaskan pada filosofi yang memberikan penghormatan hak asasi manusia dan hak ecosos sebagai salah satu konvenan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya setiap manusia sangatlah tepat.
Hal ini sesuai dengan konsep democratic policing yang mengacu pada orientasi utama penegakan hukum (rule of law) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Landasan democratic policing terdapat pada kehadiran polisi sebagai penegak hukum dan polisi sebagai institusi sipil masyarakat. Fungsi harkam yang diemban oleh Kepolisian merupakan konsep yang lebih modern, dimana polisi ingin membagi beban pemolisian kepada masyarakat melalui kemitraan dengan ciri-ciri kontrol oleh warga masyarakat dan skenario pemolisian yang humanistic.
Democratic policing juga harus diinterpretasikan sebagai kemampuan polisi untuk mampu menjaga kearifan lokal sebagai nilai penting yang dipunyai oleh masyarakat kalbar dengan segala keragamannya.
Salah satu kekuatan penting, bagian dari institusi kepolisian yang harus didayagunakan adalah fungsi harkam polri yang mengemban tugas untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat yang dibebankan kepada polri untuk memelihara ketertiban masyarakat.
Direktorat Binmas, Direktorat Sabhara, Direktorat Pamobvit serta Direktorat Polairud sebagai pengemban fungsi Harkam jajaran Polda Kalbar.
“Saya berharap penerapan democratic policing dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk kegiatan harkamtibmas di seluruh wilayah kalimantan barat. jalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi secara intensif untuk membangun sinergitas dan soliditas dengan seluruh stake holders pendukung guna mewujudkan kalimantan barat yang semakin aman,” pungkasnya.***(SP/K65News).
Gambar : Dokumen Humas Polda Kalbar untuk kabar65news.com
Penulis : Cucu Syafiyudin
Editor : Fahrozi
_____________________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
