Pendekatan Kolaboratif Multipihak Strategis untuk Kelola Isu Strategis Lanskap Ketapang Selatan: Kebakaran Hutan/Lahan, Kawasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat
KETAPANG – Di Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis (21/11/ 2019) bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati, sekitar 100 peserta Perwakilan dari Pemerintah, Industri, Komunitas dan Masyarakat Sipil bertemu di Kota Ketapang. Peserta merupakan anggota kelompok kerja yang terbentuk lewat forum serupa pada tanggal 15 Juli tahun ini dan pihak terkait. Lokakarya lanjutan ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi nyata secara kolaboratif multipihak dalam penanganan beberapa isu yang cukup sulit terkait Lanskap Ketapang Selatan. Lokakarya multipihak ini diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan dukungan dari Aidenvironment, Global Environment Center (GEC) dan IOI Group.
Saat ini telah terbentuk tiga kelompok kerja lewat sebuah forum kolaborasi multipihak yang dilaksanakan di Hotel Aston Ketapang pada tanggal 15 Juli 2019. Kelompok-kelompok kerja tersebut terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, perwakilan perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Ketapang Selatan, dan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak untuk isu lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Setiap kelompok kerja akan menangani tantangan dan isu strategis terkait Lanskap ini yaitu isu kebakaran hutan dan lahan, isu pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Lanskap Ketapang Selatan meliputi 750.000 hektar area yang terdiri dari kawasan hutan, gambut, perkebunan, padang rumput dan 53 Desa di bagian selatan dari Kabupaten Ketapang. Kawasan ini masuk di dalam batas administrasi 4 kecamatan yaitu Kendawangan, Manis Mata, Air Upas dan Singkup. Lanskap tersebut juga mencakup Cagar Alam Muara Kendawangan yang luasnya sekitar 150.000 hektar, salah satu area konservasi paling luas di Provinsi Kalimantan Barat, beberapa kawasan hutan lindung dan dua danau yaitu Danau Belida dan Danau Gelinggang.
Dengan karakter geografis dan potensi sumber daya alam yang sangat besar, ternyata tiga perempat dari desa-desa di wilayah ini pembangunannya masih sangat tertinggal dan produktivitas pertanian masyarakatnya juga sangat rendah. Pembangunan di wilayah tersebut saat ini didominasi oleh tujuh kelompok perusahaan kelapa sawit besar dan 4 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang wilayah konsesinya mencakup 55% dari keseluruhan wilayah Lanskap Ketapang Selatan. Kondisi ini mendorong forum sebelumnya untuk membentuk kelompok kerja untuk 3 isu strategis yang dinilai urgensinya sangat tinggi untuk saat ini, yaitu Kebakaran Hutan/Lahan, Pengelolaan Kawasan konservasi dan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat.
Bupati Ketapang Martin Rantan terkait inisiatif ini selanjutnya mengatakan “Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Lanskap Ketapang Selatan terlalu sulit untuk diatasi oleh pemerintah atau sektor swasta sendiri. Kami menghimbau agar semua pemangku kepentingan di wilayah ini untuk berkolaborasi dan mensinergikan upaya-upaya mereka dengan Rencana Pertumbuhan Hijau dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Lanskap ini”.
Paska forum yang lalu, setiap kelompok kerja telah beberapa kali bertemu juga secara informal dan formal untuk membahas dan membuat rencana aksi kedepannya terkait isu strategis yang ditangani.
Kelompok kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) telah menghasilkan beberapa rencana kerja yaitu memetakan peran berbagai pemangku kepentingan terkait, meningkatkan upaya pencegahan melalui pembuatan zonasi kecil pada area kerja untuk memaksimalkan fungsi patroli, melakukan sosialisasi terpadu kepada masyarakat, memperkuat jaringan komunikasi antar pihak melalui forum Karhutla dan mengintegrasikan sarana dan prasarana terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla seperti dengan pembuatan embung air sebagai fasilitas penanggulangan karhutla dengan sumber air dari sungai dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kelompok kerja Pengelolaan Kawasan Konservasi/Cagar Alam telah menghasilkan beberapa rencana kerja yaitu meningkatan SDM dan edukasi lingkungan, identifikasi area NKT (Nilai Konservasi Tinggi) sekitar Cagar Alam (CA) yang memiliki karakteristik mendekati CA, pemanfaatan buffer zone CA untuk ekonomi alternatif masyarakat, melibatkan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam Kelompok Kerja Cagar Alam Muara Kendawangan, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat, pembuatan embung air sebagai fasilitas penanggulangan karhutla dengan sumber air dari sungai dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kelompok kerja Pemberdayaan Masyarakat juga telah menghasilkan beberapa rencana kerja yaitu pelibatan para pihak dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, memasukkan dan mengawal program prioritas unggulan desa kedalam Musrenbangdes tingkat kecamatan agar terakomodir pada Rencana Kerja Program Daerah (RKPD) Kabupaten, penyelesaian tapal batas desa, melaksanakan diskusi rutin untuk mengetahui kendala dan peluang yang terjadi pada tingkat Lanskap, mendorong adanya regulasi yang jelas terkait standar harga komoditi unggulan seperti karet dan pertanian lainnya dan regulasi terkait peternakan, mendorong industri pengolahan komoditas pertanian dan perkebunan dan membuka akses pasar, membangun sinergi antara program pemerintah daerah dengan implementasinya di tingkat desa.
Lokakarya multipihak kali ini bertujuan untuk memonitor kemajuan dari tiap kelompok kerja lewat paparan dari tiap kelompok, dan melakukan konsolidasi antar kelompok kerja, dengan difasilitasi oleh pihak Aidenvironment, Global Environment Center (GEC) dan IOI, yang bertujuan agar semua pihak,baik yang berada dalam satu kelompok kerja maupun antar kelompok kerja dapat berkolaborasi lebih baik dan melakukan sinergi dalam menggunakan sumberdaya agar tujuan dan kegiatan dari masing-masing kelompok dapat tercapai secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah Lanskap ini.
Marius Gunawan, Manajer Senior bidang Lanskap di Aidenvironment mengatakan “Lewat pembentukan kelompok-kelompok kerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan mempermudah koordinasi antar pihak karena dilakukan dalam kelompok yang lebih kecil dan isu strategis yang ditangani juga lebih fokus. Pihak Aidenvironment, GEC dan IOI membantu dalam tahap inisiasinya dan diharapkan kedepannya kelompok-kelompok kerja yang terbentuk dapat terus bekerja menangani isu-isu strategis tersebut dengan dukungan dari Pemerintah Daerah”.
Faizal Parish, Direktur Global Environment Center, mengatakan bahwa Lanskap Ketapang Selatan yang kaya akan sumber daya alam ini juga memiliki kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. “Pihak GEC terus secara aktif akan terus memberikan informasi terkait resiko kebakaran yang meningkat terutama pada periode kekeringan. Sehingga peran kelompok kerja penanggulangan Karhutla akan sangat penting untuk menterjemahkan informasi tersebut menjadi aksi nyata pencegahan dan penanggulangan potensi kebakaran”.
Carl Dagenhart, Kepala Bagian Pelibatan Pemangku Kepentingan di IOI Group, mengatakan “Program dan rekomendasi yang dihasilkan oleh setiap kelompok kerja menunjukkan keseriusan mereka bekerja untuk menangani isu-isu kunci di Lanskap Ketapang Selatan agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. IOI sebagai salah satu perusahaan sawit yang memiliki konsesi yang dikelola oleh PT. SNA, tidak ingin hanya mengambil manfaat dari operasional kami di sana tetapi juga secara aktif mendukung pembangunan berkelanjutan di Lanskap ini”.***(pk/k65news).
Editor : Adjie Saputra
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
