Terkait Pengamanan Aset Daerah, Kepala BPKAD Ketapang Jadi Narasumber di UI
JAKARTA – Human Development Universitas Indonesia mengundang Alexander Wilyo, S.STP,.M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang, Kalbar, sebagai Narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion yang berlangsung di Fakultas Hukum Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (07/01/2020) pagi kemarin.
Diskusi yang dilaksanakan pagi itu sehubungan dengan pembuatan program pendampingan pembangunan daerah dalam hal penyelamatan, pengelolaan dan optimalisasi aset daerah oleh Universitas Indonesia.
Kegiatan yang dihadiri oleh para Ketua Lembaga Penelitian dan Kajian UI, para Dosen, serta undangan lainnya tersebut adalah untuk sharing mengenai langkah langkah dan pencapaian yang telah dibuat oleh Pemkab Ketapang dalam kegiatan pengamanan aset aset milik daerah.
Pihak UI sangat mengapresiasi atas inovasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Ketapang dalam pengamanan aset daerah secara terintegrasi melalui kerjasama dengan pihak Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasioanal, khususnya pencapaian progres sertifikasi tanah tanah milik Pemda yang sangat tinggi, hampir 400 persil dalam 1 tahun, termasuk komitmen target pada tahun 2020 dimana aset tanah milik Pemda yang berjumlah 1.547 bidang akan tersertifikasi seluruhnya atau 100 persen.
Juga koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemkab dan pihak DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri Ketapang, selaku Pengacara Negara dalam penanganan aset tanah milik Pemda yang bermasalah atau menjadi objek sengketa pihak lain.
Selanjutnya melalui lembaga lembaga kajian dan pelayanan masyarakat Universitas Indonesia akan bekerjasama untuk membantu dan mendukung penuh Program Pemkab Ketapang dalam pengelolaan dan pemanfaatan atau optimalisasi aset aset daerah di Kabupaten Ketapang, serta kerjasama dibidang lainnya sesuai kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah, termasuk untuk.memberikan affirmasi kepada putra daerah Kabupaten Ketapang yang berprestasi untuk studi di Universitas Indonesia.
Berdasarkan publikasi Website Korsupgah KPK RI tanggal 27 Desember 2019, bahwa Kabupaten Ketapang berada pada urutan pertama dari 14 Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalbar pada area intervensi pengamanan aset daerah ( www.korsupgah.kpk.go.id ), Sedangkan untuk Tingkat Nasional, Kabupaten Ketapang berada pada urutan 64 dari 542 Kabupaten/Kota se-Indonesia.***(pk/k65news).
Penulis : Fikri
Editor : Adjie Saputra
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
