Komnas HAM : Tak Ada Pejabat yang Bisa Larang WNI Eks Pro ISIS, Chandra Kirana: “Suruh Baca dengan Jelas Undang-Undang”

JAKARTA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memandang persoalan WNI eks pendukung ISIS yang saat ini minta dibawa pulang dari Suriah, sebagai sesuatu yang harus diakomodasi pemerintah. Komnas HAM merujuk perintah konstitusi, yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya.

Hal itu berarti desakan bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan, di saat belum tetapnya keputusan pemerintah menyikapi persoalan tersebut. Salah satu yang turut dipikirkan negara adalah potensi paparan radikalisme yang dimiliki para WNI tersebut.

“Adalah hak mereka untuk mendapatkan pemulangan. Kecuali status mereka sudah keluar dari kewarganegaraan Indonesia, ya. Jadi, tidak ada satu pejabat pun di Indonesia ini yang bisa melarang mereka balik ke Indonesia,” ungkap Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, Choirul Anam, Jumat (05/02/2020).

Statemen Komisioner Pengkajian dan penelitian Komnas HAM RI Chorul Anam itu, Kamis (06/02/2020) siang, ditanggapi oleh Ketua Umum Seknas KPPJustitia Chandra Kirana “Suruh baca dengan Baik pasal 23 UU no.12 tahun 2006 dan PP no.2 tahun 2007,tentang penyebab Kehilangan kewarganegaraan Indonesia,jangan sekedar bicara bahwa itu adalah hak yang menjadi perintah Konstitusi tanpa tahu penyebab seseorang bisa kehilangan haknya sebagai warganegara berdasarkan UU dan Konstitusi yang secara jelas dan tegas mengamanatkan tentang sebab hilangnya warga negara RI.

Dalam hal ini bukan pejabat yang melarang,namun pejabat negara termasuk Presiden hanya melaksanakan apa yang Undang-undang perintahkan.

Hak mereka otomatis telah hilang sesuai pasal 23 ayat 3,5 Undang-undang no.12 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2007 disitu sudah jelas hak warganegara seseorang hilang karena. Kalau bicara mengenai hak warga negara tentunya adanya kewajiban yang dilaksanakan seorang warganegara baru memunculkan hak yang harus negara berikan,bukan mengabaikan kewajibannya sebagai warganegara lalu hanya memunculkan hak sebagai warga negara.

Dengan bergabung ke ISIS dan membakar Pasport mereka saat bergabung dengan ISIS  kewarganegaraan mereka telah hilang secara otomatis sesuai Undang-Undang tentang Kewarga negaraan”,kata Chandra.

“Dalam Pasal

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

“Dimana pasal ini jangan dijadikan acuan menjadi hak seseorang yang secara otomatis telah hilang kewarganegaraannya ketika mereka bergabung dengan ISIS,namun pasal ini adalah hak yang peruntukannya untuk seseorang yang notabene adalah warganegara yang tidak kehilangan haknya sebagai warganegara,jadi tidak ada korelasinya pada pasal 27 didalam UUD ini,karena dari ayat 1 sampai ayat 3 dalam pasal ini saja sudah tidak satupun yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Apakah dengan bergabung dengan ISIS itu sesuai pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan setiap negara berhak dan wajib ikut dalam upaya belanegara?” tambah Chandra.

Kemudian Chandra Melanjutkan selain secara otomatis kehilangan kewarganegaraan karena bergabung dengan Teroris diluar negeri seperti ISIS,mereka saat itu tidak dalam kondisi terpaksa dan secara sadar mengangkat sumpah setia pada ISIS,artinya mereka telah menolak sebagai warganegara dan Ideologi negara Indonesia jadi dengan dalil apapun dasar hukumnya tidak akan kena,karena dalil penolakan Indonesia Jelas sudah diatur dalam peraturan maupun UU,jangan kemudian karena memaksakan harus terjadinya pelanggaran terhadap peraturan maupun Undang-Undang lalu dimunculkan lagi sabtansi SARA dan Agama yang digoreng sedemikian rupa menjadi pemerintahan seolah-olah melakukan diskriminasi dan Kriminalisasi mengatas namakan agama.

Pemerintah tidak bisa mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih besar dari pada hanya kepentingan sekelompok kecil orang yang jelas-jelas sudah tidak sesuai dengan amanat Konstitusi dan UU yang ada.

Kita tentunya tidak boleh lupakan juga peristiwa teror yang beberapa tahun ini mengancam Indonesia dan membuat rakyat Ketakutan sampai saat ini dan Kewajiban Pemerintah yang utama adalah memberikan jaminan keamanan dan ketenangan untuk rakyat Indonesia,dan memang seharusnya Presiden dan Menkopolhukam menolak tegas memulangkan mereka yang bergabung dengan ISIS karena Konstitusi dan Undang-Undang yang ada sebagai landasan hukum untuk melakukan penolakan tersebut.

Kalau ada yang memaksa dengan mengatas namakan Konstitusi dan Undang-Undang Suruh baca dengan Jelas apa yang Konstitusi dan UU perintahkan,karena Hak warga negara adalah akibat dari sebab kewajiban yang ada,melanggar dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai warganegara gimana ceritanya bisa menuntut Hak?,sedangkan yang telah melaksanakan kewajiban saja sering kali hak tidak bisa didapat atau sering dilanggar.”,kata Chandra mengakhiri.***(r/k65news).

Editor     : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”