Kunci Intoleransi Ada Pada Pemerintah

Oleh: Chandra Kirana

KEBEBASAN beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan  individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama  atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum.

Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi. Pasal 18 dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan kebijakan yang menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan agamanya adalah satu kezaliman spiritual. Kebebasan beragama merupakan satu konsep hukum yang terkait, tetapi tidak serupa dengan, toleransi agama, pemisahan antara agama dan negara, atau negara sekuler.

Dalam ketentuan Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Akibat dari negara yang memberikan kebebasan beragama, konsekuensinya adalah: Dengan pendidikan yang baik dan banyaknya masyarakat menganut agama tertentu yang diakui oleh negara, maka akan menciptakan nilai toleransi di dalam umat beragama di suatu negara dan kewajiban negara adalah menjaga nilai kerukunan dan toleransi sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Karena Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa Setiap manusia bebas  memilih, melaksanakan ajaran agama menurut  keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa dan dilarang oleh siapapun. Sebab emerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia merupakan Hak muhtlak yang dijamin oleh UUD 1945,sehingga tidak boleh ada undang-undang dan peraturan dibawahnya yang bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan akar hukum dari hukum yang berlaku.

Namun secara fakta  menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan warga negara masih jauh panggang dari api. Kementerian Agama Republik Indonesia yang seharusnya memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai peraturan beragama justeru menjadi lembaga yang Impoten,dan tersandera dalam mengutamakan agama Konservatif dalam diskursus dan praktik-praktik kepentingan politik yang berkembang begitu liar tanpa terkontrol dalam 5 tahun terakhir ini.

Selain itu dasar hukum yang mengatur kebebasan beragama ditegaskan dalam

konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Kemudian pada Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945  selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang,bukan diatur dan dipaksakan kehendak orang-orang tertentu dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang memaksakan kehendak melarang Hak Asasi setiap manusia untuk melaksanakan Hak spiritualnya menurut agama dan keyakinannya itu.

Penjelasan pasal 1 UU Penodaan Agama dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Tapi, hal demikian tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama di luar enam agama di atas mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan keberadaanya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bilamana ada kelompok satu agama yang memaksakan diri untuk mengebiri hak beragama kelompok agama lain yang telah jelas dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain,maka sudah seharus pemerintah dapat memasukkan kedalam kategori penodaan agama dan harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku,tanpa harus adanya pengaduan dan laporan,karena dalam hal ini bukan merupakan delik aduan melainkan menjadi kewajiban pemerintah sesuai apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua Intoleransi yang terjadi karena adanya pembiaran terhadap perkembangan radikalisme Intoleransi yang terus berkembang dan subur,sementara Kementerian agama yang ssharus bertanggung jawab justeru menunjukkan keperpihakan yang sangat vulgar,kompetensi menteri agama yang tidak memahami Subtansi pengayoman kerukunan beragama sesuai Konstitusi yang berlaku semakin memberi peluang intoleransi makin marak berkembang dan menjadi kuasa diatas UU dan UUD 1945. Kompromi aparat penegak hukum terhadap pelaku intoleransi semakin menjadikan praktek Intoleransi semakin memiliki jatidiri dalam mengancam jatidiri kebhinnekaan dan toleransi yang sudah dibangun oleh para bapak pendiri negeri ini.

Toleransi yang pemerintah dengungkan hanya seremonial-seremonial pencitraan belaka,yang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Contoh kasus gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Tanjung Balai Karimun,yang merupakan gereja Katolik yang jauh lebih tua usianya dibanding usia Republik ini(Berdiri sejak 1928),masih harus menghadapi intimidasi dan ancaman disaat hendak melakukan renovasi gereja tersebut dan pemerintah daerah setempat yang memberikan IMB untuk renovasi justeru menunjukkan sikap menuruti tekanan sekelompok massa dan hendak memaksakan relokasi dan menjadikan gereja yang masih aktif tersebut sebagai cagar budaya. Motif pemaksaan seperti itu seharus disikapi tegas oleh pemerintah khusus kementerian agama,karena apa yang dilakukan oleh pihak gereja sudah sesuai aturan dan UU yang berlaku baru IMB tersebut bisa diberikan pada pihak gereja.

Dari Demo sampai di PTUN kan oleh pendemo,dan saat pihak gereja melakukan perlawanan secara hukum,muncul gerakan yang mengarah pada pengancaman teror dan fisik,dimana semua yang dilakukan oleh kelompok massa tersebut sudah jelas bertentangan dengan semua perundang-undangan yang telah saya sebutkan diatas.

Namun kenapa aparat hukum tidak bisa bertindak tegas untuk menegakkan UU dan UUD 1945??.

Lalu munculnya penolakan yang begitu masif,ada motif apa dibaliknya?.

Karena apa yang disampaikan sebagai alasan penolakan sudah jauh dari akal sehat,seharusnya aparat Kepolisian dan Kejaksaan menyelidiki motif yang berada dibalik penolakan tersebut tanpa harus menunggu adanya kejadian yang akan mengakibatkan korban.

Itu rumah ibadah yang sudah hampir 100 tahun saja untuk renovasi,masih harus menghadapi ancaman dan teror yang demikian,bagaimana nasib rumah-rumah ibadah yang baru akan dibangun?.

Kuncinya ada pada pemerintah,tindakan konkret dan ketegasan dalam menegakkan UU yang menjamin kebebasan beragama ada pada pemerintah,tidak bisa hanya sekedar slogan dan wacana semata,namun harus bertindak tegas dan nyata,karena kalau tidak negara ini hanya akan jadi negara bagi ormas-ormas yang mengataskan agama untuk menghancurkan negeri ini dengan cara membumihanguskan Toleransi dan kebhinnekaan yang merupakan kekuatan jatidiri NKRI.

Lakukan pendataan rumah-rumah ibadah semua agama dan kepercayaan, bongkar dan tindak tegas rumah ibadah yang tidak memiliki izin resmi sebagai wujud dari Sila ke 2 dan sila ke 5 Pancasila.***(r/k65news).

Editor    : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”