Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006, Sumber Lahirnya Intolerasi

Oleh: Chandra Kirana, Ketua Umum Seknas KPPJustitia

DALAM beberapa tahun terakhir gerakan Intoleransi ditanah air semakin masif dan semakin tidak terkontrol,Dimana Intoleransi Yang dihadapi anak-anak mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pada tingkat sekolah menengah atas dan bahkan ada sebagian besar perguruan tinggi juga menjadi bagian dari intoleransi diIndonesia yang makin hari makin arogansi menunjukkan jatidiri radikalismenya. Mengesampingkan Pancasila,UUD 1945 dan Prinsip NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika.

Dari sebagian besar pendidik,akademisi,sampai pada politisi sudah tidak sungkan lagi mengumbar intoleransi dan kebencian secara terbuka,yang kemudian berimplementasi kepada masyarakat yang mengikuti contoh dengan saling mencaci dan bertindak bak penguasa yang melarang berbagai pagelaran adat budaya masyarakat asli Indoneia yang berusia ratusan tahun yang diyakini masyarakat sebagai kerifan lokal turun temurun. Bahkan Hak asasi Beragama sebagai hak spiritual yang sangat hakikipun tidak lepas dari ancaman dan intimidasi oleh sekelompok masyarakat yang seringkali memaksakan masyarakat lain yang berbeda keyakinan untuk tunduk menjadi Ateis karena ketidak berdayaan,atau harus mengikuti keberadaan masyarakat mayoritas dengan keyakinan yang berbeda dengannya. Semua Intoleransi yang terjadi salah satunya bersumber dari PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

Menilik dari pasal-perpasal SKB tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945,namun satu persoalan krusial yang menjadi sumber dari terjadinya suatu Intoleransi terletak pada pasal 14 dan ayat:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

1. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
2. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
3. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
4. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota

dan pasal : Pasal 15 Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Kemudian dalam pasal 15 seringkali didalam musyawarahpun tidak bisa diputuskan hasil musyawarah yang netral,dalam musyawarah tentu sering melemahkan dan merugikan perwakilan umat yang minoritas di dalam FKUB tersebut.

Sementara pada bab.II dari pasal 2 sampai pada pasal 7,fungsi pemerintah yang seharusnya menjalani fungsi pembinaan dan pengayoman terhadap kerukunan umat beragama,justeru tidak terlihat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya baik ditingkat provinsi,maupun kabupaten/kota  sampai pada tingkat kelurahan dan RT. Kecenderungan kepala daerah yang tidak bersikap netral dan diskriminatif terutama ditingkat kabupaten/kota,menjadi sumber bertumbuhnya bibit-bibit Intoleransi didaerah tertentu. Kepala daerah yang seharusnya menegakkan SKB justeru seringkali menjadi pemeran utama pelanggaran pasal-pasal dalam SKB dan timbulnya pelanggaran atas hak Asasi kepada umat agama minoritas melalui kebijakan politik yang dilakukan oleh segelintir oknum yang membawa kepentingan politik.

Pasal 14 sangat bertentangan dengan pasal 28 I ayat 1 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pada pasal 28 I ayat 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam pikiran dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum yang berlaku sebagai seorang pribadi, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dansemua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun orang atau warga negara itu sendiri.

Sebenarnya banyak solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 28 I ayat 1. Yang pertama dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman dan penegakan HAM terutama mengenai hak-hak asasi pada pasal 28 I ayat 1. Yang kedua bisa juga dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Yang ketiga dengan menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat  pemerintah yang lebih tegaskan dan komitmen untuk menegakkan hak-hak asasi manusia.

Lebih jauh pada pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Selain solusi-solusi tersebut ada juga solusi yang lain lebih mendasar dengan memberikan wawasan pada murid-murid yang ada di bangku sekolah mulai dari PAUD/TK,SD, SMP, SMA,dan Perguruan Tinggi,sejak dini mengenai hak-hak asasi manusia dan Pancasila.

Pemerntah harus semakin aktif memperhatikan dan mengedukasi masyarakatnya dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Namun bukan hanya ditujukan kepada Murid,para guru yang saat ini mengajar disekolah-sekolah seharusnya dilakukan verifikasi,screening dan litsus untuk menghindari adanya guru/pengajar yang justeru mengajarkan dan menanamkan bibit intoleransi yang bertentangan dengan ideology Pancasila kepada anak didiknya.

Selain Melanggar pasal 28I ayat satu dan pasal 28 J ayat 2 UUD 1945.

Pasal 14 dalam PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR : 8 TAHUN 2006,juga sangat jelas melanggar Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bilamana mengacuh pada pasal 28 I ayat 1,maupun pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Sekalipun hanya satu orang umat saja,mereka tetap berhak memiliki rumah ibadah dan melaksanakan hak beribadahnya.

Karena menghalangi umat Beragama untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah sesuai amanat UU,artinya pasal 14 dalam SKB tersebut pemerintah justeru ikut berperan memaksa seorang warga Negara berhenti menjalankan ibadah agamanya dan memaksanya untuk menjadi ateis.

Dalam kesepakatan internasional, tidak semua aspek hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan berada dalam wilayah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 Ayat (3) dinyatakan sebagai berikut:

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Kemudian dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, seperti yang terdapat pada ketentuan tentang pembatasan HAM.

Pasal 29 Ayat (2), yang berbunyi:

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

Yang berarti : “Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan sebagai berikut: Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dengan demikian jelaslah bahwa, pembatasan HAM termasuk pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama adalah sesuatu yang legal dan konstitusional dalam tertib hukum nasional dan tidak bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional,Namun bukan yang dilakukan oleh masyarakat lain yang beryakinan berbeda dengan alasan keimanannya yang terganggu karena keberadaan rumah ibadah dan kegiatan kegamaan yang berbeda keyakinan dengannya.

Sudah seharusnya SKB bersama antara menteri dalam negeri dan menteri agama tersebut dicabut,dan bilamana tidak dicabut minimal dilakukan revisi agar dapat menjamin ketenangan pelaksanaan ibadah bagi semua umat beragama maupun aliran kepercayaan yang ada.

Saya mencoba mengutif  dari Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tanggal 18 Juni 2014 di kompas.com,Musdah Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang akan dihapus adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. “Peraturan soal pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya menyulitkan kaum minoritas,” ujar Musdah pada diskusi Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

Musdah mengatakan, klausul peraturan yang menyebutkan “dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang” untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah. Ia menilai, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan

Musdah mengatakan, klausul peraturan yang menyebutkan “dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang” untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah. Ia menilai, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.

Janji ini yang masih terus dinantikan oleh masyarakat dengan harapan Presiden Jokowi dapat merealisasikan janji kampanye sejak tahun 2014 lalu,Sehingga salah satu Sumber lahirnya intoleransi dapat segera diselesaikan dengan baik dan diganti dengan peraturan yang sesuai penegasan UUD 1945,dimana netralitas berbagai pihak pengambil kebijakan,baik aparatur sipil Negara dari kementerian terkait,maupun Kejaksaan dan Kepolisian untuk dapat tegas bertindak sesuai UU yang berlaku terhadap pelaku intoleransi,bukan justeru tunduk oleh tekanan massa dan pemaksaan kehendak oleh oknum Manipulator agama yang memiliki agenda untuk menghancur bangsa ini melalui pecah belah yang merusak dan menghancurkan harmonisasi Toleransi beragama yang menjadi jatidiri bangsa.

Salah satu Solusi agar terwujudnya Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,maka perlu di:

1. Bentuk tim terpadu/satgas independen untuk pendataan rumah Ibadah,dan merumuskan peraturan yang tidak bertentangan dengan UU HAM,maupun UUD 1945.
2. Data Ulang Semua rumah Ibadah dari semua agam dan kepercayaan.
3. Tindak Tegas dan bongkar rumah ibadah yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,tanpa kecuali.
4. Memperbaiki managemen dan tupoksi pembinaan umat Bergama yang lebih netral dan tidak memihak.
5. Menjadikan Sekolah negeri sebagai Sumber lahirnya kerukunan beragama  bagi generasi penerus bangsa yang tidak memaksakan penerapan dari salah satu agama,melainkan semua agama yang dijamin oleh UUD 1945.
6. Melakukan verifikasi dan Litsus keperibadian dan pemahaman ideology bangsa kepada tenaga pengajar,agar tidak ada tenaga pengajar yang mencoba menanamkan beni intoleransi terhadap anak didiknya.
7. Membentuk Tim pemantau pendidikan dan tenaga pengajar disetiap kelurahan/desa,terhadap penyimpangan ideology oleh tenaga pengajar dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi.
8. Menghidupkan Pendidikan Moral Pancasila dan Penataran pemahaman Ideologi Pancasila,mulai dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi.

Upaya ini minimal dapat mengurangi doktrin paham-paham ideologi diluar nilai-nilai luhur Pancasila dan lahirnya bibit-bibit Intoleransi.***(r/k65news).

Editor    : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”