Apa Motif Perintah Presiden Dipahami Berbeda Kemenag RI dan Polri Dalam Kasus Gereja Santo Joseph?

Oleh : Chandra Kirana,  Ketua Umum Seknas KPPJustitia dan Mahasiswa Semester 4 Fakultas Hukum Universitas Djuanda-Bogor

PENGERJAAN renovasi bangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai terpaksa dihentikan.

Karena izin mendirikan bangunan/IMB tempat ibadah tersebut digugat kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama lain dan memaksakan gereja yang berdiri sejak 1928 direlokasi/dipindahkan,sementara gereja gereja lama dijadikan cagar budaya.

Karena menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan diIndonesia,bahkan juga ramai menjadi pembahasan di Sosial media,maupun berbagai media publik dan akhirnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Idham Azis menindak tegas pelaku intoleransi.

“Untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya pembangunan gereja sesuai dengan jaminan konstitusi,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.

Jokowi menegaskan tak ada yang salah dengan pembangunan rumah ibadah.

Negara mengakui dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama masing-masing.

“Jelas konstitusi kita memberikan payung hukum Untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi,” kata Jokowi

Jokowi menegaskan tak ada yang salah dengan pembangunan rumah ibadah.

Negara mengakui dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama masing-masing.

“Jelas konstitusi kita memberikan payung hukum kepada seluruh masyarakat,” lanjut Jokowi.

Jokowi kecewa pemerintah daerah setempat tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut.

“Karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri selesaikan ini, baik yang berkaitan dengan gereja yang ada diTanjung Balai Karimun, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara,” tutur Jokowi.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kepolisian akan menangkap provokator intoleransi di diTanjung Balai Karimun,Kepulauan Riau.

Dengan perintah Kapolri,Polisi telah mulai menyelidiki dugaan intoleransi terkait polemik pembangunan gereja Santo Joseph,pada Sabtu, 22 Februari 2020 Kabareskrim Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo saat dikonfirmasi oleh wartawan seperti yang dimediakan di Jakarta,mengatakan “Saat ini upaya kita mencari dan mengejar provokator yang melakukan upaya-upaya provokasi,”  Provokator akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Agar memberikan efek jera.

Sehingga tak ada lagi penyulut intoleransi.

“Jangan sampai muncul lagi hal-hal seperti itu,” kata Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo.

Tetapi pada hari Selasa (18/2/2020),Staf Khusus Menteri Agama, Ubaidillah Amin M menyampaikan, sudah turun langsung ke lokasi gereja Santo Joseph untuk menyelesaikan kasus yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Ubaidillah memastikan persoalan yang terjadi di sana hanyalah sengketa izin mendirikan bagunan (IMB).

“Saya diutus ke Karimun, intinya di sana tidak ada masalah intoleransi, hanya masalah IMB aja. Dan sebetulnya sudah ada kesepakatan, tinggal menunggu PTUN ini diputuskan,” kata Ubaidillah di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat kepada wartawan.

Di samping itu, Ubaidillah juga memastikan tidak ada laporan kepada pihak kepolisian terhadap pengurus Gereja Paroki Santo Joseph Tanjungbalai. Ubaidillah menyebut polisi hanya meminta klarifikasi terhadap berita tersebut di media sosial.

“Pengurus gereja itu bukan dilaporkan, jadi kepolisian itu meminta klarifikasi karena berita-berita di media sosial. Jadi hanya dipanggil untuk meminta keterangan,” ujar Ubaidillah.

Menurut hemat saya dapat diduga Ubaidillah telah menyampaikan kebohongan dan fakta yang berbeda dengan sebenarnya.

1.Yang bersangkutan mengatakan telah turun langsung ke TKP “Untuk menyelesaikan masalah tersebut”.

Menurut hemat saya ada kerancuan dengan kata untuk menyekesaikan masalah tersebut,karena faktanya masalah tersebut belum diselesaikan oleh Ubaidillah karena:

2.Kemudian Ubaidillah memastikan persoalan yang terjadi di sana hanyalah sengketa izin mendirikan bagunan (IMB).

Pendapat saya dalam hal ini tidak dapat disebutkan dengan sengketa,karena tanah dan objek yang disebutkan dan dipersoalkan oleh sekelompok orang,bukan sebagai objek yang ada sangkut pautnya dengan pihak lain melainkan objek sepenuhnya milik dan hak dari paroki gereja Santo Joseph,kenapa bisa dikatakan sengketa??

 

Justeru harus dipertanyakan  ada kepentingan dan memiliki hak apa pihak-pihak  yang menggugat IMB milik Gereja yang memang sudah ada sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kemudian  menyatakan:

3.“Saya diutus ke Karimun, intinya di sana tidak ada masalah intoleransi, hanya masalah IMB aja”.

Menurut pendapat saya kalau ada sekelompok orang melakukan demo menolak keberadaan gereja yang sudah ada sejak 1928,bukan hanya sebagai bukti adanya intoleransi,tapi perlu diduga ada motif dan tujuan tertentu dibaliknya dan seharusnya Ubaidillah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak pelaku dan provokator dibalik penolakan pembangunan gereja tersebut,bukan justeru mengeluarkan Statement bahwa tidak pernah terjadi masalah intoleransi secara sepihak dan bahkan tidak menyelesaikan permasalahan seperti yang disampaikan pada poin 1,yang mengatakan saya diutus untuk menyelesaikan masalah tersebut.

4.Ubaidillah juga memastikan tidak ada laporan kepada pihak kepolisian terhadap pengurus Gereja Paroki Santo Joseph Tanjungbalai. Ubaidillah menyebut polisi hanya meminta klarifikasi terhadap berita tersebut di media sosial.

“Pengurus gereja itu bukan dilaporkan, jadi kepolisian itu meminta klarifikasi karena berita-berita di media sosial. Jadi hanya dipanggil untuk meminta keterangan,” ujar Ubaidillah.

Menurut perkembangan dan pemberitaan sesuai apa yang disampaikan oleh pihak gereja,bahwa panitia pembangunan gereja dipanggil dan diperiksa oleh Polisi karena adanya laporan  dari pihak yang juga merupakan bagian dari orang-orang yang menolak renovasi gereja dan yang melakukan penuntutan atas IMB yang dimiliki oleh gereja Santo Joseph.

Tentunya ada keterkaitan dan tidak bisa tidak,sebab patut diduga bahwa tujuan melaporkan panitia pembangunan gereja untuk menjatuhkan mental pihak gereja yang melakukan perlawanan di PTUN,sehingga laporan tersebut sebagai intimidasi agar pihak gereja tidak melakukan perlawanan terhadap segala upaya untuk memaksa pihak gereja menerima  direlokasi dan menjadikan gereja sebagai cagar budaya.  Sehingga dapat diduga tujuan memunculkan KUHP-nya Pasal 156(a) tentang penistaan agama untuk melakukan penekanan atau intimidasi terhadap panitia pembangunan gereja,agar tidak lagi melakukan perlawanan terhadap pelaku intoleransi yang mengganggu pembangunan renovasi Gereja.

Harapannya laporan tersebut diproses dan panitia pembangunan gereja dapat dijadikan tersangka,sehingga perlawanan pihak gereja dapat terhenti,dan mau menerima syarat yang telah dipaksakan untuk menerima gereja direlokasi dan dijadikan cagar budaya.

Dalam hal ini seharusnya pihak pemerintah daerah setempat bersikap tegas dan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara objektif tanpa harus menunggu pemerintah pusat yang turun tangan,sehingga membuktikan pemerintah setempat memang tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut,karena patut diduga justeru memfasilitasi terjadinya intoleransi yang terjadi.

Selain itu staf khusus yang ditugaskan untuk menyelesaikan Justeru memperlihatkan keperpihakan dan tidak paham Subtansi yang terjadi,sehingga memperlihatkan ketidak mampuan memahami Subtansi yang terjadi,serta menguatkan paham intoleransi melalui pernyataan yang disampaikan pada media,bahwa tidak terjadi perbuatan Intoleransi.

Dalam hal ini pihak kementerian  agama sepertinya sengaja ingin memperlihatkan pembangkangan terhadap Perintah  dan mempermalukan Presiden Jokowi dengan statemen atau pernyataan yang disampaikan oleh Ubaidillah kepada media,yang berbeda dengan pihak kepolisian yang menyatakan akan mencari dan menindak provokator serta pelaku intoleransi yang menolak renovasi dan pembangunan gereja tersebut.

Pertanyaannya ada motif apa yang tersembunyi dibalik pernyataan Yang mengatakan tidak terjadi Intoleransi,namun hanya sengketa IMB???.

Lalu apa keberadaan Kementerian Agama hanya untuk memfasilitasi berkembangnya Intoleransi,seperti yang sering terjadi dinegeri ini

Bilamana adanya kementerian agama justeru tidak mampu meredam dan menyelesaikan Perilaku umat beragama,sepertinya Kementerian agama sudah seharusnya dibubarkan,karena hanya akan menambah beban anggaran dan masalah Intoleransi tetap tidak terselesaikan,negara lain yang tanpa ada kementerian agama seperti halnya Jepang,tidak pernah terjadi perilaku Intoleransi seperti Indonesia yang memiliki kementerian khusus agama saja tidak mampu mencegah tumbuhnya radikalisme Intoleransi.***(r/k65news).

Editor     : Adjie Saputra

_______________

“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”