Bupati Alexander Wilyo Jadi Narasumber Pada Forum GAPKI Borneo ke-8 di Pontianak, Ini Kabarnya
PONTIANAK – Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Alexander Wilyo,S.STP.,M.Si menghadiri Forum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) Borneo ke 8 ditahun 2025, Kalimantan Barat, Jum’at (22/08/2025).
Adapun tema kegiatan itu adalah “Harmonisasi Kemitraan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan Tata Kelola Sawit Yang Kondusif”, yang digelar di Hotel Aston Kota Pontianak.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo hadir sebagai narasumber menyampaikan pengalamannya dalam menangani konflik lahan yang kompleks di wilayahnya.
Pada paparannya, Bupati Alexander Wilyo mengungkapkan, bahwa konflik iru dapat diselesaikan hanya dalam tujuh hari setelah dirinya memberi dua pilihan kepada pihak perusahaan, yaitu menyerahkan kasus ke penegak hukum atau melakukan kalkulasi bisnis untuk mencari solusi.
Menurutnya, banyak persoalan timbul bukan semata karena substansi masalah, melainkan akibat lemahnya komunikasi dan ketidakmampuan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif.
Bupati Alexander Wilyo juga menyinggung berbagai persoalan lain yang kerap muncul di sektor perkebunan, seperti sengketa lahan, pengelolaan plasma, koperasi, hingga pencurian kelapa sawit.
Oleh karena itu, Alexander Wilyo menegaskan, bahwa kesalahan tidak hanya berada di masyarakat atau pengurus koperasi, melainkan juga ada unsur kesengajaan dari pihak internal perusahaan. Bupati Alexander Wilyo bahkan membantah anggapan, bahwa praktik korupsi hanya terjadi di birokrasi pemerintah, dengan mencontohkan kasus penangkapan seorang manajer perusahaan karena terlibat pencurian sawit.
Karena itu, Bupati Alexander Wilyo mendorong manajemen perusahaan melakukan introspeksi dan membersihkan internal dari praktik curang.
Lebih jauh, Bupati Alexander Wilyo menekankan, bahwa izin investasi di sektor perkebunan maupun pertambangan diberikan pemerintah dengan tujuan mendorong kesejahteraan bersama.
“Saya menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara tiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keuntungan dari investasi tidak boleh hanya dieksploitasi oleh perusahaan, tetapi harus turut dibagikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Alexander Wilyo juga mengkritik mentalitas sejumlah korporasi yang merasa cukup hanya dengan membayar pajak atau mengandalkan koneksi di tingkat pusat, lalu mengabaikan kewenangan pemerintah daerah.
Sikap ini menurutnya, seringkali memicu konflik berkepanjangan di lapangan. Oleh karena itu, dirinya menegaskan kembali otoritas kepala daerah, khususnya bupati, dalam melindungi wilayah dan masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan kepentingan lokal.
Forum GAPKI Borneo ke 8 tahun 2025 Kalimantan Barat ini dihadiri berbagai perusahaan atau pengusaha Kelapa Sawit se-Indonesia serta mengundang para akademisi, pemerintahan provinsi dan daerah kabupaten/kota, perwakilan Dewan Adat serta para stakeholder yang terkait berhubungan di industri kelapa sawit.***(adv/k65news).
Editor : Bang Liem.
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
