Ketapang Raih WTP ke-12, Bupati Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang, Senin 8 Juni 2026, Bupati Alexander Wilyo hadir sekaligus menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Achmad Sholeh didampingi para wakil ketua, serta dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, dan para kepala perangkat daerah.
Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan bahwa penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Ia menyebut, hal itu wajib dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pertanggungjawaban tersebut merupakan kewajiban konstitusional kepada DPRD sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan kabar membanggakan bahwa Pemkab Ketapang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Ia mengatakan, capaian ini merupakan opini WTP ke-12 yang diraih Ketapang dan patut disyukuri karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK juga memuat sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti perangkat daerah terkait, sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Bupati menjelaskan, Raperda telah disusun berdasarkan hasil audit BPK dan realisasi anggaran selama 2025. Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai 98,09 persen dari target APBD Perubahan, bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara realisasi belanja daerah dan transfer mencapai 91,86 persen, digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Ia menyampaikan, secara keseluruhan pelaksanaan APBD 2025 telah berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Raperda bukan sekadar laporan keuangan, tetapi gambaran menyeluruh pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran. Melalui dokumen itu, DPRD dan masyarakat dapat melihat sejauh mana program yang direncanakan telah direalisasikan.
Karena itu, Bupati berharap pembahasan Raperda dapat berjalan lancar dan tepat waktu melalui kerja sama Pemkab dan DPRD.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat bahwa wilayah Ketapang mulai memasuki musim kemarau pada pertengahan Juni 2026, berdasarkan informasi BMKG. Ia meminta warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan guna mencegah penyakit, termasuk demam berdarah.
Terkait tantangan pembangunan, Bupati menyatakan Pemkab berkomitmen meningkatkan PAD. Ia mengungkapkan telah menunjuk Wakil Bupati untuk memimpin satgas peningkatan PAD agar target tercapai. Pemkab juga terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari peluang pendanaan pembangunan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pembangunan Ketapang terus berjalan di tengah berbagai tantangan.
Menutup sambutan, Bupati mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dan semangat kebersamaan membangun Ketapang. Ia menegaskan, tantangan tidak boleh menjadi alasan berhenti bergerak. Sebaliknya, seluruh elemen daerah harus semakin solid mencari solusi dan peluang bagi kemajuan Ketapang yang maju, mandiri, dan sejahtera.***(adv/k65news).
Editor : HAR.
_______________
“MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PORTAL INI HARUS MENDAPATKAN IZIN TERTULIS DARI REDAKSI, HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG”
